Tinjau Gudang Bulog, Presiden Jokowi: Beras Sulsel Banyak Diserap Provinsi Lain

Published

3 tahun ago

30 Maret 2023

Kitasulsel—Maros—Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk mengecek ketersediaan beras di Gudang Bulog Batangase, Kabupaten Maros, Kecamatan Mandai, Kamis 30 Maret 2023.

Turut hadir, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Investasi (Kepala BKPM) Bahlil Lahadalia, Sekretariat Kabinet Pramono Anung, Kepala Perum Bulog Budi Waseso dan Bupati Maros Chaidir Syam.

“Dalam kesempatan ini, Bapak Presiden Jokowi memuji Sulsel yang memasok beras ke provinsi lain. Beliau berharap agar stok beras di Sulsel dan semua provinsi tetap normal,” kata Gubernur Sulsel Andi Sudirman.

Presiden Jokowi dalam kunjungannya ingin memastikan jumlah serapan beras oleh Bulog.

“Saya datang ke gudang Bulog di Maros untuk memastikan atau membandingkan serapan Bulog tahun ini berapa? Dengan yang lalu seperti apa? Memang ada penurunan yang lumayan drastis,” kata Presiden Jokowi.

Jokowi menjelaskan serapan Bulog di Sulsel hingga bulan Maret masih minim. Baru sekitar 6 ribu ton, padahal tahun sebelumnya mencapai 40-50 ribu ton.

“Kita cari lapangannya kenapa seperti itu? Ternyata beras Sulsel banyak diserap keluar ke provinsi lain. Yang biasanya tidak sebanyak seperti tahun ini,” jelas Jokowi.

Presiden Jokowi menyebut salah satu kendala serapan Bulog yang minim karena panen raya baru dilakukan di beberapa daerah. Seperti di Maros dan Pinrang.

Dia pun meminta Bulog dan Kementerian Perdagangan untuk mendata ke provinsi mana beras asal Sulsel dikirim. Hal ini untuk memastikan stok beras di semua provinsi dalam kondisi normal.

“Sudah saya perintahkan 3 bulan lalu harus menyerap 2,4 juta ton. Tapi kalau barangnya nanti dicari tidak ketemu, targetnya harus dilihat,” sebutnya.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi mendukung rencana pembangunan Pasar Induk Beras di Sulsel. Pasar itu, kata Jokowi bisa mengontrol stok dan harga beras di pasaran.

“Ini akan memudahkan petani untuk menjual beras ke mana. Dan memudahkan pemerintah untuk menjual keluar atau tidak,” tutupnya. (*)

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Bupati Luwu Timur Hadiri Rakornas Mitigasi Kekeringan Pertanian 2026 di Jakarta

Published

5 jam ago

20 April 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Jakarta — Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) mitigasi kekeringan lahan pertanian yang digelar Kementerian Pertanian Republik Indonesia di Jakarta Selatan, Senin (20/04/2026).

Kehadiran ini menjadi langkah konkret Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menyelaraskan kebijakan daerah dengan strategi nasional guna menghadapi potensi kemarau ekstrem tahun 2026.

Rakornas yang dipimpin Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, membahas tindak lanjut prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait musim kemarau berkepanjangan dengan curah hujan di bawah normal di sejumlah wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu produksi pertanian dan berdampak pada ketahanan pangan nasional.

Dalam arahannya, Amran menekankan pentingnya kesiapsiagaan daerah melalui berbagai langkah strategis, seperti optimalisasi pengelolaan air irigasi, percepatan masa tanam, penggunaan varietas tahan kekeringan, hingga penguatan sarana pertanian melalui pompanisasi serta pembangunan infrastruktur air.

Sementara itu, Irwan Bachri Syam menyatakan bahwa partisipasi Luwu Timur dalam forum ini merupakan bagian dari upaya menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kami hadir untuk memastikan kebijakan daerah selaras dengan arah nasional. Langkah-langkah konkret akan kami siapkan agar sektor pertanian di Luwu Timur tetap produktif meski menghadapi potensi kekeringan ekstrem,” ujarnya.

Rakornas juga menekankan pentingnya kesiapan data dari pemerintah daerah. Seluruh peserta diminta menyiapkan usulan program yang telah diverifikasi, khususnya terkait mitigasi kekeringan di sektor pertanian dan irigasi.

Kehadiran Bupati Luwu Timur bersama jajaran Dinas Pertanian diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas pemerintahan, sekaligus memastikan respons yang lebih terukur dalam menghadapi dampak perubahan iklim terhadap sektor pangan nasional.