Seminar Nasional Peringatan Otonomi Daerah di Makassar Hadirkan Ratusan Peserta

Published

3 tahun ago

11 April 2023

Kitasulsel—Makassar—- Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) di Makassar dimulai dengan rangkaian acara Seminar Nasional dengan tema Refleksi 27 Tahun Otonomi Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Daerah Maju Indonesia Unggul.

Rencananya seminar dihadiri ratusan peserta, dimulai pukul 13.30 WITA hingga menjelang buka puasa yang digelar di Hotel Four Points pada 13 April mendatang.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Makassar Aswin Kartapati Harun mengatakan seminar akan membahas banyak isu penting.

Seperti, apa saja kendala OTDA selama ini, manfaatnya, dan apa yang perlu diperbaiki kedepannya serta isu menarik lainnya.

“Intinya tujuan otonomi daerah ialah mensejahterakan masyarakat, itu yang akan dibahas dan itu menjadi tujuan utamanya,” kata Aswin, Selasa, (11/04/2023).

Sejauh ini, jelas dia, persiapan acara seminar sudah matang. Undangan para peserta luring juga sudah disebarkan.

Aswin menuturkan acara dilakukan secara hybrid atau ada yang bergabung secara daring dan ada pula bergabung langsung secara luring.

Para peserta yang terlibat secara luring ialah kepala SKPD, Lurah, BUMD, BUMN, dan stakeholder terkait. Tercatat peserta luring berjumlah sekira 500-an orang.

Sementara peserta daring disiapkan sekitar 1.000 kapasitas untuk virtual zoomnya.

Jumlah itu terdiri atas seluruh unsur pejabat di seluruh Indonesia, seperti Kepala Biro Pemerintahan, Kepala Litbang, Kabag Pemerintahan, Asosiasi Pemerintah Kota dan Kabupaten.

Selain itu, dalam seminar juga akan diisi oleh tujuh narasumber berlevel nasional, seperti Sekjen Kemendagri, Dirjen OTDA sekaligus PJ Gubernur Sulbar, Ketua Asosiasi Wali Kota, Ketua Asosiasi Bupati, Gubernur Jawa Tengah (direncanakan), Guru Besar Fisipol Unhas, Ketua DPRD Kabupaten.

Juga tentunya dihadiri Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto sebagai tuan rumah. Puncaknya, peringatan OTDA digelar pada 29 April.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi meminta kepada seluruh OPD untuk mempersiapkan secara matang dalam menyambut agenda nasional ini.

“Acaranya sudah dekat. Kita siapkan hal-hal teknis. Cek semua kesiapannya. Ini tamu banyak mau datang. Tunjukkan kesiapan dan tolong jangan berhenti untuk cek ulang dan berulang,” kata Fatmawati di sela-sela rapat di Balaikota, kemarin.

Rangkaian acara peringatan Hari OTDA akan ditutup dengan Pameran Inovasi atau Malam Apresiasi Kinerja Pemda yang mana akan ada tiga gubernur, 10 wali kota dan 10 bupati yang mendapatkan apresiasi dari pemerintah pusat. (*)

Nasional

Pemerintah Matangkan Pengambilalihan KCIC, Menkeu: Tinggal Tunggu Proses Administrasi

Published

4 jam ago

15 Juli 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.

“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.

Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.

Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.

“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.

Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.

Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.

“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.

Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.