Connect with us

Pj Sekda Sulsel Pimpin Rapat Rencana Kedatangan Jokowi

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Penjabat Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Aslam Patonangi, memimpin rapat rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Sulawesi Selatan, yang digelar di Toraja Room, Kantor Gubernur, Jumat,,24 Maret 2023

Hanya saja, Andi Aslam mengaku belum ada kepastian jadwal kedatangan Presiden, baik secara tentatif maupun secara defenitif.

“Tapi rencana kunjungan ini kita sudah antisipasi karena sudah ada informasi dari Kemenhub (Kementerian Perhubungan) bahwa Presiden akan berkunjung ke Sulawesi Selatan dalam rangka meresmikan (Pengoperasian) kereta api (Maros-Barru),” ujarnya.

Terkait dengan rencana kedatangan Presiden tersebut, Andi Aslam berkoordinasi dengan Sekda Kabupaten Maros dan juga Sekda Kabupaten Barru, sekaligus mengecek kesiapan kedua daerah tersebut untuk kegiatan nanti.

Andi Aslam mengungkapkan, pertemuan ini juga menghadirkan Kepala Balai Perkeretaapian Wilayah Sulawesi untuk mengkonfirmasi terkait persiapan stasiun kereta api Mandai, Maros menuju Stasiun kereta api Garongkong, Barru.

Tidak hanya meresmikan Pengoperasian Kereta Api, lanjut Andi Aslam, Pemerintah Kabupaten Maros juga mempersiapkan Desa Wisata Rammang-rammang untuk mengantisipasi kunjungan wisata Jokowi di Maros.

“Kita antisipasi saja siapa tau Bapak Presiden sekaligus mau merangkaikan dengan kunjungan ke Rammang-rammang sebagai objek wisata,” imbuhnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Asisten 2 Pemprov Sulsel, Kepala Dinas Kominfo Sulsel, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, dan sejumlah OPD lainnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending