Malam Kenal Pamit Kapolrestabes Makassar, Kombes Pol Budi Haryanto: Terima Kasih Pak Wali!
Kitasulsel—Makassar—Ucapan terima kasih disampaikan Kombes Pol Budi Haryanto kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto karena telah membantu menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif selama ia menjabat sebagai Kapolrestabes Makassar.
Hal itu Kombes Pol Budi Haryanto sampaikan pada acara Malam Kenal Pamit Kapolrestabes Makassar, di Mapolrestabes Makassar, Minggu (9/04/2023).
Setelah satu tahun tiga bulan menjabat sebagai Kapolrestabes Makassar, Kombes Budi Haryanto dipromosikan dalam jabatan yang baru sebagai Waketbidkermadianmas STIK Lemdiklat Polri.
Tongkat kepemimpinan sebagai Kapolrestabes Makassar selanjutnya diserahkan ke Kombes Pol Mokhamad Ngajib yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolrestabes Palembang.
“Saya terima kasih atas bantuan pak wali kota bersama teman-teman forkopimda, terkhusus masyarakat Kota Makassar yang selama ini membantu saya dalam menciptakan situasi kamtibmas,” kata Kombes Pol Budi Haryanto.
Sebagai seorang pendatang, ia merasa tidak mungkin menjalankan tugas dengan baik di Kota Makassar tanpa bantuan semua pihak. Baik itu pemerintah kota maupun masyarakat.
“Tanpa bantuan kita semua tidak mungkin saya bisa menjalankan tugas dengan baik,” ucapnya.
Ia pun berharap situasi kamtibmas yang sudah dibangun tetap aman dan kondusif di bawah kepemimpinan Kapolrestabes Makassar yang baru Kombes Pol Mokhamad Ngajib.
“Saya berdoa Kapolrestabes Makassar yang baru bisa jauh lebih baik dari saya,” harapnya.
Wali Kota Danny Pomanto menilai Kombes Pol Budi Haryanto sebagai sosok yang sangat dekat dengan semua kalangan.
Sepanjang karirnya di Kota Makassar selama satu tahun tiga bulan, Kombes Budi Haryanto memiliki banyak cerita atau historis.
Bahkan saat dilantik, beliau sudah dihadang dengan program vaksinasi. Sebuah tantangan yang luar biasa.
“Bahu-membahu bersama dengan forkopimda, alhamdulillah Makassar berhasil keluar dari cengkraman Covid-19 waktu itu,” ujar Danny Pomanto.
Ia juga membeberkan bagaimana kolaborasi yang apik antara pemerintah dan Polrestabes dalam menjaga Makassar tetap aman dan kondusif.
Sebab tidak hanya persoalan pandemi, Kombes Budi Haryanto bersama jajaran pemerintah kota saling bahu-membahu menjaga Kota Makassar. Termasuk dari permasalahan sosial.
“Atas nama pemerintah kota dan masyarakat Makassar mengucapkan terima kasih kepada pak Budi yang telah mengabdikan dirinya untuk Kota Makassar,” ungkapnya.
Ia pun berharap di tempat tugasnya yang baru dengan pangkat yang baru yakni bintang satu, kesuksesan selalu menyertai.
Kitasulsel–JAKARTA Proses penahanan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah yang memasuki Rumah Tahanan (Rutan) KPK tanpa mengenakan rompi maupun borgol menjadi sorotan.
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Bimantoro Wiyono, menyoroti hal tersebut dan mengingatkan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum.
Bimantoro yang merupakan Anggota Panja Tim Pengawas Komisi III mengatakan, perhatian utama dalam penegakan hukum seharusnya bukan hanya soal atribut tahanan, tetapi bagaimana prinsip kesetaraan diterapkan secara transparan.
“Penegakan hukum tidak boleh memberikan kesan adanya perlakuan istimewa kepada siapa pun. Siapa pun yang telah berstatus tersangka harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan sampai muncul persepsi di masyarakat bahwa ada standar yang berbeda dalam penanganan suatu perkara,” tegas Bimantoro.
Menurutnya, kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum bergantung pada konsistensi dalam menjalankan prosedur. Karena itu, setiap proses hukum harus dilakukan secara objektif, profesional, dan tanpa diskriminasi.
“Yang paling penting adalah proses hukumnya berjalan secara profesional, independen, dan akuntabel. Jangan ada perlakuan khusus yang dapat menimbulkan polemik atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujarnya.
Ia juga meminta seluruh aparat penegak hukum menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk memperkuat komitmen terhadap prinsip persamaan di hadapan hukum tanpa memandang jabatan maupun kedudukan seseorang.
“Sebagai negara hukum, Indonesia harus menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum. Semua memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, setiap prosedur penegakan hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar tidak menimbulkan persepsi adanya keistimewaan bagi pihak tertentu,” tambahnya.
Bimantoro menegaskan Komisi III DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap proses penegakan hukum agar seluruh institusi penegak hukum bekerja secara profesional, akuntabel, dan menjunjung rasa keadilan.
“Jangan sampai persoalan administratif atau prosedural yang terlihat sederhana justru mencederai kepercayaan publik. Yang harus dikedepankan adalah profesionalitas, transparansi, dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negara dalam proses penegakan hukum,” pungkasnya.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login