Cegah Stunting, Fatmawati Rusdi Ajak Para Ibu Kreasikan Menu Makanan Anak
Kitasulsel—Makassar—Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi mengajak para ibu untuk mengkreasikan makanan anak-anak mereka, sebagai salah satu upaya pencegahan stunting.
Demikian disampaikan saat grebek stunting di Puskesmas Malimongan Baru, Kelurahan Malimongan Baru Kecamatan Bontoala.
“Ibu-ibu harus lebih jeli melihat perkembangan anak, jika anak kita tumbuh kembangnya tidak sesuai dengan usianya, segera lakukan upaya pencegahan,” ujarnya, Sabtu (18/03/2023).
Salah satu hal yang dapat dilakukan ibu-ibu, dengan memperhatikan asupan gizi anak, komposisi nutrisi yang seimbang.
“Saat ini telah dapat ditemui berbagai kreasi menu makanan anak melalui gadget, bagi anak yang malas makan sayur, ibu-ibu harus kreatif, sehingga anak menjadi gemar makan sayur,” lanjutnya.
Menu makanan sehat, menurut Fatmawati Rusdi tidaklah harus mewah, yang terpenting kandungan gizi terpenuhi. Dalam kesempatan tersebut, dibagikan makanan tambahan bagi para ibu yang memiliki anak beresiko stunting, serta pemberian telur sebagai protein tambahan yang dibagikan secara berkala oleh tim pendamping keluarga.
Untuk wilayah Puskesmas Malimongan Barat, Kepala Puskesmas, drg Yunita Gobel menyampaikan angka stunting untuk cakupan 5 kelurahan, yakni 104 anak.
Grebek Stunting ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Makassar, Chaidir, yang menyampaikan tentang pentingnya KB yang juga sebagai salah satu upaya cegah stunting.
“Bagi pasangan usia subur, saat menyusui sebaiknya melakukan KB, agar asupan gizi anak terpenuhi sempurna. Pengaturan jarak kehamilan, agar menghindari resiko anak terlahir stunting,” tuturnya.
NEWS
Mantan Jampidsus Tak Pakai Rompi Saat Ditahan, Gerindra: Jangan Ada Perlakuan Istimewa
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap









You must be logged in to post a comment Login