Connect with us

Terima Kunjungan Tim Penilai Bappenas PPD 2023, Danny Pomanto Optimis Juara

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengaku optimistis bisa meraih PPD (Penghargaan Pembangunan Daerah) 2023. Apalagi Kota Makassar memiliki program unggulan Lorong Wisata yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di Indonesia.

“Lorong Wisata ini merupakan multi inovasi yang menjawab semua permasalahan di kota-kota lain, dan kita berharap inovasi Lorong Wisata ini bisa diperkenalkan ke Indonesia sebagai juara PPD tahun ini,” harap Danny Pomanto.

Danny Pomanto mencontohkan pengentasan kemiskinan dengan menyasar masyarakat yang ada di Lorong Wisata. Termasuk memberikan skill training kepada pelaku usaha yang ada di lorong.

“Semua program yang kita susun pendekatan kita adalah lorong. Skill training gratis juga, kita fokuskan di lorong. Begitupun juga dengan beasiswa berprestasi,” tutupnya.

Setidaknya ada 21 konten yang menjadi tujuan dihadirkannya Lorong Wisata di Kota Makassar. Itu dibagi dalam tiga fokus utama. Diantaranya, imunitas ekonomi yang kuat, imunitas sosial yang kuat, dan imunitas lingkungan yang kuat.

21 konten tersebut yakni food security, inflation control, circular economy, 20 UMKM digital per lorong, startup lorong, destinasi wisata makan enak, destinasi wisata sejarah dan seni.

Digital waste bank, community empowerment, public engagement, social cohesion, social mitigation, social share & care, 20 new jobs & new business opportunity.

Selanjutnya, city farming, city garden, net zero carbon city, healthy alleys, sombere and smart city, public safety, dan resilient city.

Diketahui, Tim Penilai Bappenas mulai melakukan verifikasi faktual usai Makassar dinyatakan lolos ke tahap III Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023.

Sebelum melakukan verifikasi di lapangan, Tim Penilai Bappenas terlebih dulu menyambangi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Kamis (30/03/2023).

Mereka banyak berdiskusi terkait capaian pembangunan Kota Makassar. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, upaya pengentasan kemiskinan, hingga inovasi Lorong Wisata.

Direktur Regional 2 Bappenas, Muhammad Roudo mengatakan verifikasi lapangan ini merupakan tahap terakhir dari penilaian PPD 2023.

“Tahap III ini kita turun mengecek ke lapangan, memverifikasi. Ini untuk nilai akhir sebelum diumumkan kota-kota mana yang akan meraih PPD tahun ini,” kata Muhammad Roudo.

Dari sepuluh kota yang lolos sampai ke tahap III. Nanti ada tiga kota yang akan meraih PPD 2023 dari Bappenas.

Tiga besar itu nantinya akan diumumkan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Ia menyebutkan ada beberapa yang menjadi indikator penilaian. Diantaranya, pencapaian, pendekatan perencanaan dari bawah (button up). Pendekatan perencanaan dari atas (button down), pendekatan perencanaan teknokratik, politik, akuntabilitas, dan inovasi.

“Nilainya paling besar itu inovasi, mulai dari proses, input, output, sampai outcomenya. Termasuk bagaimana membangun komunikasi  meningkatkan kualitas dokumen perencanaan,” tegasnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman menyampaikan ada beberapa titik yang akan dikunjungi Tim Penilai Bappenas.

Diantaranya, Warroom Balai Kota Makassar, Home Care di PKM Makkasau, Lorong Wisata Silves di Kecamatan Rappocini, dan Lorong Wisata Sydney di Kecamatan Panakkukang.

“Jadi di sana nanti kita akan memperlihatkan keunggulan program yang sudah berjalan di Pemkot Makassar. Termasuk apa-apa yang sudah dihasilkan di Lorong Wisata,” ungkap Helmy Budiman.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Luwu Timur

Bupati Apresiasi LBH Bumi Batara Guru dalam Penguatan Kapasitas Hukum Masyarakat

Published

on

Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).

Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.

Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.

“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.

Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya

Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.

“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.

“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.

Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel