Sambut Konsuler Baru Jepang, Danny Pomanto: Makassar Buka Peluang Kerja Sama-Investasi

Published

2 tahun ago

27 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyambut hangat kunjungan Kepala Kantor Konsuler Jepang Makassar Ohashi Koichi di kediamannya, Jl Amirullah, Senin, (27/03/2023).

Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto mengatakan Pemkot Makassar membuka peluang kerja sama, dari sisi pendidikan, budaya hingga investasi.

Secara umum, Danny Pomanto menjelaskan bahwa masyarakat Makassar terdiri atas banyak suku, agama dan lainnya sehingga masyarakatnya heterogen.

Di samping itu, Makassar juga sebagai kota besar dan pusat perekonomian atau hub di Indonesia Timur.

Di samping itu, masyarakat Makassar pula memiliki sifat yang ramah dan rendah hati.

“Prinsip orang Makassar itu ialah membayar lebih, artinya kalau seorang baik maka dibalas lebih baik dari itu. Makanya kalau ada orang baik selalu dikenang di sini,” kata Danny Pomanto di sela-sela kunjungan Ohashi.

Sejauh ini, jelas dia, hubungan Makassar dan Jepang sangat bagus, tinggal perlu dieratkan lagi.

Pemkot Makassar juga bersahabat dengan banyak negara dan berkolaborasi di sejumlah program. Seperti dengan Amerika melalui National Science Foundation (NSF) dengan lorong wisata, Australia dengan program RISE, Singapura dengan program Temasek Foundation, dan yang lain.

“Saya berharap bisa kembali kuatkan hubungan dengan Jepang. Makassar open door dan open heart menjalin kerja sama kepada siapa saja, selama itu memberi manfaat bagi Makassar terkhusus bagi warga,” ucap Danny Pomanto.

Juga, lanjut dia, Jepang misalnya dapat berkontribusi dalam event besar di Makassar seperti F8 Makassar.

Pasalnya, sebelumnya Jepang menampilkan Folk waktu itu. Negara lain seperti, Perancis membawa DJ terbaiknya, dan lainnya.

Termasuk mengundang minat Jepang jika ingin berinvestasi dalam rencana pembangunan Japparate pasca perhelatan F8 Makassar. “Ada beberapa negara yang sudah berminat, jika Jepang berminat silahkan kami membuka peluang itu,” ujarnya.

Di samping itu, kerja sama dalam bidang pendidikan pun mesti diupayakan. Apalagi sebelumnya, beberapa guru di Makassar sudah berkunjung ke Jepang untuk belajar pendidikan di sana.

Danny juga menyebut, pihak konsuler misalnya dapat menyambungkan kerja Makassar dengan Yokohama. Lantaran dirinya pernah berkunjung ke sana dan menjalin hubungan baik dengan Wali Kota Yokohama.

“Kami senang kalau ada sister city, school city, program beasiswa dan sebagainya,” ungkapnya.

Kepala Kantor Konsuler Jepang di Makassar Ohashi Koichi mengungkapkan rasa bangganya karena dapat bekerjasama dengan Pemkot Makassar.

Dia mengaku akan menjadi jembatan untuk menghubungkan kedua negara.

“Ada banyak program dari Jepang seperti pertukaran pelajar dan ini membuka peluang bagi mahasiswa Indonesia terutama Makassar,” katanya.

“Saya akan jembatani untuk kerja sama dengan Yokohama. Budaya, pendidikan dan kerjasama lainnya,” janjinya.

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Sulsel Selaraskan Data PBI JKN Melalui Rapat Koordinasi Lintas Sektor

Published

5 menit ago

18 Juni 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Koordinasi Penyelarasan Data Kependudukan untuk Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kantor Gubernur, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, pada Selasa, 17 Juni 2025.

Rapat ini dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sulsel, Fatmawati Rusdi, dan dihadiri oleh jajaran lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta perwakilan lembaga vertikal, seperti Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX Sulselbartra, Dinas Dukcapil, Dinas Sosial, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Kesehatan Provinsi Sulsel.

Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dijamin secara adil dan merata.

Pemprov Sulsel, kata dia, memiliki komitmen penuh untuk menghadirkan layanan kesehatan yang optimal menjangkau wilayah terpencil, termasuk bagi masyarakat, rentan dan miskin melalui skema PBI JKN.

“Penyelarasan data ini bukan sekedar administratif, melainkan fondasi dari sistem perlindungan sosial yang berkeadilan,” tegasnya.

Fatmawati pentingnya validasi dan integrasi data kependudukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan kesalahan inklusi, orang mampu yang menerima bantuan dan kesalahan pengecualian, orang miskin yang justru terlewat.

Ketidaktepatan ini tidak hanya berdampak pada keuangan negara, tetapi juga memperparah ketimpangan sosial.

Rapat tersebut juga memperkuat kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Kemensos, BPJS Kesehatan, Dukcapil, dan instansi teknis lainnya.

Pemutakhiran data secara berkala dan real time menjadi strategi untuk mempercepat verifikasi kepesertaan dan menjamin pelayanan kesehatan dapat diakses tanpa hambatan birokrasi.

Fatmawati menyampaikan bahwa data PBI yang telah tersinkronisasi dapat dimanfaatkan sebagai data dasar terpadu untuk berbagai intervensi program sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, dan subsidi energi.

Menurutnya, pemadanan data ini akan memperkuat efektivitas penanggulangan kemiskinan di Sulsel secara terukur dan berkelanjutan.

“Data yang akurat dan transparan akan mencapai pencapaian UHC yang inklusif dan manusiawi. Ini kunci untuk menghadirkan keadilan sosial dan meningkatkan kepercayaan masyarakat pada pemerintah,” ujar Wakil Gubernur.

Berdasarkan data per Juli 2024, cakupan kepesertaan JKN di Sulawesi Selatan telah mencapai 101,5 persen dari jumlah penduduk. Seluruh kabupaten/kota juga telah masuk ke dalam zona biru Universal Health Coverage (UHC), menandakan hampir semua penduduk telah dijamin dalam skema JKN, baik dari APBN maupun APBD.

Namun, Fatmawati mengingatkan agar capaian ini tidak membuat jajaran pemerintah daerah berpuas diri. Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperbarui data, menjaga akuntabilitas, dan memastikan efisiensi dalam program pengelolaan kesehatan di Sulsel. (*)