Sekjend Kemendagri Puji Inovasi CCTV Pemkot Makassar, Wujud Danny Pomanto Antar Makassar Jadi Kota Pintar
Kitasulsel—Makassar—— Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Suhajar Diantoro memuji inovasi CCTV Pemerintah Kota Makassar.
Hal itu disampaikan langsung via Zoom dalam sambutannya di hadapan seluruh peserta Hari Peringatan OTDA ke-27, Kamis (13/04/2023).
Suhajar mengatakan salah satu alasan kenapa Kota Makassar dinobatkan menjadi kota pintar karena memiliki CCTV terbanyak di kotanya di antara kota/kabupaten lainnya yang ada di Indonesia.
Bahkan, ia mengutarakan keseriusan Kota Makassar di bawah kepemimpinan Danny Pomanto memajukan kotanya utamanya dalam sisi teknologi dan informasi yang transparan.
“Pak Mendagri, Tito Karnavian pernah mengeluarkan statment Makassar sangat serius memajukan kotanya. Ia sudah keliling seluruh kota tapi Makassar yang paling banyak CCTVnya. Ini inovasi yang harus diapresiasi,” ucapnya.
Lewat CCTV ini, kata Suhajar para pelaku kejahatan teroris bom bunuh diri di Makassar pecah rekor. Identitas pelaku terungkap hanya dalam waktu dua jam.
Karenanya, Suhajar mengimbau seluruh kepala daerah menggunakan kewenangannya sebaik mungkin dalam bentuk organisasi pelayanan publik.
“Tergantung kepala daerahnya kalau mau maju minimal maksimalkan pemasangan CCTV agar kalau ada apa-apa bisa cepat terdeteksi. Kita harus menggunakan kewenangan kita untuk memajukan kota menjadi lebih baik. Bayangkan kalau kota tanpa CCTV,” ungkapnya.
Kewenangan pemerintahan di hari OTDA ke 27 ini, lebih lanjut dibahas Suhajar untuk memenuhi fungsi pelayanan yang berujung keadilan, pembangunan yang bertujuan kesejahteraan, pemberdayaan menuju kemandirian dan pengaturan tercipta ketertiban.
Ia juga menekankan di hari rangkaian peringatan OTDA ini merupakan suatu strategi pencapaian tujuan bernegara. Dimana kordinasi antara daerah hingga pusat harus berjalan dengan baik.
Adapun isu-isu yang ditawarkan dari kabupaten/kota harus berlandaskan demokrasi konstitusional agar tercipta kehidupan bernegara yang baik.
“Isu-isu yang disampaikan pak Wali tadi ini tampaknya simpel namun ini memang yang menjadi suatu permasalahan yang harus kita terus kordinasikan. Meskipun keputusan harus lewat pusat,” pungkasnya. (*)
Kitasulsel–LUWUTIMUR Bupati Luwu Timur, Irwan Bachri Syam, yang hadir secara virtual, membuka Pelatihan Paralegal Serentak Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum) yang diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bumi Batara Guru, Jumat (31/10/2025).
Kegiatan ini diikuti juga secara virtual oleh Kepala Kantor wilayah Kementerian Hukum sulsel yang diwakili oleh Merliyanti Anwar, Kabag Hukum Setdakab Lutim, ketua LBH Bumi Batara Guru, Ketua Apdesi Lutim, advokat LBH Bumi Batara Guru, dan seluruh peserta pelatihan paralegal dari perwakilan masing-masing desa se Kabupaten Luwu Timur.
Dalam sambutannya, Bupati mengapresiasi inisiatif LBH Bumi Batara Guru yang terus berperan aktif membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum.
“Pelatihan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kita dalam membangun kesadaran hukum ditengah-tengah masyarakat. Semoga pelatihan ini dapat bermanfaat sehingga masyarakat bisa mencegah masalah-masalah yang ada di desa sebelum menjadi persoalan hukum,” ujar Bupati.
Perwakilan Kanwil Kemenkum Sulsel, Merliyanti Anwar, menyampaikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan LBH Bumi Batara Guru yang aktif mengembangkan jaringan paralegal berbasis masyarakat.
“Melalui pelatihan ini, kami berharap para peserta dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai dasar-dasar hukum, etika profesi, mediasi, serta pendekatan berbasis HAM dalam memberikan bantuan hukum” imbuhnya
Sementara Direktur Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Bumi Batara Guru, Judi Awal, yang mengikuti acara di Media Center Diskominfo-SP Lutim menjelaskan bahwa, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya memperkuat kapasitas paralegal di daerah.
“Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari pembentukan pos bantuan hukum (posbakum) di desa dan kelurahan yang ada di Luwu Timur,” tuturnya.
“Pelatihan ini disertai aktualisasi yang akan berlangsung selama 3 bulan secara off-class,” terang Judi Awal.
Sekedar diketahui, pelatihan yang akan berlangsung selama tiga hari, mulai tanggal 31 Oktober hingga 2 November 2025 ini, bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dalam memahami hukum dan memberikan pendampingan dasar kepada warga di tingkat desa.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berharap terbentuk sinergi yang kuat antara masyarakat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah dalam membangun budaya hukum yang sehat di Bumi Batara Guru. (*)
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
1 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login