Kemenko Marvest Apresiasi Progres PSEL Makassar, Sebut Jadi Percontohan Nasional

Kitasulsel—Banten—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Makassar sudah memaparkan progres pembangunan Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik atau PSEL kepada Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marvest) di Banten, Selasa, (21/03/2023).
Presentasi tahapan demi tahapan terhadap proyek ini pun makin mulus. Bahkan Kemenko Marvest memuji sistem administrasi tender Pemkot Makassar untuk selanjutnya menjadi percontohan beberapa daerah lainnya yang berencana membangun PSEL.

Investor yang bakal menjadi pemenang tender proyek jangka panjang ini pula ditarget rampung Juni atau pertengahan tahun ini.
Plt Kadis Lingkungan Hidup Makassar Ferdy Mochtar PhD mengatakan urgensi persampahan TPA di Makassar masuk dalam kategori sangat mendesak untuk penanganannya.

Olehnya pihaknya terus menggenjot PSEL dengan tetap memperhatikan prosedur yang ada.
Dalam penjelasannya, ada beberapa aspek yang menjadi pemaparannya, seperti tahapan-tahapan PSEL sejauh ini.
“Kami jelaskan bahwa semuanya on the track dan sekarang sudah masuk dalam tahapan evaluasi dokumen dari konsorsium yang sudah memasukkan dokumen. Diharapkan Juli nanti, pemenang dari investasi PSEL ini sudah ada,” kata Ferdy usai melakukan Rapat Monitoring Perkembangan PSEL bersama empat Pemda lainnya; Sulawesi Utara, Tangerang Selatan, Bekasi dan Semarang, siang tadi.
Kemenko Marvest, Kementrian Lingkungan Hidup, Kantor Staf Presiden, Seskab, Kementrian Keuangan mengharapkan masing-masing Pemda belajar dan bersinergi satu sama lainya, seperti halnya Makassar yang melaksanakan timeline pelaksanaan sudah terschedule dengan baik.
Selain itu, dia melaporkan Pemkot Makassar melalui DLH juga menjelaskan mengenai daya tarik investasi seperti adanya kepastian jaminan lahan, keuangan, teknologi, lingkungan, sosial, K3, asuransi dan jaminan perlindungan anak dan perempuan.
Semisal, jaminan keuangan yang dimaksud ialah kemampuan Pemda untuk berkontribusi dalam membayar apa yang menjadi tanggung jawab bersama sehingga tidak serta-merta menjadi tanggungan pengusaha.
Hal ini pula menegaskan bahwa Pemkot Makassar sangat konsen terhadap penanganan sampah; tertangani dengan baik disamping aspek energi listriknya.
Ferdy bilang, pusat mengapresiasi proses administrasi Pemkot Makassar yang sangat baik. Hal itu terbukti dari sistem administrasi tender yang meminta pendampingan dari BPK, Kepolisian, Kejaksaan sehingga meminimalkan permasalahan di kemudian hari.
Dari situ, Kemenko Marvest mempercayakan beberapa Pemda yang hadir untuk mengikuti tahapan sistem administrasi Pemkot Makassar. “DLH akan bekerja semaksimal mungkin dan apa yang diinginkan pusat sebagai kota percontohan maka dapat terealisasi on the track,” ungkapnya.
Perihal beberapa konsorsium yang memasukkan dokumen penawarannya, lanjut dia, rencananya Mei nanti akan dikerucutkan menjadi tiga konsorsium saja.
Mereka diseleksi lagi oleh tim ahli dan panitia untuk memperoleh satu konsorsium sebagai pemenangnya, berdasarkan skema KSPI.
Mekanisme tender ini memiliki sistem tersendiri beda halnya dengan pengadaan biasa.
Tercatat, ada enam peserta konsorsium dengan sebagian besar teknologinya berasal dari Cina yang berkolaborasi dengan pengusaha lokal.
“Konsorsium melibatkan permodalan dan teknologi sehingga pengusaha asal Indonesia membangun konsorsium dengan mitranya dari luar negeri, mereka berafiliasi, memadukan teknologi lokal dengan high technology yang nantinya sebagai model pengelolaan sampah di Makassar,” jelas Ferdy.
Setelah ada pemenangnya, selanjutnya mereka mengurus semua tahapan administrasi yang dibutuhkan. Sebagaimana target pusat bahwa 2024 dimulai konstruksi dan 2025 sudah harus beroperasi.
Lokasinya sendiri tidak jauh dari TPA atau paling tidak aksesnya memudahkan proses distribusi sampah. Titiknya pun harus dekat pula dengan sumber gardu listrik dan air.
Grafis;
Sistem penilaian tender
1. Ketersediaan dana
2. Penyiapan dan ketersediaan lahan
3. Skema dan rencana bisnis
4. Kelayakan teknologi
5. Kelayakan BLPS PSEL
6. Metoda pengolahan sampah dari TPA Tamangapa
7. Analisis manfaat sosial
8. Analisis manfaat lingkungan
9. Integritas pada tenaga lokal
10. Integrasi sinergi dan pembinaan 1.000 bank sampah
Jaminan dan garansi PSEL Makassar
1. Jaminan lahan
2. Jaminan keuangan
3. Jaminan teknologi
4. Jaminan lingkungan
5. Jaminan sosial
6. Jaminan K3
7. Jaminan asuransi
8. jaminan perlindungan anak dan perempuan.
Skema investasi
Kerja sama penyedia infrastruktur
A. Investasi kerja sama dengan PT PLN Persero Swasta tanpa risiko pemakaian (Peraturan menteri ESDM 4/2020)
1. Pengoperasian secara terus-menerus (pasal 4 ayat 3)
2. Pembelian tenaga listrik oleh PT PLN paling lama 30 tahun masa kontrak (pasal 4 ayat 5)
B. Investasi kerja sama dengan Pemerintah Kota Makassar
1. Investasi pengelolaan sampah seluruh sumber TPA, sumber rumah tangga dan sumber lainnya
2. Transportasi pengangkutan sampah dikelola Pemkot Makassar
3. Penyertaan lahan seluas kurang lebih 3,1 hektar dan lahan PSEL disiapkan oleh investor
Tahapan PSEL Makassar
1. Periode pemberian jawaban pertanyaan klarifikasi (Februari, 2023)
2. Klarifikasi dokumen penawaran untuk menentukan tiga peserta dengan nilai tertinggi (Mei, 2023)
3. Pengumuman hasil tender (Juni, 2023).

DPRD Kota Makassar
70 Anak Kehilangan Akses Jalan ke Tempat Pengajian, DPRD Makassar: Belum Ada Titik Terang

Kitasulsel–MAKASSAR Komisi A DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas sengketa penutupan akses jalan menuju Tempat Pengajian Al-Qur’an (TPQ) di Jalan Deppasawi, RT 05/RW 05, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate pada, Rabu (18/6/2025).
Rapat tersebut digelar atas permintaan perlindungan hukum dari pengelola TPQ dan warga, menyusul penutupan akses oleh pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan.

Namun, agenda pembahasan belum menemukan titik terang karena salah satu pihak yang bersengketa tidak hadir.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, Tri Zulkarnaen, menyatakan bahwa ketidakhadiran pihak penggugat membuat DPRD belum bisa menyimpulkan siapa pemilik sah atas lahan yang disengketakan.

“Hanya pengelola TPQ dan perwakilan dari Nahdlatul Ulama yang hadir. Pihak yang mengklaim kepemilikan lahan tidak datang, sehingga belum ada keputusan final,” jelas Tri.
Ia menambahkan, DPRD mendorong pihak Kecamatan Tamalate dan Kelurahan Maccini Sombala untuk segera memfasilitasi proses mediasi antara kedua belah pihak.
Tri juga mengingatkan bahwa tindakan sepihak, seperti pembongkaran pagar tanpa dasar hukum yang jelas, dapat menimbulkan konsekuensi hukum baru.
“Kami sarankan proses mediasi dipercepat agar ada kepastian hukum. Jika tidak, tindakan sepihak bisa menjadi pelanggaran,” tegasnya.
Camat Tamalate, Emil Yudianto Tajuddin, menyatakan pihaknya telah berupaya mempertemukan kedua belah pihak, termasuk dengan menyurati PT Timur Rama, perusahaan yang disebut sebagai pemilik lahan.
“Kami sudah kirim surat kepada PT Timur Rama untuk membuka akses sementara demi kegiatan TPQ, yang diikuti sekitar 70 anak. Ini juga menjadi tugas dari Komisi A,” ujar Emil.
Ia menekankan pentingnya memisahkan persoalan hukum pertanahan dengan kebutuhan sosial masyarakat, khususnya akses anak-anak terhadap pendidikan agama.
“Masalah tanah ini memang harus diselesaikan, tapi jangan sampai mengorbankan hak anak-anak untuk belajar mengaji,” tambahnya.
Rencananya, mediasi lanjutan akan kembali difasilitasi oleh kecamatan bersama kelurahan dengan mengundang seluruh pihak terkait, termasuk BPN.
Hal itu untuk mencari solusi yang adil dan menghindari potensi konflik di tengah masyarakat. (*)
-
Politics9 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login