Connect with us

Hubungan Sulsel – Australia, Gubernur Andi Sudirman Lakukan Lawatan Perkuat Kerjasama Berbagai Sektor

Published

on

Kitasulsel—Australia—Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman melakukan lawatan ke Australia. Di hari kedua, Selasa, 14 Maret 2023 berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan, sebagai balasan dan follow-up dari kunjungan Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese MP tahun lalu.

“Alhamdulillah, dalam kunjungan ke Australia untuk melihat peluang kerjasama dalam berbagai sektor,” kata Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman.

Gubernur Sulsel bersama delegasi melaksanakan pertemuan yang sangat menjanjikan bagi keterlibatan investor dari Negeri Kanguru ke depannya di Sulsel, khususnya dari Negara Bagian Victoria. Pertemuan yang difasilitasi oleh Australian Indonesian Business Council (AIBC) and the Australia Indonesia Centre (AIC).

Andi Sudirman ketika memberikan pengantar, menyampaikan sejumlah potensi bisnis di Sulawesi Selatan. Di mana para investor diharapkan keterlibatannya dalam mengembangkan potensi tersebut sebagai sebuah aktivitas ekonomi yang menjanjikan bagi para investor dan memberikan kemanfaatan buat masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Ia juga melaporkan sejumlah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dalam mendukung perkembangan transportasi, pertanian, peternakan, energi terbarukan dan destinasi pariwisata di Sulawesi Selatan.

Serta sejumlah kerjasama yang sudah dilakukan selama ini dengan Pemerintah Australia khususnya melalui program PAIR, KIAT dan KOMPAK.

“Hubungan dan kerjasama antara Sulawesi Selatan dan Australia telah lama terjalin. Sehingga kami harapkan dapat semakin dikuatkan,” sebutnya.

Sedangkan Ketua AIBC Victoria, Garry Embleton dalam sambutannya mengatakan, bahwa pertemuan kali ini sangat penting.

“Karena akan sangat mendukung usaha melakukan pemerataan pembangunan dan investasi yang selama ini berpusat pada kota-kota besar di Jawa dan Sumatera,” sebutnya.

Senada dengan hal tersebut, Helen Fletcher Kenedy dari the AIC yang beberapa tahun belakangan ini banyak melakukan penelitian di Wilayah Timur Indonesia, khususnya Sulawesi Selatan.

Ia mengapresiasi pertemuan tersebut sebagai salah satu tindaklanjut dari rekomendasi hasil penelitian mereka, khususnya berkenaan dengan pengembangan sistem transportasi (rel kereta api) dan moda transportasi lainnya di Sulawesi Selatan dan Metropolitan Mamminasata, pengembangan industri yang berbasis potensi kelautan, pariwisata, energy terbarukan (wind power).

Juga dibahas bagaimana pengembangan sejumlah potensi perekonomian di Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Wajo, Kabupaten Maros dan Kabupaten Bantaeng serta Kabupaten Takalar.

Masih di hari yang sama, selanjutnya untuk melihat lebih jauh sumber daya manusia di Austrlia, khususnya di Negara Bagian Victoria. Terkait bagaimana memiliki daya saing dan kesiapan mereka berpartisipasi dalam pasar kerja, dunia usaha dan dunia industri di Victoria. Gubernur bersama rombongan juga mengunjungi The Gordon TAFE yang terletak di Kota Geelong sekitar 43 Km dari Kota Melbourne.

Di Kampus TAFE ini Kepala Pusat pengajaran dan pendidikan Kristen Grasso menjelaskan upaya akselerasi peningkatan kompetensi kejuruan peserta didik melalui program sertifikat II dan Sertifikat III pada pendidikan menengah di Victoria sebelum mereka melanjutkan jenjang sarjana sehingga durasi pendidikan kesarjanaan strata satu dapat dipersingkat waktunya.

Gubernur dan delegasi sangat terkesan dengan sistem pendidikan di the Gordon TAFE ini, tidak hanya bagaimana guru-guru mereka direkrut dari dunia kerja/industri sehingga keterampilan siswa senantias sesuai dan faktual dengan kebutuhan Industri.

Secara khusus Gub juga memerintahkan Kadisdik Provinsi Sulsel untuk menindaklanjuti hasil pertemuan dengan mengembangan model akslerasi pembelajaran vokasional di SMK bekerjasama dengan the Gordon TAFE.

Mengakhiri kunjungan kerja di hari kedua, Ia beserta rombongan juga meninjau Solar Panel Plant (pembangkit listrik tenaga matahari) berbasis riset yang dikembangkan oleh Deakin University sebagai sebuah alternatif energi terbaharukan yang juga menjadi isu utama kunjungan Gubernur Sulsel. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

Kajian Diserahkan ke Kemendagri dan DPR, Usulan Luwu Raya Resmi Masuk Meja Pusat

Published

on

KITASULSEL-JAKARTA—Upaya pembentukan Provinsi Luwu Raya memasuki babak penting. Kajian naskah akademik resmi diterima oleh Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis, (16/4/2026) sebagai syarat utama pengusulan daerah otonomi baru.

Dokumen tersebut diterima melalui bagian administrasi untuk selanjutnya didaftarkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Sebelumnya, tim kecil bersama perwakilan pemerintah daerah di Tana Luwu, yakni Bupati Luwu Patahudding dan Wakil Wali Kota Palopo Ahmad Syarifuddin Daud telah melakukan audiensi dan diterima langsung oleh Dirjen Otonomi Daerah, Dr. Cheka Virgowansyah.

Tak hanya di Kemendagri, naskah akademik pembentukan Provinsi Luwu Raya juga telah lebih dulu diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Rabu (15/4/2026). Penyerahan berlangsung di Ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Pimpinan Baleg DPR RI, Ahmad Doli Kurnia, mengapresiasi kelengkapan dokumen yang disusun. Ia menilai kajian tersebut menunjukkan keseriusan daerah dalam mempersiapkan diri menjadi provinsi baru.

“Kita sudah menerima kajian yang sangat serius dan lengkap. Saya selalu mendorong pemekaran, tetapi harus pada daerah yang siap dan mampu mandiri. Luwu Raya saya nilai layak untuk itu,” ujarnya.

Sebelumnya, kajian tersebut juga secara resmi diserahkan oleh Tim Otonomi Daerah (IOTDA) kepada kepala daerah di Hotel Aloft South Jakarta, Rabu (15/4/2026). Wakil Wali Kota Palopo, Ahmad Syarifuddin Daud, menyampaikan apresiasi atas kerja tim penyusun yang telah merampungkan dokumen tersebut setelah melalui proses panjang selama kurang lebih satu tahun.

“Ini merupakan salah satu syarat penting untuk diajukan ke Kemendagri dan Komisi II DPR RI,” katanya.

Bupati Luwu, Patahudding, menambahkan bahwa penyusunan naskah akademik melibatkan sejumlah akademisi, di antaranya Prof. Muhadam Labolo, Dr. Agus Harahap, Dr. Ahmad Averus, Sutiyo, Ph.D, serta Dr. Ikhbaluddin.

Secara substansi, hasil kajian menunjukkan bahwa wilayah Luwu Raya dinilai “mampu” menjadi provinsi baru di Sulawesi Selatan dengan skor 410 berdasarkan indikator PP Nomor 78 Tahun 2007. Wilayah yang diusulkan mencakup Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, serta Kota Palopo.

Pemekaran ini diproyeksikan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan, meski tetap menghadapi tantangan fiskal.

Aspirasi Lama, Aksi Terus Bergulir

Wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya bukanlah hal baru. Aspirasi ini telah lama diperjuangkan oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari tokoh adat, mahasiswa, hingga pemerintah daerah di wilayah Tana Luwu.

Dalam beberapa tahun terakhir, gelombang aksi demonstrasi kerap terjadi. Massa secara konsisten mendesak pemerintah pusat untuk membuka moratorium pemekaran daerah. Bahkan pada Januari hingga Februari 2026, aksi besar dilakukan dengan memblokade sejumlah jalur perbatasan di wilayah Luwu sebagai bentuk tekanan politik.

Aksi-aksi tersebut dilatarbelakangi oleh ketimpangan pembangunan, luasnya rentang kendali pemerintahan dari Provinsi Sulawesi Selatan, serta kebutuhan mendesak akan percepatan layanan publik di kawasan tersebut.

Selain aksi jalanan, dukungan juga terus menguat melalui deklarasi, forum diskusi, hingga penyusunan kajian akademik yang kini telah memasuki tahap formal di tingkat pusat.

Dengan masuknya dokumen ke Kemendagri dan DPR RI, harapan terbentuknya Provinsi Luwu Raya kian terbuka. Pemerintah daerah dan masyarakat kini menanti langkah lanjutan dari pemerintah pusat terkait kebijakan pemekaran daerah. (***)

Continue Reading

Trending