Connect with us

Hadiri Seminar Kesehatan Nutric Bio Spray, Indira Yusuf Ismail Ajak Peserta Bangun Ekonomi Makassar Lewat Peluang Bisnis

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail menghadiri Seminar Kesehatan Kota Makassar yang digelar oleh Star Billionaires Club di Hotel Aston Makassar, Senin (10/04/2023).

Star Billionaires Club menghadirkan Seminar Kesehatan untuk warga Makassar berupa Complementary Medicine tentang manfaat dan penggunaan produk Bio Spray.

Seminar dipaparkan langsung oleh pendiri Star Billioners Club Chandra Atmaja sebagai narasumber seminar. Chandra Atmaja menyampaikan Bio Spray dari Nutric dapat membantu perawatan atau kondisi tubuh, namun bukan pengganti obat dari dokter.

“Diharapkan dapat digunakan untuk kesehatan pribadi dan keluarga, tentunya bukan pengganti obat-obatan dari dokter,” paparnya.

Dalam seminar tersebut, Chandra Atmaja juga menyerahkan plakat penghargaan kepada Indira Yusuf Ismail selaku Ketua TP PKK Kota Makassar. Pihaknya mengucapkan terima kasih atas kerja sama TP PKK Kota Makassar.

“Saya bisa memberikan testimoni bahwa untuk saya sendiri, Bio Spray itu sangat baik,” tutur Indira.

Pada kesempatan yang sama Indira juga mengajak peserta untuk membangun ekonomi Kota Makassar salah satunya lewat peluang bisnis produk Bio Spray yang ditawarkan oleh Nutric.

“Berbagai hal bisa menjadi sumber penghasilan kita, salah satunya lewat bisnis seperti ini. Selain menyehatkan ini juga bisa jadi sumber penghasilan,” ujar Indira.

Ia menekankan kepada peserta seminar yang diantaranya anggota dan pengurus TP PKK Kota Makassar dan tenaga kesehatan untuk memprioritaskan kesehatan diri dan keluarga lebih utama.

“Tapi kita prioritaskan soal kesehatan, dan mencegah penyakit. Penghasilan itu belakangan,” katanya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending