Connect with us

Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas Puji Capaian Pemprov Sulsel di Tahun 2022

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Pertumbuhan ekonomi Sulsel Tahun 2022 bertumbuh sebesar 5,09 persen meningkat dari tahun 2021 sebesar 4,65 atau 0,44 persen, tingkat Kemiskinan Sulsel September 2022 sebesar 8,66 persen lebih rendah dibandingkan nasional 9,57 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,51 persen turun 1,21 persen dari 5,72 persen.

Sedangkan, Gini Rasio September 2022 sebesar 0,365 turun 0,012 poin dari tahun sebelumnya 0,377 dan lebih rendah dari nasional sebesar 0,381. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2022 berada pada peringkat sebelas nasional sebesar 72,82 atau meningkat 0,58 poin dari 72,24 persen pada tahun 2021.

Capaian Sulsel ini diapresiasi dan dipuji, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Sugeng Hariyono dan Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan, Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Leonardo Teguh Sambodo yang disampaikan pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi-Selatan Tahun 2024 dengan tema “Peningkatan Pemerataan Pembangunan Untuk Pertumbuhan Yang Inklusif” yang dibuka Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman di Claro Hotel Makassar,  Senin, 17 April 2023.

Adapun target kinerja pembangunan Sulawesi Selatan secara makro pada Tahun 2024 adalah: Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,23 – 6,71 persen; Tingkat kemiskinan sebesar 8,31 persen; Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,24 persen, Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,02 persen; Gini Ratio sebesar 0,361, dan PDRB Perkapita ADHB sebesar Rp70,7 juta.

“Sampai tahun 2022 semuanya telah menunjukkan hal yang mengembirakan, capaiannya mencapai nilai yang tumbuh baik,” ucap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri, Sugeng Hariyono.

Lanjutnya, Provinsi Sulsel telah memberikan kontribusi pada Total PDRB Nasional 2022 sebesar 3,16 persen atau urutan ke-9 secara nasional yang didukung berbagai sektor diantaranya perdagangan besar dan eceran.

Sedangkan, Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Sektor Unggulan, Infrastruktur Kementerian PPN, Leonardo Teguh Sambodo, jelasnya, dengan mencermati capaian Provinsi Sulsel per triwulan empat tahun 2022 dan mengapresiasinya.

“Kami mengapresiasi bahwa target-target untuk tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka sudah tercapai ke depan mungkin penguatan dari sisi pertumbuhan ekonomi ini perlu diupayan lebih kuat,” sebutnya.

Pertumbuhan ekonomi 2024 untuk Sulsel dapat diperkuat dengan membangun keterkaitan yang kuat antara sektor pertanian yang selama ini menjadi dominan dari Sulsel yang kemudian bisa diolah melalui strategi hilirisasi.

“Penguatan sumber pertumbuhan ini dapat memperkuat capaian ekonomi inklusif yang kami apresiasi bahwa Indeks Pembangunan Inklusif di Sulsel ini sudah setara tingkat nasional. Dan ini jarang sekali terjadi di provinsi lain, di mana pemerataan menjadi fokus utama,” paparnya.

Diharapkan tahun 2024 perekonomian di Sulsel dapat tumbuh 6,3 – 6,9 persen.

“Kami berharap tahun 2024 perekonomian di Sulsel dapat tumbuh 6,3 – 6,9 persen atau lebih tinggi dari pertumbuhan nasional,” sebutnya.(*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.