Terima Kunjungan Tim Penilai Bappenas PPD 2023, Danny Pomanto Optimis Juara

Published

3 tahun ago

30 Maret 2023

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengaku optimistis bisa meraih PPD (Penghargaan Pembangunan Daerah) 2023. Apalagi Kota Makassar memiliki program unggulan Lorong Wisata yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain di Indonesia.

“Lorong Wisata ini merupakan multi inovasi yang menjawab semua permasalahan di kota-kota lain, dan kita berharap inovasi Lorong Wisata ini bisa diperkenalkan ke Indonesia sebagai juara PPD tahun ini,” harap Danny Pomanto.

Danny Pomanto mencontohkan pengentasan kemiskinan dengan menyasar masyarakat yang ada di Lorong Wisata. Termasuk memberikan skill training kepada pelaku usaha yang ada di lorong.

“Semua program yang kita susun pendekatan kita adalah lorong. Skill training gratis juga, kita fokuskan di lorong. Begitupun juga dengan beasiswa berprestasi,” tutupnya.

Setidaknya ada 21 konten yang menjadi tujuan dihadirkannya Lorong Wisata di Kota Makassar. Itu dibagi dalam tiga fokus utama. Diantaranya, imunitas ekonomi yang kuat, imunitas sosial yang kuat, dan imunitas lingkungan yang kuat.

21 konten tersebut yakni food security, inflation control, circular economy, 20 UMKM digital per lorong, startup lorong, destinasi wisata makan enak, destinasi wisata sejarah dan seni.

Digital waste bank, community empowerment, public engagement, social cohesion, social mitigation, social share & care, 20 new jobs & new business opportunity.

Selanjutnya, city farming, city garden, net zero carbon city, healthy alleys, sombere and smart city, public safety, dan resilient city.

Diketahui, Tim Penilai Bappenas mulai melakukan verifikasi faktual usai Makassar dinyatakan lolos ke tahap III Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2023.

Sebelum melakukan verifikasi di lapangan, Tim Penilai Bappenas terlebih dulu menyambangi Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto di kediaman pribadinya, Jalan Amirullah, Kamis (30/03/2023).

Mereka banyak berdiskusi terkait capaian pembangunan Kota Makassar. Mulai dari pertumbuhan ekonomi, upaya pengentasan kemiskinan, hingga inovasi Lorong Wisata.

Direktur Regional 2 Bappenas, Muhammad Roudo mengatakan verifikasi lapangan ini merupakan tahap terakhir dari penilaian PPD 2023.

“Tahap III ini kita turun mengecek ke lapangan, memverifikasi. Ini untuk nilai akhir sebelum diumumkan kota-kota mana yang akan meraih PPD tahun ini,” kata Muhammad Roudo.

Dari sepuluh kota yang lolos sampai ke tahap III. Nanti ada tiga kota yang akan meraih PPD 2023 dari Bappenas.

Tiga besar itu nantinya akan diumumkan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas).

Ia menyebutkan ada beberapa yang menjadi indikator penilaian. Diantaranya, pencapaian, pendekatan perencanaan dari bawah (button up). Pendekatan perencanaan dari atas (button down), pendekatan perencanaan teknokratik, politik, akuntabilitas, dan inovasi.

“Nilainya paling besar itu inovasi, mulai dari proses, input, output, sampai outcomenya. Termasuk bagaimana membangun komunikasi meningkatkan kualitas dokumen perencanaan,” tegasnya.

Sementara Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman menyampaikan ada beberapa titik yang akan dikunjungi Tim Penilai Bappenas.

Diantaranya, Warroom Balai Kota Makassar, Home Care di PKM Makkasau, Lorong Wisata Silves di Kecamatan Rappocini, dan Lorong Wisata Sydney di Kecamatan Panakkukang.

“Jadi di sana nanti kita akan memperlihatkan keunggulan program yang sudah berjalan di Pemkot Makassar. Termasuk apa-apa yang sudah dihasilkan di Lorong Wisata,” ungkap Helmy Budiman.

DISKOMINFO KAB SIDRAP

Implementasi Program Nyata, Sidrap Era Syaharuddin Alrif Tunjukkan Penurunan Kemiskinan Signifikan

Published

14 jam ago

9 Februari 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—SIDRAP – Implementasi program pro rakyat yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) di bawah kepemimpinan Bupati H. Syaharuddin Alrif menunjukkan hasil nyata. Kabupaten penghasil beras terbesar di Sulawesi Selatan itu berhasil mencatatkan diri sebagai salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan terendah di Sulsel.

Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan pada September 2025, Kabupaten Sidrap menempati posisi ketiga terendah tingkat kemiskinan dari 23 kabupaten/kota se-Sulsel. Persentase penduduk miskin di Sidrap tercatat sebesar 4,91 persen, hanya berada di bawah Kota Makassar (4,43 persen) dan Kota Parepare (4,44 persen).

Capaian ini diraih pada masa kepemimpinan pasangan Syaharuddin Alrif–Nurkanaah yang resmi memimpin Kabupaten Sidrap sejak 20 Februari 2025 lalu.

Bupati Sidrap, H. Syaharuddin Alrif, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian tersebut dan menegaskan bahwa hasil ini merupakan buah dari kerja kolektif seluruh elemen daerah.

“Alhamdulillah, ini kabar gembira bagi Kabupaten Sidrap. Capaian ini tidak lepas dari kerja sama seluruh pihak, mulai dari jajaran pemerintah, stakeholder, hingga partisipasi aktif masyarakat,” ujar Syaharuddin Alrif.

Ia menambahkan, sejak awal pemerintahannya berkomitmen menghadirkan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, terutama kelompok rentan, petani, dan pelaku usaha kecil.

Pengamat pemerintahan, Dr. Andi Fadli, menilai keberhasilan Sidrap menekan angka kemiskinan tidak terlepas dari kemampuan kepala daerah dalam mengimplementasikan program secara konsisten dan terukur.

“Capaian yang diraih Sidrap saat ini di bawah nahkoda H. Syaharuddin Alrif tidak datang secara instan. Program-program yang dijanjikan kepada masyarakat mampu dijabarkan dengan baik dalam kebijakan nyata. Hasilnya terlihat jelas, kemiskinan menurun dan Sidrap tumbuh menjadi kabupaten dengan pencapaian yang signifikan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Dr. Andi Fadli menyoroti kemajuan Sidrap di berbagai sektor pembangunan, dengan sektor pertanian sebagai penopang utama. Sebagai lumbung pangan Sulawesi Selatan, Sidrap dinilai berhasil menjaga produktivitas pertanian melalui penguatan irigasi, bantuan sarana produksi, pendampingan petani, serta kepastian distribusi hasil panen.

Selain pertanian, pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan juga menunjukkan perbaikan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan capaian ini, Kabupaten Sidrap kian mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah dengan tata kelola pembangunan yang efektif di Sulawesi Selatan, sekaligus menjadi contoh bahwa program pro rakyat yang terimplementasi dengan baik mampu menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat.