Rp150 Miliar Telah Dialokasikan Pemprov untuk Ruas Takkalasi – Bainange – Lawo

Published

3 tahun ago

26 Maret 2023

Kitasulsel—Barru—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dibawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memprioritaskan untuk pembangunan jalan ruas Takkalasi – Bainange – Lawo.

“Mari dukung dan doakan kelancaran pembangunannya,” kata Andi Sudirman Sulaiman, Sabtu, 25 Maret 2023.

Akses bypass Kabupaten Barru ke Kabupaten Soppeng ini dibangun secara bertahap. Sekitar 150 Miliar telah digelontorkan untuk membuka akses bagi wilayah terisolir dan memangkas jarak tempuh.

“Sekitar Rp150 miliar telah dialokasikan Pemprov Sulsel,” sebut Andi Sudirman.

Jika biasanya melalui Bulu Dua harus menempuh jarak sekitar 70 km. Namun, melalui ruas Takkalasi – Bainange – Lawo hanya menempuh 38 km. Ini mempersingkat perjalanan dari Barru ke Soppeng sekitar 30 km.

“Akses ini akan memangkas jarak tempuh sekitar 30 km, sekaligus membuka akses bagi wilayah terisolir,” ujarnya.

Untuk tahun 2023 ini, dengan alokasi Rp 73,2 Miliar untuk menangani sepanjang 12,1 Km di wilayah Barru dan Soppeng.

“Update pembangunan jalan ruas Takkalasi – Bainange – Lawo, saat ini tengah progres pembukaan lahan,” ucapnya.(*)

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

3 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.