Kepala Dinas PU Makassar Zuhelsi Zubir Kompak Bersama Jajarannya Hadiri Shalat Subuh Berjamaah
Kitasulsel—Makassar—Kepala Dinas Pekerjaan Umum Makassar Zuhelsi Zubir beserta jajaran hadir dalam kegiatan shalat subuh berjamaah yang diadakan oleh Pemerintah Kota Makassar di Anjungan City of Makassar pada Kamis, 30 Maret 2023.
Kegiatan ini merupakan agenda rutin Pemerintah Kota Makassar yang dihadiri oleh Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi, Sekda M Ansar, Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo, Ketua TP PKK Indira Yusuf Ismail, seluruh camat, lurah, RT/RW, dan tokoh masyarakat.
Danny Pomanto, Wali Kota Makassar, merasa bersyukur dapat melaksanakan salat subuh berjamaah bersama kurang lebih sepuluh ribu jamaah yang terdiri dari semua elemen masyarakat, terlebih lagi pada momentum bulan suci Ramadan.
Danny Pomanto menyatakan bahwa konsolidasi ini diperlukan untuk membuat kota yang resilient atau berdaya tahan, tentu lewat masyarakat yang resilient, dan di sini kita juga dapat siraman rohani untuk meningkatkan, memperbaiki, dan memperkuat keimanan kita.
Selama tiga tahun kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Fatmawati Rusdi, Makassar telah mulai pulih dan tumbuh menjadi kota yang berdaya tahan. Meski begitu, masih ada persoalan yang semakin hari semakin besar dan kompleks, seperti perubahan iklim, inflasi, dan cuaca buruk yang melanda seluruh dunia.
Oleh karena itu, Danny Pomanto mengajak pemerintah kota dan masyarakat untuk menjadi resilient terhadap bencana dengan saling bahu-membahu menangani dampak bencana, membuat mitigasi sebagai upaya mengurangi dampak sebelum bencana terjadi, dan berbagi dan peduli saat terjadi bencana.
Danny Pomanto dan Wakilnya Fatmawati Rusdi mewakili Pemkot Makassar mengajak masyarakat untuk bersama-sama berdoa dan mengangkat tangan, karena bencana ini terjadi di seluruh dunia dan subuh hari ini akan menjadi berkah bagi semua orang.
GSSB ini telah menjadi agenda rutin Pemkot Makassar sejak periode pertama kepemimpinan Danny Pomanto dan juga menjadi momentum konsolidasi dalam mempererat perkuatan keimanan umat, khususnya di bulan Ramadan.(*)
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login