Didampingi Sekretaris MUI, Rudianto Lallo Kunjungi Masjid Ittifaqul Jamaah yang Kubahnya Ambruk Jelang Tarawih
Kitasulsel—Makassar—Ketua DPRD Rudianto Lallo bersama Sekretaris MUI Makassar KH Maskur langsung mengunjungi Masjid Ittifaqul Jamaah yang kubahnya roboh sesaat hendak tarawih. Atas peristiwa tersebut sebanyak 14 orang jamaah menjadi korban dengan mengalami luka-luka.
Setiba di lokasi, tepatnya di Jalan Barukang, Kecamatan Ujung Tanah, Politisi Partai NasDem itu langsung meninjau kubah yang runtuh, dia juga prihatin atas peristiwa ambruknya kubah masjid sesaat menjelang salat tarawih.
“Tentunya kami prihatin atas peristiwa ini. Semoga dibalik dari peristiwa ini ada hikmahnya”kata Rudianto Lallo kepada awak media yang ada di lokasi.
Orang nomor satu di DPRD Makassar itu juga berjanji akan mendatangi korban untuk diberikan santunan guna meringankan beban pengobatan. Tak hanya itu, dia juga akan memberikan bantuan untuk pembangunan kembali kubah Masjid Ittifaqul agar segerapa dapat berfungsi dan lebih kokoh.
“Masjid ini harus segera dibenahi, apalagi ini dibulan Ramadhan, semua ingin berlama di Masjid,”kata Rudianto Lallo.
Atas kejadian ini, Anak Rakyat sapaan akrab Rudianto Lallo mengingatkan kepada seluruh pengurus masjid di Kota Makassar untuk memperhatikan seluruh bagian bangunan yang sudah rusak agar segera dilakukan pembenahan.
“Agar tidak ada kejadian serupa, penting juga dalam membangun masjid untuk melibatkan ahli konstruksi, hal ini untuk meminimalisir kejadian yang tidak diinginkan,”ujarnya.
Ketua Pengurus Masjid Ittifaqul Jamaah, M Iksan menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD Makassar yang datang langsung melihat kondisi masjid. Dia juga menceritakan jika sesaat kejadian telah ada tanda-tanda kubah bakal ambruk.
“Sebelum kubah itu jatuh ada tanda-tandanya, ada serbuk-serbuk semen berjatuhan. Adanya serbuk itu, sehingga sebagian jamaah yang pas dibawah kubah pindah,”singkatnya.
Luwu Timur
Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas
Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.
Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.
Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.
Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.
“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.
Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai
Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.
Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.
Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.
“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.
Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital
Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.
Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
Nasional6 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login