Kapolres Sidrap Launching Kartu Tanda Anggota Dalam Bentuk Brizzi Bri

Published

2 tahun ago

17 Maret 2023

Kitasulsel,Sidrap — Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah, S.I.K Launching Kartu Tanda Anggota (KTA) Digital yang di modifikasi dalam bentuk Kartu Brizzi BRI di Ruangan Vicon Mapolres Sidrap. Jumat (19/03/2023)

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Sidrap menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pimpinan cabang BRI yang telah melaksanakan kolaborasi dan sinergitas karena telah melaksanakan Program ini.

“Launching Kartu Tanda Anggota Brizzi yang dikeluarkan Bank Bri ini sebagai bentuk inovasi di tengah era digital yang semakin maju dan kompetitif”, Ujar Kapolres Sidrap.

Kapolres Sidrap lebih lanjut menyampikan bahwa, KTA Brizzi ini di luncurkan untuk mempermudah personel melakukan pembayaran elektronik di beberapa alat transaksi misalnya pembayaran akses tol, minimarket dan merchant.

Sementara, Pimpinan Cabang BRI Sidrap Zakariah mengucapkan terima kasih atas jalinan kerja sama selama ini antara Polres Sidrap dengan Bank BRI Cabang Sidrap.

“Kami dari Bank BRI berterima kasih telah diberikan kesempatan untuk bekerjasama dalam peluncuran Kartu Tanda Anggota Polres Sidrap menggunakan BRI BRIZZI. Yang nantinya KTA dapat digunakan untuk berbagai macam pembayaran non tunai atau cashless,” Terangnya.(win)

Kementrian Agama RI

Menag RI Nasaruddin Umar Gandeng KPK, Pastikan Penyelenggaraan Haji Bebas Korupsi

Published

16 jam ago

23 Januari 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—JAKARTA – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mendampingi Kementerian Agama dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji.

Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan yang transparan dan bersih dari praktik penyimpangan, khususnya terkait pengisian kuota haji dan pendampingan muhrim yang selama ini diduga menjadi objek jual beli oleh oknum tertentu.

“Kami sudah berbicara dengan KPK mengenai masalah haji ini. Mohon didampingi, kami tidak ingin ada penyimpangan, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi,” ujar Nasaruddin Umar

Menurutnya, pendampingan tidak hanya dilakukan di Tanah Air, tetapi juga di Arab Saudi untuk memastikan pelayanan bagi jamaah haji berjalan sesuai aturan.

Selain itu, hubungan antara Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dan Badan Pengelola Haji (BPH) juga harus dievaluasi apakah sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Permintaan pendampingan ini sejalan dengan agenda besar Presiden Prabowo Subianto dalam pemberantasan korupsi, sebagaimana tercantum dalam Astacita poin ketujuh, yakni memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Sinergi yang kuat dengan KPK sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan. Ini adalah tanggung jawab kita kepada umat,” tambahnya.

Dengan langkah ini, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji ke depan semakin transparan, bersih, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji Indonesia.

Diketahui langkah Menag RI melibatkan KPK dalam semua bentuk penyelenggaraan kegiatan dilingkup kemenag yang berpotensi merugikan negara disambut baik ketua KPK.

“Apresiasi buat pak Prof dalam upaya memberantas dan mencegah korupsi terjadi di lingkungan kementerian yang di pimpin,keseriusan beliau kami lihat sejak beliau mendatangi kantor kami dan mensinergikan program yang ada agar kpk terlibat guna mencegah terjadinya penyimpangan dan praktek korupsi,jelas pimpinan kpk.