Kunker ke Sulsel, Presiden RI Jokowi Tinjau Stasiun Kereta Api Rammang-rammang

Published

3 tahun ago

29 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Presiden Republik Indonesia (RI) Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Negara Hj. Iriana Joko Widodo, melaksanakan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan, Rabu (29/03/2023) pagi.

Presiden dan rombongan tiba di Pangkalan TNI AU Sultan Hasanuddin Kabupaten Maros, sekitar pukul 10.50 Wita dengan menggunakan pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Dalam kunjungan kerjanya, Presiden disambut langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Pangdam XIV/Hasanuddin Mayjen TNI Totok Imam Santoso, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol. Nana Sudjana, Pangkoopsud II Marsma TNI Andi Kustoro, dan Danlantamal VI/Makassar Brigjen TNI (Mar) Amir Kasman, masing-masing beserta istri.

Presiden beserta Ibu Negara kemudian menuju Pasar Tramo, Kabupaten Maros untuk melakukan peninjauan sekaligus menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang.

Selanjutnya, Presiden akan bertolak menuju Depo Kereta Api Maros untuk meresmikan tempat tersebut sekaligus meresmikan Pengoperasian Jalur Kereta Api Lintas Makassar-Parepare Antar Maros-Barru. Kemudian akan menaiki kereta api menuju Stasiun Rammang-Rammang.

Setibanya di Stasiun Rammang-Rammang, Presiden akan melakukan peninjauan fasilitas stasiun dan stan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Selepas itu, Presiden akan menuju Kampung Nelayan Desa Pajukukang untuk meninjau dan berdialog dengan para nelayan.

Selanjutnya, Presiden akan menuju Pasar Terong di Kota Makassar untuk menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang. Presiden dan Ibu Iriana direncanakan untuk bermalam di Kota Makassar dan melanjutkan agenda kunjungan kerjanya esok hari.

Sebelumnya, Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, sekitar pukul 07.50 WIB.

Turut mendampingi Presiden RI dalam penerbangan menuju Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Selain itu, ada Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Mayjen TNI Rafael Granada Baay, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (*)

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Gelar Rakor TPKD, Targetkan Penurunan Angka Kemiskinan Hingga 5 Persen

Published

8 jam ago

21 November 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LUWUTIMUR Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Pemkab Lutim) melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) menggelar Rapat Koordinasi Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TPKD) di Aula Bapperida, Jumat (21/11/2025).

Rapat koordinasi ini digelar untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah dalam percepatan penurunan angka kemiskinan serta mengevaluasi capaian program penanggulangan kemiskinan tahun berjalan. Selain itu, pertemuan ini juga bertujuan mengidentifikasi kendala di lapangan dan merumuskan langkah strategis yang dapat diterapkan secara berkelanjutan.

Penanggulangan Kemiskinan Masuk Prioritas Visi Pembangunan Lutim

Kepala Bapperida Lutim, Kamal Rasyid, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan bagian penting dari visi misi Pemkab Lutim, khususnya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan sejahtera.

“Kemiskinan ini harus dikelola dengan baik oleh pemerintah. Jika dikelola dengan benar, maka output dan dampak di masyarakat juga akan baik,” jelas Kamal.

Ia menambahkan, Luwu Timur memiliki dua sektor unggulan yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus penurunan kemiskinan, yakni sektor pertanian di wilayah barat dan sektor pertambangan di wilayah timur. Berdasarkan capaian tahun sebelumnya, angka kemiskinan di Lutim tercatat lebih rendah dibanding beberapa kabupaten/kota lain di wilayah Luwu Raya maupun Sulawesi Selatan.

Target Turunkan Kemiskinan Hingga 5 Persen

Dalam paparannya, Kamal menekankan pentingnya pendataan tenaga kerja yang akurat di tingkat kecamatan dan desa.

“Yang paling dibutuhkan adalah kerja sama kita semua dalam melakukan pendataan tenaga kerja. Setiap camat dan pemerintah desa harus mengenali para warganya dan memastikan masuk dalam database tenaga kerja,” tegas Kamal.

Pemkab Lutim menargetkan angka kemiskinan dapat ditekan hingga 5 persen, dengan estimasi jumlah penduduk miskin saat ini sekitar 21 ribu jiwa. Target pembangunan 2025–2030 juga menitikberatkan pada peningkatan daya saing sumber daya manusia serta kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

BPS Paparkan Data Kemiskinan Terbaru

Kepala BPS Lutim, Muh. Harta Saham, turut memberikan paparan mengenai kondisi kemiskinan berdasarkan data Maret 2025. Harta menjelaskan bahwa garis kemiskinan terdiri atas dua komponen utama:

Garis kemiskinan makanan: kebutuhan konsumsi setara 2.100 kalori per hari

Garis kemiskinan non-makanan: kebutuhan sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan

Berdasarkan data BPS Lutim:

Jumlah penduduk miskin: 18,55 ribu orang

Persentase penduduk miskin: 5,78 persen

Harta menuturkan tren kemiskinan di Lutim sempat menurun selama 2018–2020, namun mengalami fluktuasi sepanjang 2020–2024.

“Kemiskinan tidak hanya dilihat dari jumlah atau persentasenya, tetapi juga kedalaman dan keparahannya. Tanpa monitoring yang baik, kita tidak akan tahu apakah program yang dijalankan sudah tepat atau belum,” ujarnya.

Diikuti OPD, Camat, dan Unsur Lintas Sektor

Rakor TPKD ini dihadiri oleh berbagai pemangku kebijakan dan lembaga terkait, antara lain:

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lutim

Para camat se-Kabupaten Lutim

Perwakilan Kementerian ATR/BPN Lutim

PLN ULP Malili

Baznas Lutim

PT CLM

PT Bank BRI KCP Malili

Bank Sulselbar Cabang Malili

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Lutim berharap percepatan penurunan angka kemiskinan dapat tercapai melalui sinergi kebijakan, peningkatan akurasi data, dan kolaborasi lintas sektor.