Danny Pomanto Dukung Dewan Adat Tinggi Lembaga Kerajaan Tallo Bangun Balla Lompoa
Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mendukung upaya Dewan Adat Tinggi Lembaga Kerajaan Tallo untuk merevitalisasi situs cagar budaya Kerajaan Tallo.
Selain itu, Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto juga mendukung rencana pembangunan rumah adat atau Balla Lompoa di bekas lahan istana kerajaan, Jl Sultan Abdullah.
“Tentu Pemkot Makassar mendukung. Segera siapkan administrasinya sehingga kita bisa bantu,” kata Danny Pomanto di sela-sela menerima kunjungan Dewan Adat Tinggi Lembaga Kerajaan Tallo, di Kediamannya, Jl Amirullah, Jumat, (31/03/2023).
Dia juga suka atas inisiatif dewan adat atas kerja sama dengan Pemkot Makassar. Apalagi, ada rencana untuk berkolaborasi dalam dunia pendidikan.
Hal itu, sangat membantu siswa-siswi untuk mengetahui sejarah dan kebudayaan mereka sendiri.
“Saya bikin dewan kebudayaan itu sebagai tanda bahwa Pemkot Makassar peduli terhadap sejarah dan kebudayaan di Makassar,” tegasnya.
Ketua Dewan Adat Tinggi Kerajaan Tallo Ilyas Ali Ari mengatakan, kunjungannya audiensi dengan Wali Kota sebagai bentuk pelaporan kegiatan pemugaran situs sejarah di Kerajaan Tallo.
Pihaknya juga meminta Pemkot Makassar melalui Wali Kota Makassar agar dibangunkan kembali Rumah Adat Balla Lompoa di Tallo.
“Alhamdulillah respons Pak Wali luar biasa, beliau mendukung sepenuhnya,” kata Ilyas usai pertemuan.
Selanjutnya, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan Dinas Pendidikan berkaitan dengan siswa SD-SMP yang ada di Makassar untuk mengetahui sejarah-sejarah yang ada di Kerajaan Tallo.
“Balla Lompoa akan dibangun dalam lahan istana kerajaan yang dulu, Jl Sultan Abdullah sebelum Makam Raja Tallo dengan luas ukurannya lahannya 40×50 m,” jelasnya.
Pun, kolaborasi dengan Disdik ialah berkaitan dengan pelestarian sejarah dan budaya.
Timnya mencatat, kurang lebih ada 8 situs yang terdata dan sudah ada 4 situs yang terverifikasi.
“Yang baru dilakukan pemugaran oleh Dinas Kebudayaan ada 4 situs termasuk beberapa makam kerabat dari kerajaan Bone,” ucapnya.
Selanjutnya, dia mengungkapkan, melalui Dewan Adat ini, pihaknya akan mencatat adanya situs-situs cagar budaya lalu dilaporkan ke pemerintah.
Kitasulsel–SIDRAP Wakil Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Nurkanaah mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Senin (20/10/2025). Rakor tersebut juga dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Nurkanaah mengikuti rakor secara daring melalui Zoom Meeting dari ruang kerjanya. Turut mendampingi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Sidrap Siara Barang, Kabag Perekonomian Rimba, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Dalam arahannya, Mendagri Tito menyampaikan, pemaparan realisasi pendapatan dan belanja daerah semula dijadwalkan awal Oktober, namun pelaksanaannya digelar bertepatan dengan momentum satu tahun pemerintahan Prabowo–Gibran.
“Sebetulnya rencana di awal Oktober karena waktu itu Bapak (Purbaya) menjadi inspektur upacara HUT Bea Cukai, sehingga akhirnya kita laksanakan hari ini, 20 Oktober, tepat satu tahun pemerintahan Pak Prabowo,” ujar Tito.
Ia menyampaikan apresiasi atas kehadiran Menteri Keuangan. “Ini kebanggaan bagi kami bisa mendengar langsung arahan beliau, apalagi beliau dikenal sebagai media darling,” tambah Tito.
Dalam kesempatan itu, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga komoditas.
“Untuk memastikan inflasi terkendali, pemerintah daerah perlu menjaga agar harga berbagai komoditas, terutama beras, tetap stabil,” ujarnya.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi perlu dilakukan melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang bersinergi dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP). Menurutnya, dengan inflasi yang terjaga rendah, keterjangkauan harga di berbagai wilayah akan lebih mudah dicapai.
“Keterjangkauan harga di berbagai wilayah juga membaik karena pasokan lancar dan distribusi antardaerah semakin efisien. Kerja sama perdagangan antardaerah terbukti jadi faktor penting. Daerah yang aktif membangun jaringan pasokan lintas wilayah, inflasinya jauh lebih stabil,” tutup Purbaya.
Berdasarkan data Kemendagri, realisasi pendapatan gabungan provinsi, kabupaten, dan kota per 30 September 2025 mencapai 70,27 persen atau senilai Rp949,97 triliun. Capaian ini naik dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar 67,82 persen.
Adapun realisasi belanja daerah tercatat Rp770 triliun atau 56,07 persen, turun dibandingkan periode yang sama tahun 2024 yang mencapai Rp817 triliun.
Sementara itu, Wabup Nurkanaah menyampaikan, kehadiran Pemkab Sidrap dalam rakor ini merupakan bagian dari komitmen mendukung langkah pemerintah pusat mengendalikan inflasi dan mempercepat realisasi belanja daerah.
“Kita perlu sinergi kuat antara pusat dan daerah agar pengendalian inflasi lebih efektif serta mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah,” ujarnya usai rakor. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login