Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas Puji Capaian Pemprov Sulsel di Tahun 2022

Published

2 tahun ago

17 April 2023

Kitasulsel—Makassar—Pertumbuhan ekonomi Sulsel Tahun 2022 bertumbuh sebesar 5,09 persen meningkat dari tahun 2021 sebesar 4,65 atau 0,44 persen, tingkat Kemiskinan Sulsel September 2022 sebesar 8,66 persen lebih rendah dibandingkan nasional 9,57 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,51 persen turun 1,21 persen dari 5,72 persen.

Sedangkan, Gini Rasio September 2022 sebesar 0,365 turun 0,012 poin dari tahun sebelumnya 0,377 dan lebih rendah dari nasional sebesar 0,381. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 berada pada peringkat sebelas nasional sebesar 72,82 atau meningkat 0,58 poin dari 72,24 persen pada tahun 2021.

Capaian Sulsel ini diapresiasi dan dipuji, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Sugeng Hariyono dan Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan, Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo yang disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2024 dengan tema “Peningkatan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Yang Inklusif” yang dibuka Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman di Claro Hotel Makassar, Senin, 17 April 2023.

Adapun target kinerja pembangunan Sulawesi Selatan secara makro pada Tahun 2024 adalah: Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23 – 6,71 persen; Tingkat kemiskinan sebesar 8,31 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,24 persen, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,02 persen; Gini Ratio sebesar 0,361, dan PDRB Perkapita ADHB sebesar Rp70,7 juta.

“Sampai tahun 2022 semuanya telah menunjukkan hal yang mengembirakan, capaiannya mencapai nilai yang tumbuh baik,” ucap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Sugeng Hariyono.

Lanjutnya, Provinsi Sulsel telah memberikan kontribusi pada Total PDRB Nasional 2022 sebesar 3,16 persen atau urutan ke-9 secara nasional yang didukung berbagai sektor diantaranya perdagangan besar dan eceran.

Sedangkan, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan, Infrastruktur Kementerian PPN, Leonardo Teguh Sambodo, jelasnya, dengan mencermati capaian Provinsi Sulsel per triwulan empat tahun 2022 dan mengapresiasinya.

“Kami mengapresiasi bahwa target-target untuk tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka sudah tercapai ke depan mungkin penguatan dari sisi pertumbuhan ekonomi ini perlu diupayan lebih kuat,” sebutnya.

Pertumbuhan ekonomi 2024 untuk Sulsel dapat diperkuat dengan membangun keterkaitan yang kuat antara sektor pertanian yang selama ini menjadi dominan dari Sulsel yang kemudian bisa diolah melalui strategi hilirisasi.

“Penguatan sumber pertumbuhan ini dapat memperkuat capaian ekonomi inklusif yang kami apresiasi bahwa Indeks Pembangunan Inklusif di Sulsel ini sudah setara tingkat nasional. Dan ini jarang sekali terjadi di provinsi lain, di mana pemerataan menjadi fokus utama,” paparnya.

Diharapkan tahun 2024 perekonomian di Sulsel dapat tumbuh 6,3 – 6,9 persen.

“Kami berharap tahun 2024 perekonomian di Sulsel dapat tumbuh 6,3 – 6,9 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan nasional,” sebutnya.(*)

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Bayar DBH Rp160,8 Miliar ke 24 Kabupaten/Kota

Published

6 jam ago

1 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru saja melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah untuk periode Agustus 2024 sebesar Rp160,8 miliar untuk 24 kabupaten/kota. Dengan demikian, sisa utang DBH Pemprov Sulsel ke daerah tersisa empat bulan, yakni periode September-Desember 2024.

“Sudah saya tanda tangan SPM-nya. Ya…, mungkin mungkin satu-dua hari ini masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten/kota,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Reza Faisal Saleh, Senin (30/6).

Reza menyebut, pembayaran utang DBH Pemprov Sulsel 2024 ke kabupaten/kota ini dilakukan secara bertahap. Ia berkomitmen akan menyelesaikan utang tersebut.

Disampaikan pula bahwa nominal pembayaran DBH dalam sebulan itu bervariasi sesuai persentase.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman memastikan pembayaran itu akan diselesaikan secepatnya. Menurutnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memastikan menyelesaikan utang tersebut. Hanya saja, Pemprov Sulsel akan melakukan pembayaran secara bertahap.

“Kalau fiskal kita sudah membaik pasti kewajiban Pemprov itu akan diselesaikan. Pak Gubernur sudah menunjukkan komitmennya. Sudah menganggarkan untuk membayar yang tersisa itu tapi secara bertahap. Kan APBD kita kan melakukan efisiensi,” kata Jufri di Kantor Gubernur, kemarin.

“Jadi kabupaten/kota dibayar secara bertahap. Tolong, kabupaten/kota itu pasti memahami,” lanjutnya.

Jufri menambahkan, penundaan pembayaran DBH ke kabupaten/kota menjadi pelajaran ke depan dan berjanji tidak akan mengulanginya.

“Kita harus belajar dari kondisi ini. Ke depannya kita melakukan mitigasi sehingga hal seperti ini tidak terulang. Pak Gubernur berkomitmen menyelesaikan itu di masa pemerintahannya,” tandasnya.

Lebih jauh Jufri menyatakan, peraturan baru saat ini, DBH masuk langsung ke rekening kabupaten/kota, tidak lagi melalui Pemprov Sulsel. Sehingga Pemprov tidak lagi menggunakan dana itu jika ada yang mendesak.

“Dulu begitu (DBH pusat ke Pemprov). Sekarang langsung ke kabupaten/kota. Jadi opsen pajak PKB dan MBLB dibayarkan langsung ke rekening kabupaten/kota. Dulu kan masih bergabung masuk di provinsi. Jadi kadang-kadang digunakan untuk hal yang lebih mendesak,” tutupnya. (*)