Connect with us

Distaru Makassar Ajukan Pembahasan Lintas OPD Terhadap Bangunan Serbaguna Jl Boulevard

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Dinas Penataan Ruang (Distaru) Makassar telah mengajukan rencana pembahasan tingkat lanjut terhadap bangunan Serbaguna di Jl Boulevard.

Pembahasan akan dilakukan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait dengan bangunan yang ada di Kelurahan Masale itu.

Hal ini juga sebagai upaya respon Distaru atas aksi demonstrasi Lembaga Anti Korupsi Nasional (LAKIN) belum lama ini.

Kadistaru Makassar Fahyuddin mengatakan upaya penertiban pasti dijalankan sebagaimana aturan atau Standar Operasional Prosedur (SOP).

Apalagi aturan itu merujuk pada Perwali Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2014. Yang mana diketahui pada Bab V Pasal 9 dalam Perwali Nomor 25 Tahun 2014 terkait dengan teknis pembongkaran bangunan harus melibatkan OPD/Instansi lain yang dianggap perlu.

“Jadi sebelum dilakukan pembongkaran mesti kami bahas di tingkat kota,” kata Fahyuddin, Senin, (20/03/2023).

Ditambah lagi, hingga kini pihaknya sudah mengajukan penyampaian pemberitahuan itu ke tingkat kota.

“Kami sudah mengajukan surat pembahasan pembangunan tersebut di tingkat kota (koordinasi lintas SKPD). Saat ini Kami sedang menjadwalkan untuk pembahasan pelanggaran administrasi dan teknis pada bangunan tersebut,” jelasnya.

Sejauh ini, lanjut dia, banyak upaya yang telah dilakukan oleh timnya.

Di antaranya, telah melayangkan surat pemberhentian aktivitas pembangunan di lokasi sebelumnya karena pelaksanan tidak sesuai dengan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Hingga teguran pertama dan kedua serta penyegelan pada bangunan tersebut saat belum terbitnya IMB pada tahun lalu.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Pemkab Luwu Timur Siap Sukseskan Sensus Ekonomi 2026 Bersama BPS

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) menyatakan kesiapan penuh untuk bersinergi menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang akan berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Agustus 2026.

Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Luwu Timur, Puspawati Husler, saat menerima audiensi Kepala BPS Provinsi Sulawesi Selatan, Aryanto, di Lounge Ruang Kerja Bupati Luwu Timur, Kamis (23/4/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Aryanto menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan sensus yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali tersebut. Ia menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum strategis untuk menghimpun data komprehensif terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan sektor usaha.

“Sensus Ekonomi 2026 sangat krusial karena akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur ekonomi masyarakat, termasuk perkembangan usaha dari berbagai sektor. Oleh karena itu, dukungan pemerintah daerah, khususnya di Luwu Timur, sangat kami harapkan agar pelaksanaannya berjalan optimal,” ujarnya.

Ia menambahkan, keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi aktif pemerintah daerah, terutama dalam mendukung proses pendataan di lapangan serta sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha.

“Sensus ini merupakan momentum strategis yang dilaksanakan 10 tahun sekali untuk memperoleh gambaran utuh kondisi perekonomian, khususnya aktivitas usaha di Luwu Timur. Kami membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar pelaksanaannya berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Puspawati Husler menyambut baik pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dan menegaskan komitmen Pemkab Luwu Timur untuk memberikan dukungan maksimal.

“Pemerintah Kabupaten Luwu Timur siap bersinergi dan memberikan dukungan maksimal demi suksesnya Sensus Ekonomi 2026,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan data yang jujur dan akurat kepada petugas sensus, karena hal tersebut menjadi kunci dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Luwu Timur untuk berpartisipasi aktif dan memberikan data yang benar kepada petugas. Data yang akurat sangat penting agar program pembangunan yang dirancang benar-benar tepat sasaran,” ujar Puspawati.

Dengan sinergi antara Pemkab Luwu Timur dan BPS, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 diharapkan berjalan lancar serta menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan mampu menjadi landasan kuat bagi pembangunan daerah maupun nasional.

Continue Reading

Trending