Pemprov – PKK Sulsel Gelar Pasar Murah Pelita Ramadan

Published

1 tahun ago

13 April 2023

Kitasulsel—Makassar—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bersama Tim Penggerak PKK Sulsel, menggelar Pasar Murah Pelita Ramadan, di Gedung Kartini Makassar, Rabu, 12 April 2023. Kegiatan yang akan dilaksanakan hingga 14 April mendatang ini merupakan salah satu program pokok PKK tentang penguatan ketahanan ekonomi di masyarakat.

Ketua TP PKK Sulsel, Naoemi Octarina, mengatakan, Pelita merupakan akronim dari Perempuan Pelindung Keluarga Ta Andalan. Pasar Murah Pelita Ramadan ini merupakan salah satu bentuk kepedulian bersama dari Pemprov Sulsel, juga dari organisasi-organisasi perempuan lainnya.

“Selain menjadi salah satu program PKK ini, kegiatan ini juga untuk menyemarakkan bulan suci Ramadan,” ujarnya.

Isteri Andi Sudirman Sulaiman ini berharap agar kegiatan seperti ini tidak hanya diadakan di bulan Ramadan saja, tapi juga di momentum lain. Misalnya, saat hari libur nasional.

“Saya berharap seluruh produsen, distributor, UMKM, serta seluruh stakeholder yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan pasar Pelita Ramadan ini bisa dimudahkan semua usahanya, bisa diberikan keberkahan setiap rezekinya,” harapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Perwakilan BI Sulsel, Causa Imam Karana, mengatakan, pihaknya mendukung kegiatan ini. Selain murah, juga mengantisipasi kenaikan harga jelang Hari Keagamaan Besar Nasional (HKBN).

“Untuk tiket pesawat juga bisa kita coba untuk berkomunikasi dengan pengelolanya supaya juga nanti bisa terkendali,” ujarnya.

Ia menambahkan, Bank Indonesia mendukung sekaligus memperkenalkan pembayaran dengan menggunakan sistem QRIS.

Sementara, Kepala Dinas Perdagangan Sulsel, Andi Arwin Aziz, mengatakan, Pemprov Sulsel bekerja sama dengan Perum Bulog Sulselbar, Tim Penggerak PKK dan para pelaku usaha menyelenggarakan pasar murah yang merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk dapat menyiapkan kebutuhan pokok masyarakat, dengan harga yang lebih terjangkau. Pasar Murah Pelita Ramadan ini melibatkan sekitar 25 distributor dan UMKM binaan Pemprov Sulsel dan binaan Tim Penggerak PKK Sulsel.

“Sinergitas dan kolaborasi antar pelaku usaha dengan pemerintah dan dengan stakeholder terkait lainnya seperti ini sangat dibutuhkan dalam percepatan pemulihan ekonomi masyarakat kita, setelah terdampak pandemi Covid-19,” ucap Andi Arwin yang membacakan sambutan Gubernur Sulsel, sekaligus membuka kegiatan tersebut.

Menurutnya, kegiatan ini sangat tepat karena dilaksanakan menjelang Idul Fitri, dengan maksud memberikan kemudahan kepada masyarakat. Khususnya masyarakat ekonomi lemah untuk dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, sehingga dapat mengurangi beban sosial masyarakat, serta menjadi bagian dari upaya untuk menjaga kestabilan harga.

“Saya berharap masyarakat betul-betul memanfaatkan kegiatan pasar murah ini,” imbuhnya.

Selain itu, ia juga mengimbau agar dalam pelaksanaannya, panitia betul-betul memprioritaskan masyarakat yang kurang mampu. Sehingga kegiatan ini tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

13 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)