Diskominfo Sulsel Fasilitasi Penerbitan TTE Bagi Pejabat Aplikasi BajuBodo

Published

1 tahun ago

13 April 2023

Kitasulsel—Makassar—Setelah memperpanjang Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov Sulsel bersama Pemkab/pemkot se Sulsel dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo-SP) Sulsel menindaklanjuti hal itu dengan memfasilitasi penerbitan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk sejumlah pejabat OPD dan sejumlah aplikasi, termasuk aplikasi e-goverment commerce “BajuBodo”.

BajuBodo adalah aplikasi belanja online lingkup Pemprov Sulsel. Aplikasi ini diprakarsai oleh Biro Pengadaan Barang dan Jasa (Barjas).

Bertempat di Baruga Lounge, Bidang Persandian Diskominfo SP Sulsel memfasilitasi Biro Barjas dengan BSrE BSSN melalui sambungan virtual. Mewakili Kadis Kominfo Sulsel, Kepala Bidang Persandian Diskominfo SP Sulsel Sultan Rakib mengatakan, fasilitasi yang dilakukan Bidang Persandian untuk penerbitan TTE tersebut adalah bagian dari upaya mengakselerasi transformasi digital di Pemprov Sulsel.

“Saat ini Aplikasi BajuBodo menjadi e-commerce di lingkup Pemprov Sulsel untuk proses belanja barang dan jasa secara transparan. Kita menginkan dalam transaksi digital itu ada kekuatan hukum yang ter-autentikasi dengan baik, termasuk dengan melakukan sertifikasi TTE bagi seluruh stake holder khususnya pejabat yang ada dan terlibat dalam aplikasi tersebut,” ujar Sultan Rakib, Rabu (12/4/2023) saat zoom meeting dengan BSSN di Kantor Gubernur Sulsel.

Menurut Sultan, atas arahan dan perunjuk Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat ini sebelum BajuBodo, sudah ada empat aplikasi di OPD Sulsel yang diintegrasikan dengan TTE, yakni Smart Office di Biro Umum, aplikasi layanan perizinan di PTSP Sulsel, layanan di Dinas kelautan dan Perikanan dan layanan kenaikan pangkat kepegawaian di BKD Sulsel.

“Bapak gubernur mau semua serba digital khususnya yang berkaitan langsung dengan layanan kemasyarakat, karena hal itu manifestasi dari sebuah transparansi,” ujar Sultan.

Kepala Biro Barjas Sulsel Asrul Sani menyampaikan terima kasihnya kepada BSrE BSSN atas peluang bagi aplikasi BajuBodo untuk dibuatkan TTE. “BajuBodo ini sudah banyak transaksinya nomor urut tiga dari e-commers pemerintah seluruh Indonesia,” ujarnya.

Setelah memberikan sambutan, pihak BSrE dan Pemprov Sulsel dalam hal ini Biro Barjas kemudian melakukan sinkronisasi aplikasi dan untuk selanjutnya diminta kepada Biro Barjas untuk memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan BSSN.

Jika tak ada aral melintang, pertemuan selanjutnya antara Barjas dan BSrE yang difasilitasi Bidang Persandian Diskominfo SP Sulsel akan dilakukan beberapa hari ke depan sebelum penerbitan TTE dimulai. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

14 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)