Connect with us

Silaturahmi Bersama Warga di Lorong Wisata, Dinas Kominfo Makassar Bagi-Bagi Paket Sembako

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar melakukan silaturahmi bersama warga di Lorong Wisata, Selasa (11/04/2023).

Kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan Dinas Kominfo terhadap program keagamaan yang digagas oleh Danny – Fatma selama Ramadan 1444 Hijriah.

Tidak hanya melakukan silaturahmi, Diskominfo juga bagi-bagi paket sembako kepada warga sekitar yang membutuhkan.

Ada dua kelurahan yang menjadi lokasi pembagian paket sembako, yakni Kelurahan Tidung dan Banta-Bantaeng di Kecamatan Rappocini.

Setiap kelurahan ada 30 paket sembako yang dibagikan.

Didampingi Lurah Banta-Bantaeng Ady Mulyadi Jacub, Pejabat Fungsional Diskominfo Rahmat membagikan paket sembako kepada warga di Lorong 4 RW 5.

“Ini dalam rangka mendukung program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar, Danny – Fatma, membagikan paket sembako kepada warga di Lorong Wisata,” kata Rahmat.

Ia menyampaikan ada banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh warga yang tinggal di Lorong Wisata.

Seperti, dari sisi keamanan lebih terjamin karena dipantau CCTV, menjadi pusat kunjungan baik dari wisatawan maupun pemerintah.

Sehingga menjadi rujukan jika ada bantuan bagi warga yang kurang mampu. Sekaligus meningkatkan perekonomian warga Lorong Wisata.

“Jadi ini setiap pekan kita lakukan, menyasar Lorong Wisata yang ada di Makassar. Dibagi dengan OPD lain,” ujarnya.

Sementara itu, Lurah Banta-Bantaeng Ady Mulyadi Jacub mengucapkan terima kasih kepada Diskominfo Makassar karena telah membantu warganya yang membutuhkan.

“Terima kasih kami ucapkan kepada Diskominfo, semoga ini bisa membantu masyarakat yang ada di Lorong Wisata,” ucap Lurah Ady Mulyadi Jacub.

Diketahui, silaturahmi bersama warga di Lorong Wisata merupakan program pemerintahan Danny – Fatma selama bulan Ramadan 1444 Hijriah.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending