Pj Sekda Sulsel Pimpin Rapat Rencana Kedatangan Jokowi

Published

3 tahun ago

24 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Penjabat Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Aslam Patonangi, memimpin rapat rencana kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Sulawesi Selatan, yang digelar di Toraja Room, Kantor Gubernur, Jumat,,24 Maret 2023

Hanya saja, Andi Aslam mengaku belum ada kepastian jadwal kedatangan Presiden, baik secara tentatif maupun secara defenitif.

“Tapi rencana kunjungan ini kita sudah antisipasi karena sudah ada informasi dari Kemenhub (Kementerian Perhubungan) bahwa Presiden akan berkunjung ke Sulawesi Selatan dalam rangka meresmikan (Pengoperasian) kereta api (Maros-Barru),” ujarnya.

Terkait dengan rencana kedatangan Presiden tersebut, Andi Aslam berkoordinasi dengan Sekda Kabupaten Maros dan juga Sekda Kabupaten Barru, sekaligus mengecek kesiapan kedua daerah tersebut untuk kegiatan nanti.

Andi Aslam mengungkapkan, pertemuan ini juga menghadirkan Kepala Balai Perkeretaapian Wilayah Sulawesi untuk mengkonfirmasi terkait persiapan stasiun kereta api Mandai, Maros menuju Stasiun kereta api Garongkong, Barru.

Tidak hanya meresmikan Pengoperasian Kereta Api, lanjut Andi Aslam, Pemerintah Kabupaten Maros juga mempersiapkan Desa Wisata Rammang-rammang untuk mengantisipasi kunjungan wisata Jokowi di Maros.

“Kita antisipasi saja siapa tau Bapak Presiden sekaligus mau merangkaikan dengan kunjungan ke Rammang-rammang sebagai objek wisata,” imbuhnya.

Turut hadir dalam rapat tersebut, Asisten 2 Pemprov Sulsel, Kepala Dinas Kominfo Sulsel, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel, dan sejumlah OPD lainnya. (*)

Nasional

Menko Polkam Tegaskan Wacana Larangan Vape Hanya untuk yang Mengandung Narkotika

Published

8 jam ago

23 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh produk rokok elektrik, melainkan hanya yang terbukti berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.

Penegasan tersebut disampaikan Djamari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap pemerintah akan melarang seluruh peredaran vape di Indonesia.

“Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas,” ujar Djamari kepada wartawan.

Saat ditanya apakah kebijakan itu akan berlaku untuk semua rokok elektrik, Djamari memastikan bahwa fokus pemerintah adalah produk vape yang disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.

“Oh, yang berkaitan dengan narkoba,” tegasnya.

Sebelumnya, Djamari menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkotika dilakukan hingga ke akar-akarnya. Arahan tersebut disampaikan dalam agenda pemusnahan barang bukti narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/7/2026).

Dalam kesempatan itu, Djamari menginstruksikan Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan koordinasi guna memperketat tata kelola perdagangan rokok elektrik di Indonesia.

“Hari ini saya instruksikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektrik di Indonesia,” kata Djamari.

Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur impor maupun distribusi rokok elektrik guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media peredaran narkotika jenis baru.

Menurut Djamari, pemerintah akan mendasarkan setiap kebijakan pada hasil kajian lintas kementerian dan lembaga. Apabila kajian tersebut menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan vape lebih besar daripada manfaatnya dan terus dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah yang lebih tegas.

“Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia,” tandasnya.

Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemberantasan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkoba.