Connect with us

Pentas Seni UPT SPF SMP Negeri 16 di Hadiri dan Dibuka Langsung Kadisdik Makassar, Ini Yang Disampaikan

Published

on

Kitasulsel—Makassar—UPT SPF SMP Negeri 16 yang dipimpin oleh Sukaeni, S.Pdi., M.Pd., sebagai kepala sekolah menggelar Pentas Seni (Pensi). Kegiatan ini dihadiri dan di buka langsung oleh H. Muhyiddin, SE., MM., selaku Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Kota Makassar.

Selain Kadisdik, turut hadir Lurah, Orang tua siswa(i), Ketua IKA SMPN 16, siswa(i) dan stakeholder. Pentas Seni ini bagian dari Implementasi dari program 18 Revolusi Pendidikan, Selasa (21/03/2023).

Untuk diketahui bersama, Pentas seni atau disingkat Pensi adalah sebutan untuk acara yang terdiri dari beberapa seni pertunjukan yang umumnya diselenggarakan oleh sekolah – sekolah. Pensi ini diadakan sebagai sarana pengembangan bakat, minat dan daya cipta siswa sekolah di atas panggung.

Dalam sambutannya, Muhyiddin menyampaikan agar kita bersama sama mensukseskan program Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar di bawah kepemimpinan Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanto dan Hj. Fatmawati Rusdi, SE.

Selaku Kadis Pendidikan kami telah menyampaikan kepada seluruh sekolah terkhusus di bawah naungan Kota Makassar agar menggelar Pentas Seni. Ini merupakan panggung kreasi bagi anak – anak kita dan masuk dalam kegiatan ekstrakulikuler.

1 anak 1 bakat, jadi yang tampil ini merupakan anak – anak yang berbakat. Apalagi kami Dinas Pendidikan harus mengimplementasikan 18 Revolusi pendidikan.

Saat ini kami bekerja sama dengan berbagai even. Contoh dalam dekat ini akan ada Hari Otonomi Daerah, tentunya kami akan melibatkan semua sekolah. Termasuk kemarin waktu F8 siswa(i) ikut dalam pentas tersebut, ungkapnya.

Dalam pemaparannya Muhyiddin mengatakan, ada beberapa program prioritas yang telah dilakukan. Sejauh ini ada 218 anak yang kita kembalikan untuk bersekolah melalui program Wali Kota Makassar ‘Semua Anak Harus Sekolah’.

Di pendidikan inilah merupakan program prioritas dan program andalan Wali Kota Makassar. Ini dibantu oleh beberapa Komunitas yang peduli pendidikan, salah satunya Forum Kemanusiaan Kota Makassar (FKKM) yang diketuai dr. Udhin Malik Saputra, imbuhnya.

“Muhyiddin juga meminta kepada siswa(i) agar tidak boleh memakai kendaraan sendiri ke sekolah. Ini Agar menghindari hal – hal yang tidak di inginkan. Jika ada seperti itu, siap siapki di tilang oleh polisi. Karena Dinas Pendidikan telah bekerjasama dengan semua unsur termasuk kepolisian.”

“Selain itu, saat ini kami juga fokus untuk pendidikan karakter, pendidikan akhlak dan baca tulis,” ungkapnya.

Muhyiddin juga menegaskan, saat penerimaan siswa(i) nantinya agar seluruh kepala sekolah benar – benar menerima sesuai proses. Jika ada kebijakan berikan kesempatan.

Lanjutnya, “kepada kepala sekolah agar tidak menerima perantara dalam PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru), jika bukan anaknya atau orangtuanya langsung berfikirki dulu. Artinya, jika ada Anakta mau sekolah silahkan datang ke sekolah langsung tanpa perantara pasti kami terima. Kami Dinas Pendidikan Kota Makasar masih mempunyai kuota seribu lebih untuk anak dapat bersekolah,” tegasnya.

Selaku Kadis Pendidikan Muhyiddin menambahkan, “terkait mengenai Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) saat ini bergelombang, beda dengan tahun lalu, kasian semua teman – teman karena lama menunggu, namun ini dari Pusat bukan maunya kami, jadi kita semua harus tau,” tutupnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kementrian Agama RI

Menag Resmikan Masjid Al Abduh di Palembang: Harapan Masjid Jadi Pusat Pemberdayaan Umat

Published

on

Kitasulsel—PALEMBANG — Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan harapannya agar masjid dapat difungsikan untuk memberdayakan masyarakat, sebagaimana masjid di zaman Rasulullah Saw. Harapan ini disampaikan Menag saat meresmikan Masjid Al Abduh di Kelurahan Sukamulya, Kecamatan Sematang Borang, Kota Palembang, Sabtu (21/12/2024).

Menurut Menag, masjid di zaman Rasulullah SAW bukan hanya menjadi tempat ibadah mahdhoh semata. Lebih dari itu, masjid menjadi pusat peradaban, perekonomian, pendidikan, kajian, bahkan pusat pemerintahan, dan aktivitas lainnya.

“Masjid nabi itu bukan hanya tempat untuk salat. Hanya 10 persen fungsi masjid untuk salat, 80 sampai 90 persen untuk fungsi-fungsi lainnya,” sebut Menag.

“Masjid di zaman nabi berfungsi sebagai sekolah, rumah sakit, kantor pengadilan, balai pertemuan lintas agama, tempat pernikahan, khitanan, balai kesenian, baitul mal, dan lain sebagainya,” sambungnya.

“Jadi masjid berfungsi untuk memberdayakan masyarakat, bukan masyarakat memberdayakan masjid. Mari kita berupaya bagaimana masjid dapat memberdayakan umat. Mari kita jadikan masjid ini seperti masjid pada zaman Nabi,” tambahnya.

Menag juga minta masyarakat taat kepada ulama. Menurutnya, Indonesia dikenal sebagai negara yang damai dan toleran. Jangan sampai ada yang mengacak-acak kedamaian dan kerukunan Indonesia.

“Mari kita gunakan masjid secara proporsional. Mari kita berdakwah dengan cara mendekatkan orang yang jauh. Dakwah itu, orang yang jauh kita dekatkan ke masjid, bukan sebaliknya,” tutur Menag.

Irjen Polisi Muhammad Iqbal dalam sambutannya mewakili keluarga besar Muhammad Abduh, mengucapkan terima kasih atas kesediaan Menteri Agama hadir langsung meresmikan Masjid al Abduh.

“Terima kasih Bapak Menteri Agama dan semua yang hadir pada peresmian ini. Semoga Allah SWT membalas amal bapak dan ibu semuanya dengan timbangan kebaikan. Kami dari keluarga besar mohon doa agar Allah SWT meridhoi niat baik ini,” jelas Iqbal, yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Riau.

Turut hadir dalam peresmian Masjid Al Abduh antara lain Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Mochammad Afifuddin, Tenaga Ahli Menteri Agama Muhammad Ainul Yaqin, Tenaga Ahli Bidang Hukum Kementerian Dalam Negeri H. Suhajar Diantoro, PJ. Gubernur Sumsel Elen Setiadi, Kapolda Sumsel Irjen Polisi Andi Rian R Djajadi, Pangdam II Sriwijaya diwakili Kapok Sahli Pangdam II Brigjen TNI Junaidi, Wakapolda Sumsel Brigjen Polisi M. Zulkarnain, Kakanwil Kemenag Sumsel H. Syafitri Irwan, Rektor UIN Raden Fatah Palembang Hj. Nyayu Khodijah, Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang H. Saefudin, Penasehat DWP Kemenag RI Hj. Helmi Halimatul Udhma Nasaruddin Umar, Ketua DWP Kanwil Kemenag Sumsel Hj. Emmilya Syafitri, serta tokoh masyarakat, dan tokoh agama. (*)

Continue Reading

Trending