Connect with us

Amankan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, Pemkot Makassar Turunkan Ratusan Personel Satpol PP Hingga BPBD

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Polrestabes Makassar menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka Kesiapan Pengamanan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, di Mako Polrestabes Makassar, Rabu (19/04/2023).

Dipimpin oleh Kabag Ops Polrestabes Makassar AKBP Darminto, rapat koordinasi lintas sektoral tersebut turut dihadiri beberapa OPD lingkup Pemkot Makassar.

Seperti, Satpol PP, Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Perdagangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pariwisata, dan Dinas Pemadam Kebakaran.

Kepala Satpol PP Kota Makassar Ikhsan NS mengatakan sebanyak 400 personel diturunkan untuk menjaga keamanan dan ketertiban pada momentum Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

“Sebanyak 300 orang personel kita sebar ke 14 kecamatan dan 100 personel standby di mako,” kata Ikhsan NS.

Selain itu, pihaknya juga menempatkan minimal dua orang personel Satpol PP di masing-masing pos pengamanan terpadu.

“Jadi kita juga tempatkan dua orang di situ (pos pengamanan terpadu) untuk ikut bergabung dengan pihak kepolisian. Selebihnya itu patroli,” ujarnya.

Ikhsan mengungkapkan hal itu sebagai bentuk upaya pemerintah untuk memastikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif selama momentum Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

“Selain Satpol PP, ada juga Damkar, BPBD, dan Dishub. Kita berkolaborasi untuk pengamanan di titik-titik rawan,” ungkapnya.

Sementara, Kalak BPBD Kota Makassar Achmad Hendra Hakamuddin menyiagakan 100 orang personel dalam rangka pengamanan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Apalagi pada momentum Hari Raya Idul Fitri tempat wisata dan pusat perbelanjaan seperti pantai dan mal ramai dikunjungi masyarakat untuk menikmati libur lebaran.

“Dalam rangka perayaan Hari Raya Idul Fitri BPBD menurunkan 100 personel. Kesiapan kita itu menyiapkan personel yang berspesifikasi rescue air,” ujar Achmad Hendra Hakamuddin.

Sebagai leading sektor operasi ketupat, kata Hendra Hakamuddin, pengamanan BPBD fokus di sekitar Metro Tanjung Bunga. Seperti Pantai Akkarena, Pantai Tanjung Bayam, hingga Trans Studio Mall (TSM) Makassar.

“Apalagi di Akkarena kita akan mempersiapkan personel dan armada rescue air,” tutupnya.

Sementara, Dishub Makassar juga menurunkan kurang lebih 300 personel untuk membackup pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah.

Ratusan personel ini disebar ke seluruh pos pengamanan terpadu dan simpang jalan yang rawan terjadi kemacetan.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp50,10 Miliar untuk Rampungkan Proyek Strategis UIN Malang

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp50,10 miliar yang bersumber dari skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II East Java Project.

Persetujuan itu ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Wachid, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan sarana pendidikan tinggi keagamaan yang telah berjalan dan segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp50.106.904.000,00. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan urgensi paparan dari Menteri Agama guna memastikan aset-aset pendidikan negara yang telah dibangun dapat segera berfungsi penuh bagi masyarakat,” ujar Abdul Wachid.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi atas dukungan cepat yang diberikan Komisi VIII DPR RI terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran itu sangat penting untuk membiayai pengadaan furnitur dan peralatan laboratorium yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu anggaran dasar proyek.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik delapan gedung baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah rampung dan seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan melalui kerja sama pendanaan dengan Saudi Fund for Development (SFD).

Delapan gedung yang telah selesai dibangun meliputi Asrama Mahasiswa Putra, Asrama Mahasiswa Putri, Gedung Islamic Tutorial Center, Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Fakultas Farmasi, Gedung Riset dan Data Center, serta Gedung Fakultas Teknik I dan Fakultas Teknik II.

“Komponen pekerjaan konstruksi delapan gedung alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dan sudah diselesaikan pembayarannya. Namun, gedung-gedung ini belum bisa digunakan secara optimal tanpa adanya mebelair dan peralatan laboratorium.

Oleh karena itu, tambahan anggaran sebesar Rp50,10 miliar ini murni ditujukan untuk pengadaan furniture and equipment tersebut, demi mendukung keberlanjutan proyek hingga batas akhir kontrak atau closing date pada 31 Desember 2026 mendatang,” jelas Nasaruddin Umar.

Menurut Menag, keberadaan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern dan sarana asrama yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Ia menilai, penyediaan fasilitas tersebut akan memperkuat operasional akademik sekaligus meningkatkan daya saing UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami mengharapkan pemenuhan fasilitas ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa dan civitas akademika, dengan tetap mengedepankan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.

Proyek pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selain meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana, proyek ini juga diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas serta mendukung pengembangan riset dan inovasi di lingkungan kampus.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khoirunnas, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ilfi Nur Diana, serta jajaran pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dengan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR RI, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas penunjang dapat segera tersedia sehingga delapan gedung baru yang telah selesai dibangun dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa serta civitas akademika.

Continue Reading

Trending