Connect with us

WALHI Sulsel-Danny Pomanto Bicara Solusi Lingkungan dan Kebencanaan di Rakorsus Pemkot Makassar 2023

Published

3 tahun ago

on

Kitasulsel, Makassar—Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulsel memenuhi undangan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto untuk berbicara solusi lingkungan dan kebencanaan di Makassar.

Direktur Eksekutif Walhi Sulsel, Al Amin mengatakan apresiasinya terhadap undangan Pemkot Makassar ini.

Dalam pemaparannya, Amin menjelaskan pihaknya sayang dan cinta kota ini sehingga diharapkan menjadikan kota ini dua sampai empat kali tambah baik dengan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Amin menuturkan kritik yang disampaikan bukan dalam rangka mengkritik satu atau dua entitas saja tetapi secara luas dan tidak terpisahkan yakni pusat, provinsi dan daerah.

Perihal banjir, misalnya, WALHI melihatnya beberapa indikator di dalamnya; ancaman (perubahan iklim/curah hujan tinggi), reklamasi, sampah dan sedimentasi, sistem drainase yang buruk, minimnya RTH, limpasan air dari hulu lalu dibagi dengan bagaimana kapasitas pemerintah.

“Peristiwa dan ancamannya itu nyata. Apalagi pak wali menyebut seluruh dunia memahami bahwa dunia dalam kondisi darurat dengan climate change. Pada prinsipnya empat hal yang kami temukan kaitannya dengan kerentanan itu dan seharusnya kita bisa melihat apakah kota ini mengalami kerentanan atau tidak.” kata Al Amin di sela-sela Rakorsus, di Four Points, Selasa, (14/03/2023).

Di samping itu, ia menyebut curah hujan pada bulan sebelumnya yang mencapai 200 sampai 250 mm merupakan curah hujan yang sangat ekstrim.

“Jika refleksi pada Januari-Februari lalu di mana banjir terjadi di beberapa titik maka ini perlu refleksi bagi para OPD terkait,” sebutnya.

Meski sebenarnya, secara geografis Makassar sangat diuntungkan karena elevasi Makassar cukup bagus dan aliran air ke laut cukup mudah. Misalnya bagian utara elevasinya 5 meter, di kota hingga pesisir sampai 2 meter.

Amin menegaskan bahwa rentetan peristiwa kebencanaan dan lingkungan bukan saja berasal dari periode wali kota saat ini, tetapi ada keterlanjuran dari sebelumnya. “Ada dua, tiga, empat wali kota sebelumnya yang juga membangun ini jadi RTH kita rendah, sangat kecil maka tanah tidak mampu lagi menyerap air secara cepat,” tegasnya.

Begitu pun kondisi tutupan lahan yang sudah sangat padat. “Kalau saya jadi wali kota pun bakal bingung. Tetapi saya tetap optimis bisa menjadikan kota ini resilience tangguh dari berbagai tantangannya,” ucapnya, tersenyum.

Dia mengajak seluruh elemen masyarakat bahwa WALHI siap menjadi kolaborator dan mitra membangun Makassar sebagai kota yang tangguh.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengatakan apresiasi dan respeknya yang tinggi bagi WALHI Sulsel yang sudah memenuhi undangan dan mengkritik Pemkot Makassar.

Menyinggung perihal kepadatan kota, Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengakui itu. Dirinya bahkan melihat di peta bahwa tersisa 35 persen saja daerah yang belum terbangun.

Ia mengatakan, saking hebatnya pembangunan di Makassar menyebabkan kepadatan dan persoalan. Maka dengan itu solusi terbaik ialah reklamasi. Dengan menggarisbawahi bahwa reklamasi yang sesuai dengan undang-undang.

Dia mengungkapkan, jika reklamasi menyebabkan banjir pasti daerah lain seperti Parepare mestinya tidak banjir. Tetapi terjadi pula. Justru, reklamasi itulah yang menahan rob dari laut.

Dari yang meninjau banjir bulan lalu, banjir yang paling besar terjadi di Jl Sulawesi dan Jl Nusantara karena tidak ada reklamasi di tempatnya. Jadi rob langsung masuk.

“Saya dapat laporan dari dermaga-dermaga bahwa air sudah masuk. Maka dengan itu kenapa undang-undang kita mengakomodir reklamasi. Sebaliknya, yang harus ditolak ialah reklamasi yang tidak sesuai undang-undang. Jika reklamasi sesuai undang-undang dan berbasis mitigasi maka itu sudah diakomodir undang-undang. Mitigasinya 4 meter, jadi ada level mitigasi,” jelasnya.

“Sebaliknya, saya sepakat menolak jika reklamasi tidak sesuai undang-undang,” tekannya.

Lalu soal RTH, Makassar meningkatkan 1 persen menjadi 10,99 persen. Angka itu, diakui Danny Pomanto bahwa Pemkot sudah berjuang mati-matian. “Kita beli tanah di jendral Sudirman hanya bikin RTH. Saya mengambil kebijakan untuk RTH publik itu 10 persen karena tidak mungkin 20 persen. Kita juga tetapkan Lakkang dan Romang Tangaya untuk jadi RTH tidak boleh diganggu sama sekali. Jadi untuk mencukupi 30 persen maka kami berharap pada RTH privat,” akunya.

Semua masukan WALHI, ujar Danny Pomanto bahwa timnya menerima. Dan berharap kiranya kerja sama dengan WALHI makin membuat Makassar kuat, dan tangguh. (*)

 

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Pemkot Makassar

Wakil Wali Kota Makassar Terima Audiensi UNIFA, Dukung Pelaksanaan KKN Berdampak 2026

Published

14 menit ago

on

29 Mei 2026

By

Kitasulsel–MAKASSAR — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menerima audiensi dari Universitas Fajar (UNIFA) terkait rencana pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Berdampak Tahun 2026 yang mengusung konsep pemberdayaan, inovasi, dan keberlanjutan.

Audiensi tersebut berlangsung di Ruang Rapat Wakil Wali Kota Makassar, Kantor Wali Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani No. 2 Makassar, Jumat (29/5/2026).

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara dunia akademik dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat melalui program pengabdian mahasiswa.

Dalam kesempatan itu, pihak Universitas Fajar memaparkan rencana pelaksanaan KKN Berdampak 2026 yang akan melibatkan sebanyak 75 mahasiswa dan dilaksanakan di sejumlah wilayah di Kota Makassar.

Program tersebut dirancang untuk mendukung berbagai program sosial kemasyarakatan Pemerintah Kota Makassar dengan melibatkan mahasiswa secara langsung dalam kegiatan edukasi, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan inovasi berbasis kebutuhan warga.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan komitmen Universitas Fajar dalam menghadirkan program pengabdian masyarakat yang dinilai sejalan dengan arah pembangunan Kota Makassar.

Menurutnya, keberadaan mahasiswa melalui program KKN memiliki peran strategis dalam membantu pemerintah mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program prioritas daerah.

“Pemerintah Kota Makassar tentu mengapresiasi dan mendukung kegiatan ini. Kehadiran mahasiswa melalui program KKN diharapkan dapat membantu mengedukasi masyarakat sekaligus mendukung berbagai program prioritas yang telah berjalan di Kota Makassar,” ujar Aliyah Mustika Ilham.

Ia menilai kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah menjadi langkah penting dalam membangun sumber daya manusia yang lebih aktif, inovatif, dan peduli terhadap persoalan sosial di lingkungan masyarakat.

Selain itu, Aliyah juga memberikan sejumlah masukan terkait pola penempatan mahasiswa peserta KKN agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Ia menyarankan agar para peserta KKN dibagi dan ditempatkan di tiga kecamatan berbeda sehingga jangkauan program pengabdian dapat lebih luas dan koordinasi lapangan menjadi lebih optimal.

“Kalau dibagi sekitar 25 mahasiswa di setiap kecamatan, tentu pelaksanaan program akan lebih maksimal dan koordinasinya juga lebih mudah,” katanya.

Menurut Aliyah, pembagian wilayah tersebut juga akan membantu mahasiswa memahami karakteristik sosial masyarakat di masing-masing kecamatan sekaligus memperluas dampak program yang dijalankan.

Sementara itu, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, Haidil Adha, menjelaskan bahwa mahasiswa peserta KKN nantinya diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung berbagai program prioritas Pemerintah Kota Makassar.

Beberapa program yang dapat didukung mahasiswa antara lain urban farming, pengembangan creative hub, penanganan sampah, edukasi lingkungan, hingga berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis inovasi.

“Adik-adik mahasiswa diharapkan mampu menjadi bagian dari solusi dan ikut berkontribusi dalam mendukung program prioritas pemerintah di wilayah,” ungkap Haidil Adha.

Ia menilai keterlibatan mahasiswa dalam program-program sosial dan pemberdayaan akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga bagi pengembangan kapasitas mahasiswa itu sendiri.

Dengan turun langsung ke lapangan, mahasiswa diharapkan mampu memahami persoalan masyarakat secara nyata sekaligus menghadirkan solusi kreatif yang aplikatif dan berkelanjutan.

Di sisi lain, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar, Fathur Rahim, juga menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KKN Berdampak 2026 tersebut.

Menurutnya, Pemerintah Kota Makassar siap melakukan koordinasi lintas sektor guna memastikan kegiatan mahasiswa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi masyarakat di lokasi pengabdian.

“Kami siap mendukung dan melakukan koordinasi agar pelaksanaan KKN berjalan baik di lapangan,” ujarnya.

Turut mendampingi Wakil Wali Kota Makassar dalam audiensi tersebut, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Makassar Fathur Rahim, Kepala BRIDA Kota Makassar Haidil Adha, serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar Achi Soleman yang diwakili Kepala Seksi Sarana Bidang PAUD, Arwinah.

Sementara dari pihak Universitas Fajar hadir Deputi Rektor I Bidang Akademik dan Kerja Sama, Ismail Marzuki, Deputi Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Muhammad Bisyri, Ketua IPPM Wahyu, serta staf pusat karier, Mirawati.

Audiensi tersebut diharapkan menjadi langkah awal penguatan kolaborasi antara Pemerintah Kota Makassar dan perguruan tinggi dalam menciptakan program pengabdian masyarakat yang lebih inovatif, solutif, dan berdampak nyata bagi pembangunan kota.

Melalui program KKN Berdampak 2026, mahasiswa tidak hanya menjalankan kewajiban akademik, tetapi juga diharapkan mampu menjadi agen perubahan sosial yang aktif membantu pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan sekitar.

Continue Reading

Trending