Connect with us

Eric Horas Sebut Warga Kelurahan Lajangiru Keluhkan Soal Bantuan UMKM dan Lonjakan Harga Bahan Pokok Jelang Lebaran

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Eric Horas menyebut permasalahan yang dikeluhkan oleh warga Jalan Sungai Limboto, Kelurahan Lajangiru adalah bantuan UMKM dan melonjaknya harga bahan pokok jelang lebaran.

Hal itu diungkapkan Eric Horas saat melakukan Reses kedua masa persidangan II tahun sidang 2022/2023 di Jln Sungai Limboto Lr 54, Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang, Kamis (13/4/2023).

Pada agenda serap aspirasi kali ini, Eric Horas mengungkapkan kebanyakan para ibu-ibu di wilayah tersebut sangat butuh support dan bantuan UMKM dari pemerintah Kota Makassar.

“Saya melihat kebutuhan ibu-ibu para UMKM yang dimana membutuhkan, karena mereka banyak dari ibu rumah tangga, kemudian yang tidak dapat penghasilan kita terus support,” ujarnya.

Legislator dari Fraksi Gerindra ini berjanji akan berupaya untuk membantu para kelompok UMKM di Sungai Limboto agar dapat perhatian dari Dinas Koperasi dan UKM.

“Paling tidak mendorong mereka membuat kelompok UMKM atau kelompok kerja agar bisa di support oleh Dinas koperasi dan UMKM,” jelasnya.

Sementara itu, Eric juga mengungkapkan bahwa masyarakat di lorong 54 Sungai Limboto mengeluhkan masalah lonjakan harga bahan pokok di pasaran.

“Terus yang kedua terkait masalah melonjaknya harga bahan pokok menjelang lebaran, saya sampaikan bahwa ini menjadi tupoksi Disperindag (Dinas Perindustrian dan Perdagangan),” ucap Ketua DPC Gerindra Kota Makassar ini.

Dirinya berharap Pemerintah Kota dalam hal ini Dinas perindustrian dan perdagangan proaktif turun ke lapangan melakukan operasi ke pasar-pasar menjelang lebaran idul fitri.

“Kalau bisa lebih di intensifkan lagi turun ke lapangan dan pasar-pasar melihat kondisi dan harga bahan pokok supaya tidak memberatkan masyarakat menjelang lebaran,” tegasnya.

Selain itu, permasalahan yang ia dengarkan dari masyarakat setempat salah satunya soal pengerukan drainase yang harus menjadi perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum dan Kecamatan.

“Intinya harus menyediakan payung sebelum hujan, sebelum musim hujan datang harus mengeruk drainase, nah itulah yang harus dilakukan petugas dan satgas drainase,” tandasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO LUWU TIMUR

Pendekatan Humanis Redam Ketegangan, Aparat Kawal Land Clearing PSN di Lampia

Published

on

Kitasulsel—Luwu Timur — Suasana di kawasan Lampia, Kecamatan Malili, Rabu (29/4/2026), sempat memanas saat kegiatan pembersihan lahan (land clearing) proyek strategis nasional (PSN) mulai dilakukan. Namun di tengah ketegangan itu, aparat gabungan menunjukkan pendekatan yang lebih humanis demi menjaga situasi tetap terkendali.

Sejak pagi, personel dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten Luwu Timur bersama TNI dan Polri telah bersiaga di lokasi. Pengamanan dipimpin langsung oleh Kasat Satpol-PP, dengan fokus memastikan kegiatan berjalan aman sekaligus mengantisipasi potensi konflik di lapangan.

Ketegangan tak terhindarkan ketika sejumlah warga menyampaikan penolakan terhadap aktivitas tersebut. Mereka mencoba menghalangi masuknya dua unit alat berat excavator yang hendak melakukan pembersihan lahan. Aksi saling dorong antara warga dan aparat pun sempat terjadi, mencerminkan kuatnya emosi dan kekhawatiran masyarakat terhadap perubahan yang berlangsung.

Di tengah situasi yang memanas, aparat tidak memilih langkah represif. Sebaliknya, pendekatan persuasif dan dialogis langsung dikedepankan. Petugas berupaya menenangkan warga, membuka ruang komunikasi, serta mendengarkan aspirasi yang disampaikan di lokasi kejadian.

Pendekatan ini perlahan membuahkan hasil. Ketegangan yang sempat meninggi berhasil diredam, dan suasana kembali kondusif. Warga mulai memberikan ruang, sementara aparat tetap siaga memastikan tidak terjadi eskalasi lanjutan.

Setelah kondisi terkendali, alat berat akhirnya dapat beroperasi dan proses land clearing pun berjalan dengan pengamanan ketat dari aparat gabungan.

Kehadiran Satpol-PP, TNI, dan Polri dalam kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai pengamanan, tetapi juga menjadi jembatan antara kepentingan pembangunan dan suara masyarakat. Di lapangan, mereka berupaya menjaga keseimbangan—antara memastikan proyek strategis tetap berjalan dan merawat stabilitas sosial dengan pendekatan yang lebih manusiawi.

Peristiwa ini menjadi potret bahwa di tengah dinamika pembangunan, ruang dialog tetap menjadi kunci. Ketegangan mungkin tak selalu terhindarkan, namun cara meresponsnya akan menentukan arah hubungan antara negara dan masyarakat di masa depan.

Continue Reading

Trending