Connect with us

WALHI Sulsel-Danny Pomanto Bicara Solusi Lingkungan dan Kebencanaan di Rakorsus Pemkot Makassar 2023

Published

3 tahun ago

on

Kitasulsel, Makassar—Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel memenuhi undangan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto untuk berbicara solusi lingkungan dan kebencanaan di Makassar.

Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Al Amin mengatakan apresiasinya terhadap undangan Pemkot Makassar ini.

Dalam pemaparannya, Amin menjelaskan pihaknya sayang dan cinta kota ini sehingga diharapkan menjadikan kota ini dua sampai empat kali tambah baik dengan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Amin menuturkan kritik yang disampaikan bukan dalam rangka mengkritik satu atau dua entitas saja tetapi secara luas dan tidak terpisahkan yakni pusat, provinsi dan daerah.

Perihal banjir, misalnya, WALHI melihatnya beberapa indikator di dalamnya; ancaman (perubahan iklim/curah hujan tinggi), reklamasi, sampah dan sedimentasi, sistem drainase yang buruk, minimnya RTH, limpasan air dari hulu lalu dibagi dengan bagaimana kapasitas pemerintah.

“Peristiwa dan ancamannya itu nyata. Apalagi pak wali menyebut seluruh dunia memahami bahwa dunia dalam kondisi darurat dengan climate change. Pada prinsipnya empat hal yang kami temukan kaitannya dengan kerentanan itu dan seharusnya kita bisa melihat apakah kota ini mengalami kerentanan atau tidak.” kata Al Amin di sela-sela Rakorsus, di Four Points, Selasa, (14/03/2023).

Di samping itu, ia menyebut curah hujan pada bulan sebelumnya yang mencapai 200 sampai 250 mm merupakan curah hujan yang sangat ekstrim.

“Jika refleksi pada Januari-Februari lalu di mana banjir terjadi di beberapa titik maka ini perlu refleksi bagi para OPD terkait,” sebutnya.

Meski sebenarnya, secara geografis Makassar sangat diuntungkan karena elevasi Makassar cukup bagus dan aliran air ke laut cukup mudah. Misalnya bagian utara elevasinya 5 meter, di kota hingga pesisir sampai 2 meter.

Amin menegaskan bahwa rentetan peristiwa kebencanaan dan lingkungan bukan saja berasal dari periode wali kota saat ini, tetapi ada keterlanjuran dari sebelumnya. “Ada dua, tiga, empat wali kota sebelumnya yang juga membangun ini jadi RTH kita rendah, sangat kecil maka tanah tidak mampu lagi menyerap air secara cepat,” tegasnya.

Begitu pun kondisi tutupan lahan yang sudah sangat padat. “Kalau saya jadi wali kota pun bakal bingung. Tetapi saya tetap optimis bisa menjadikan kota ini resilience tangguh dari berbagai tantangannya,” ucapnya, tersenyum.

Dia mengajak seluruh elemen masyarakat bahwa WALHI siap menjadi kolaborator dan mitra membangun Makassar sebagai kota yang tangguh.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan apresiasi dan respeknya yang tinggi bagi WALHI Sulsel yang sudah memenuhi undangan dan mengkritik Pemkot Makassar.

Menyinggung perihal kepadatan kota, Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengakui itu. Dirinya bahkan melihat di peta bahwa tersisa 35 persen saja daerah yang belum terbangun.

Ia mengatakan, saking hebatnya pembangunan di Makassar menyebabkan kepadatan dan persoalan. Maka dengan itu solusi terbaik ialah reklamasi. Dengan menggarisbawahi bahwa reklamasi yang sesuai dengan undang-undang.

Dia mengungkapkan, jika reklamasi menyebabkan banjir pasti daerah lain seperti Parepare mestinya tidak banjir. Tetapi terjadi pula. Justru, reklamasi itulah yang menahan rob dari laut.

Dari yang meninjau banjir bulan lalu, banjir yang paling besar terjadi di Jl Sulawesi dan Jl Nusantara karena tidak ada reklamasi di tempatnya. Jadi rob langsung masuk.

“Saya dapat laporan dari dermaga-dermaga bahwa air sudah masuk. Maka dengan itu kenapa undang-undang kita mengakomodir reklamasi. Sebaliknya, yang harus ditolak ialah reklamasi yang tidak sesuai undang-undang. Jika reklamasi sesuai undang-undang dan berbasis mitigasi maka itu sudah diakomodir undang-undang. Mitigasinya 4 meter, jadi ada level mitigasi,” jelasnya.

“Sebaliknya, saya sepakat menolak jika reklamasi tidak sesuai undang-undang,” tekannya.

Lalu soal RTH, Makassar meningkatkan 1 persen menjadi 10,99 persen. Angka itu, diakui Danny Pomanto bahwa Pemkot sudah berjuang mati-matian. “Kita beli tanah di jendral Sudirman hanya bikin RTH. Saya mengambil kebijakan untuk RTH publik itu 10 persen karena tidak mungkin 20 persen. Kita juga tetapkan Lakkang dan Romang Tangaya untuk jadi RTH tidak boleh diganggu sama sekali. Jadi untuk mencukupi 30 persen maka kami berharap pada RTH privat,” akunya.

Semua masukan WALHI, ujar Danny Pomanto bahwa timnya menerima. Dan berharap kiranya kerja sama dengan WALHI makin membuat Makassar kuat, dan tangguh. (*)

 

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Pemkot Makassar Soft Launching Pete-pete Laut, Perkuat Konektivitas Masyarakat Kepulauan

Published

3 menit ago

on

10 Juni 2026

By

Kitasulsel–MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar akan melakukan soft launching program Pete-pete Laut sebagai langkah awal menghadirkan layanan transportasi laut yang lebih terjangkau, aman, dan terjadwal bagi masyarakat wilayah kepulauan.

Peluncuran perdana program tersebut dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026, bertepatan dengan kunjungan kerja Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, ke Pulau Barrang Lompo dan sejumlah pulau di Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, Muhammad Rheza, mengatakan seluruh persiapan pelaksanaan soft launching telah rampung setelah sebelumnya dilakukan uji coba operasional.

“Kami sudah lakukan uji coba, sehingga rencana soft launching program Pete-pete Laut hari Jumat, tanggal 12 Juni, di Pulau Barrang Lompo,” ujar Rheza, Rabu (10/6/2026).

Menurutnya, program Pete-pete Laut merupakan salah satu inovasi Pemerintah Kota Makassar untuk memperkuat konektivitas antarpulau sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi, dan pelayanan publik lainnya.

“Peluncuran ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk menghadirkan layanan transportasi yang lebih mudah diakses oleh masyarakat pulau,” katanya.

Pada tahap awal, layanan Pete-pete Laut akan menggunakan satu unit kapal kayu operasional milik Dinas Perhubungan Kota Makassar yang selama ini berada dalam pengelolaan pemerintah daerah. Kapal tersebut memiliki kapasitas angkut sekitar 25 hingga 30 penumpang dalam setiap pelayaran.

Rheza menjelaskan, operasional layanan sementara akan dijalankan satu kali dalam sepekan sembari melihat kebutuhan dan respons masyarakat terhadap program tersebut.

“Tahap awal ini sekaligus menjadi uji coba operasional untuk melihat kebutuhan dan respons masyarakat,” ujarnya.

Ia mengakui keterbatasan anggaran operasional, terutama untuk kebutuhan bahan bakar, menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan frekuensi pelayaran. Meski demikian, Pemerintah Kota Makassar berkomitmen mengembangkan layanan tersebut sesuai kebutuhan masyarakat kepulauan.

“Karena ini masih tahap awal dan belum memiliki anggaran khusus, maka sementara kami memanfaatkan kapal operasional yang sudah ada,” ungkap Rheza.

“Untuk frekuensi layanan direncanakan sekali sepekan sambil melihat antusiasme masyarakat dan efektivitas pelaksanaannya,” tambahnya.

Menurut Rheza, jika tingkat penggunaan layanan menunjukkan tren positif, pemerintah akan mempertimbangkan penambahan frekuensi pelayaran melalui dukungan anggaran pada perubahan APBD mendatang.

Layanan Pete-pete Laut diprioritaskan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan mobilitas rutin, seperti pelajar, tenaga kesehatan, guru, serta warga yang memiliki kebutuhan perjalanan antarpulau secara berkala.

Penentuan jadwal operasional nantinya akan disesuaikan dengan pola aktivitas masyarakat kepulauan melalui koordinasi dan kesepakatan bersama warga setempat.

“Karakteristik masyarakat pulau berbeda dengan masyarakat di daratan. Karena itu jadwal operasional akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat agar layanan ini benar-benar memberikan manfaat yang optimal,” jelasnya.

Rheza menambahkan, armada yang digunakan telah dilengkapi nahkoda dan kru berpengalaman. Kapal tersebut merupakan bantuan dari Kementerian Perhubungan yang selama ini berada dalam pengelolaan Dinas Perhubungan Kota Makassar.

Rangkaian kegiatan peluncuran akan diawali dengan keberangkatan rombongan Pemerintah Kota Makassar menuju Pulau Barrang Lompo. Selain seremoni soft launching Pete-pete Laut, agenda tersebut juga dirangkaikan dengan berbagai pelayanan dan penyerahan bantuan kepada masyarakat.

Sejumlah perangkat daerah dijadwalkan turut berpartisipasi, termasuk Dinas Pendidikan yang akan menyerahkan bantuan beasiswa serta perangkat daerah terkait yang menyalurkan bantuan bibit guna mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kepulauan.

Kunjungan kerja tersebut juga menjadi momentum bagi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, untuk meninjau sejumlah program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan di wilayah kepulauan.

Di Pulau Barrang Lompo, wali kota dijadwalkan meninjau lokasi yang direncanakan menjadi kawasan pembangunan Kantor Urusan Agama (KUA).

Usai seremoni peluncuran, armada Pete-pete Laut akan langsung melakukan perjalanan uji coba menuju Pulau Bonetambu. Perjalanan tersebut menjadi pengalaman perdana penggunaan layanan sekaligus bagian dari evaluasi awal operasional program.

“Setelah launching, kita akan melakukan trial menuju Pulau Bonetambu,” tutur Rheza.

“Di sana rombongan akan merasakan langsung penggunaan Pete-pete Laut sekaligus melihat bagaimana layanan ini dapat mendukung konektivitas masyarakat kepulauan,” sambungnya.

Di Pulau Bonetambu, Wali Kota Munafri Arifuddin bersama jajaran Pemerintah Kota Makassar juga dijadwalkan melakukan peninjauan lapangan terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dan infrastruktur yang menjadi bagian dari program pembangunan kawasan kepulauan.

Melalui program Pete-pete Laut, Pemerintah Kota Makassar berharap aksesibilitas masyarakat kepulauan semakin meningkat sehingga pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga distribusi kebutuhan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan merata di seluruh wilayah kepulauan Kota Makassar.

Continue Reading

Trending