Naoemi Octarina Lantik Andi Herfida Attas sebagai Ketua PKK Bulukumba

Published

3 tahun ago

12 April 2023

Kitasulsel—Makassar—Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Naoemi Octarina, melantik Andi Herfida Attas sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Bukukumba. Pelantikan yang juga dihadiri Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf ini dilaksanakan di Baruga Karaeng Pattingalloang, Rumah Jabatan Gubernur, Senin, 10 April 2023.

Dalam sambutannya, Naoemi Octarina berpesan agar program-program yang disusun PKK Kabupaten Kota harus merupakan program prioritas, yang disinkronkan dengan pemerintah daerah. Karena itu, butuh dukungan Kepala Daerah dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK.

“Program-program PKK harus menyentuh hingga ke tingkat desa dan kelurahan,” kata Naoemi.

Iapun menekankan empat program prioritas yang harus menjadi perhatian bersama. Masing-masing, pengendalian stunting, ketahanan ekonomi, revolusi mental, dan lingkungan hidup.

Isteri Andi Sudirman Sulaiman ini mengingatkan, efektifitas kinerja PKK akan ditentukan oleh para pengurus di dalamnya. Karena itu, Ketua PKK harus didukung oleh pengurus yang memiliki kemauan, kemampuan, waktu, dan bisa menjalankan tugasnya dengan bertanggungjawab dan profesional.

“PKK juga harus bersinergi dengan Dekranasda, serta berkolaborasi dengan organisasi wanita lainnya yang ada di daerah. Atmosfir kepengurusan dan gerakan PKK yang baik, akan memudahkan dalam mencapai tujuan bersama,” pungkasnya.

Di akhir sambutannya, Naoemi Octarina secara pribadi maupun sebagai Ketua TP PKK Provinsi Sulsel mengucapkan selamat atas pelantikan Andi Herfida Attas sebagai Ketua TP PKK Bulukumba. (*)

Luwu Timur

Pemkab Luwu Timur Perkuat Tata Kelola Pajak Daerah Lewat Capacity Building PBJT di Puskesmas

Published

5 jam ago

10 Desember 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–LuwuTimur Dalam upaya memperkuat tata kelola pajak daerah serta mendorong digitalisasi layanan keuangan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) menyelenggarakan Capacity Building Pelaksanaan Teknis Sistem Pelaporan dan Pembayaran PBJT Makanan/Minuman bagi seluruh Bendahara Penerima dan Pengeluaran pada Puskesmas se-Kabupaten Luwu Timur.

Kegiatan tersebut digelar di Aula Kantor Bapenda Luwu Timur, Rabu (10/12/2025), dan sekaligus dirangkaikan dengan rekonsiliasi laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Acara ini juga merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah, yang mengatur standar tata kelola pajak berbasis sistem digital dan transparan.

Capacity Building dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bapenda Luwu Timur, Hasbiyanto Baharuddin, didampingi pemateri Kasubid Penyuluhan Keberatan dan Regulasi Pendapatan Daerah, Rannu Lusinup Siampa, serta moderator Penelaah Teknis Kebijakan Bapenda, Muh. Fauzan.

Dalam sambutannya, Hasbiyanto menegaskan pentingnya peningkatan kompetensi bendahara guna meminimalisir kesalahan pelaporan yang selama ini masih kerap ditemukan.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti materi dengan baik dan langsung menerapkannya dalam operasional harian, sehingga tercipta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan modern,” ujar Hasbiyanto.

Dorong Pembayaran Pajak Non-Tunai

Fokus utama kegiatan ini adalah penerapan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan/minuman secara non-tunai melalui kanal QRIS pada seluruh Puskesmas di Kabupaten Luwu Timur.

Peserta diberikan penjelasan teknis terkait alur transaksi digital, mulai dari pemindaian kode QR, validasi pembayaran, hingga mekanisme pencetakan bukti bayar sebagai dokumen pelaporan bendahara.

Pemateri, Rannu Lusinup Siampa, menegaskan bahwa penggunaan layanan digital tidak hanya mempercepat proses transaksi, tetapi juga meningkatkan akurasi laporan pajak daerah.

“Semua pembayaran pajak daerah kini dilakukan secara non-tunai melalui kanal QRIS. Selain itu, pembayaran PBJT makanan dan/atau minuman wajib diselesaikan paling lambat 30 hari setelah pajak terutang,” jelas Rannu.

Komitmen Penguatan PAD dan Transformasi Digital

Melalui kegiatan ini, Pemkab Luwu Timur menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi digital di sektor pengelolaan pajak daerah, sejalan dengan kebijakan nasional mengenai perluasan transaksi non-tunai dalam pemerintahan.

Bapenda berharap, peningkatan pemahaman para bendahara Puskesmas terkait pelaporan dan pembayaran PBJT akan berdampak langsung pada peningkatan kualitas pengelolaan PAD yang akurat, transparan, dan berkelanjutan.