Kunker ke Sulsel, Presiden RI Jokowi Tinjau Stasiun Kereta Api Rammang-rammang
Kitasulsel—Makassar—Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Negara Hj. Iriana Joko Widodo, melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (29/03/2023) pagi.
Presiden dan rombongan tiba di Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros, sekitar pukul 10.50 Wita dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1.
Dalam kunjungan kerjanya, Presiden disambut langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Nana Sudjana, Pangkoopsud II Marsma TNI Andi Kustoro, dan Danlantamal VI/Makassar Brigjen TNI (Mar) Amir Kasman, masing-masing beserta istri.
Presiden beserta Ibu Negara kemudian menuju Pasar Tramo, Kabupaten Maros untuk melakukan peninjauan sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang.
Selanjutnya, Presiden akan bertolak menuju Depo Kereta Api Maros untuk meresmikan tempat tersebut sekaligus meresmikan Pengoperasian Jalur Kereta Api Lintas Makassar-Parepare Antar Maros-Barru. Kemudian akan menaiki kereta api menuju Stasiun Rammang-Rammang.
Setibanya di Stasiun Rammang-Rammang, Presiden akan melakukan peninjauan fasilitas stasiun dan stan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selepas itu, Presiden akan menuju Kampung Nelayan Desa Pajukukang untuk meninjau dan berdialog dengan para nelayan.
Selanjutnya, Presiden akan menuju Pasar Terong di Kota Makassar untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang. Presiden dan Ibu Iriana direncanakan untuk bermalam di Kota Makassar dan melanjutkan agenda kunjungan kerjanya esok hari.
Sebelumnya, Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekitar pukul 07.50 WIB.
Turut mendampingi Presiden RI dalam penerbangan menuju Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Selain itu, ada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (*)
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login