Connect with us

Pameran Alutsista dirangkaikan Bazar Sembako Murah Kodim 1420 Diserbu Masyarakat

Published

on

Kitasulsel, Sidrap — Kodim 1420/Sidrap Rem 141/TP melaksanakan Bazar Sembako Murah dan Pameran Alutsista yang dimana dilaksanakan seluruh jajaran di wilayah Kodam XIV Hasanuddin secara serentak sebanyak 3 Korem dan 29 Kodim jajaran Kodam XIV Hasanuddin menggelar kegiatan yang sama yang dibuka oleh Pangdam XIV Hasanuddin Mayjend Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr(Han). di Makassar secara Virtual, Sabtu (01/04/23).

Pangdam XIV Hasanuddin Mayjend Totok Imam Santoso, S.I.P., S.Sos., M.Tr(Han). Mengatakan, ”Kegiatan Bazar dan Pameran Alutsista bekerja sama dengan APINDO Sulsel yang diikuti 150 stand dari berbagai kalangan, UMKM, Perbankan dan Pemda dengan konsep kita TNI untuk rakyat, TNI untuk pemerintah daerah dan TNI untuk kita semua,” Kata Pandam.

Kegiatan Bazar Sembako Murah dan Pameran Alutsista di Makodim Sidrap dilaksanakan selama 3 hari (1-3) April 2023 dengan harapan dapat membantu masyarakat yang berada di wilayah Seputaran Kabupaten Sidenreng Rappang. Masyarakat juga dapat menyaksikan langsung perlengkapan alutsista TNI yang dipamerkan.

Sementara Dandim 1420/Sidrap Letkol Inf Andika Ari Prihantoro,SE., M.I.Pol. mengatakan “Kegiatan ini bertujuan menawarkan sembako murah kepada masyarakat seputaran Kodim Sidrap. Bazar murah ini dibuka bagi masyarakat umum sekitar Kodim”, Kata Dandim.

“Semoga melalui bazar sembako murah ini masyarakat dapat membeli sembako dengan harga murah ditengah harga-harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat”, Pungkas Dandim.

Sementara Ketua Pimpinan Cabang Bulog Kab. Sidrap H. Anwar Halim, SE. menjelaskan bahwa saat ini kami bawakan beberapa macam bahan pokok dalam kegiatan bazar murah tersebut, selain itu juga sekaligus untuk menekan inflasi di Kabupaten Sidrap.(win)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending