Respon Cepat BPBD-Damkar-Dinas Kesehatan Tangani Kebakaran TSM Makassar

Published

3 tahun ago

24 April 2023

Kitasulsel—Makassar—Respon cepat Pemerintah Kota Makassar ditunjukkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Makassar dan Pemadaman Kebakaran (Damkar), dan Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam menangani kebakaran di Trans Studio Mall Makassar, Senin malam (24/04/2023).

Kepala BPBD Makassar, Achmad Hendra Hakamuddin yang juga turun langsung di lokasi Tempat Kejadian Kebakaran (TKK) mengatakan ambulance yang pertama kali tiba mengevakuasi warga yang terjebak di TSM Makassar itu dari BPBD.

Ia mengerahkan seluruh personilnya sebanyak 40 orang dengan berbagai skill rescue yang dimiliki. Tak hanya itu, ia juga menurunkan empat unit mobil diantaranya 2 unit ambulance, 1 unit ranger dan 1 unit mobil urbansar.

“Ambulance pertama mengevakuasi itu dari BPBD yang turunkan kita melihat sudah banyak yang terkapar di jalur masuk dekat SPBU TSM. Itu karena dua sebab yakni sesak nafas dan pingsan karena panik. Jadi kita evakuasi cepat ke RS Siloam,” ucapnya.

Proses evakuasi, kata Hendra, mulai dari pemadaman api, dan penyelamatan warga yang terjebak di dalam lokasi TKK tersebut tak lepas dari koordinasi dan kerjasama antara BPBD, Damkar dan Dinas Kesehatan Kota Makassar.

Dimana personel Damkar sendiri sangat cepat. Ia tiba 5 menit setelah menerima laporan kejadian kebakaran tersebut dengan menurunkan 30 unit armada dan 125 personil dari berbagai posko terdekat untuk segera memadamkan kobaran api. Alhasil api mampu dipadamkan total kurang lebih satu jam.

“Saya akui respon Damkar sangat cepat. Jadi kita punya grup yang isinya itu personel Damkar dan BPBD. Setiap ada kejadian kita sama-sama tahu dan sepaket turun langsung. Apalagi di TSM, pasti banyak anak-anak yang berada di sana sehingga kami mengerahkan semua personil kita,” ungkapnya.

Hendra juga mengungkapkan pihaknya telah mendirikan posko pengaduan hingga kondisi kembali kondusif. Pendirian posko tersebut guna menjadi tempat pelayanan pengaduan dan koordinasi dengan pihak berwajib seperti kepolisian.

Dari posko tersebut Hendra berhasil mengumpulkan data korban akibat kebakaran di TSM sebanyak 37 orang yang didominasi oleh orang dewasa.

“Semalam telah dilarikan ke RS terdekat. Dan infonya pagi ini dari 37 orang yang dirawat tersisa hanya 4 orang saja yang masih dirawat di RS. Satu diantaranya ada anak-anak yang harus menjalani operasi pada dada dan lengannya mendapat jahitan luka,” pungkasnya.

Atas kejadian tersebut, BPBD akan mengumpulkan informasi lebih lanjut terkait pengamanan kebakaran pada tim Building TSM. Dan segera akan melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut.

“Ini menyangkut nyawa orang di tempat umum. Apalagi mall, kita harus duduk bersama dan mencari sebab dan solusi untuk kedepannya,” pungkas Hendra.

NEWS

Ketua Bawaslu Sulsel: Perempuan NU Memiliki Jejak Panjang dalam Perjuangan Demokrasi Indonesia

Published

45 menit ago

15 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar– Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, bersama ketua Taysan UMI Prof H Laode dan Dr. Fathur Rahim Kepala Kesbangpol kota Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diselenggarakan oleh KOPRI PC PMII Kota Makassar dengan tema *“Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Harapan”*. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Sabtu (13/6/2026), dan diikuti oleh kader-kader perempuan PMII dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, Mardiana Rusli menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama, memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, gerakan politik perempuan NU tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan dan keberanian.

“Perempuan NU telah menunjukkan kiprah politik dan kebangsaan sejak masa perintisan. Mereka hadir sebagai pelopor yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia,” ujar Mardiana.

Ia menjelaskan bahwa pada Muktamar NU tahun 1940, dua tokoh perempuan, Nyai Raden Djuaesih dari Bandung dan Nyai Raden Hindun dari Surabaya, tampil sebagai pelopor perempuan yang berani menyampaikan gagasan di forum resmi organisasi. Langkah tersebut menjadi tonggak penting lahirnya gerakan perempuan di lingkungan NU.

Perjuangan tersebut kemudian berlanjut dengan berdirinya organisasi perempuan NU, yakni Muslimat NU pada 29 Maret 1946 dan Fatayat NU pada tahun 1950 yang dirintis oleh “Tiga Serangkai”, yaitu Chuzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murthosiyah.

Mardiana juga mengulas keterlibatan perempuan NU dalam Pemilu 1955, yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Saat itu, terdapat lima kader perempuan NU yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR, yaitu Asmah Sjachrunie, Mariam Kanta Sumpena, Mahmudah Mawardi, Marjamah Djunaidi, dan Hadinijah Hadi Ngabdulhadi.

“Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan NU bukan hanya menjadi pelengkap dalam demokrasi, tetapi menjadi pelaku utama yang turut menentukan arah perjalanan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana Rusli juga mengajak kader-kader PMII, khususnya kader KOPRI, untuk aktif mengambil peran dalam ruang publik dan proses demokrasi. Ia menilai tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurutnya, keterlibatan sebagai penyelenggara adhoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa, dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata bagi bangsa dan negara.

“Pemilu dan Pilkada bukan hanya ruang kontestasi politik, tetapi juga ruang pembelajaran kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik. Saya berharap kader-kader PMII berani mengambil peran sebagai penyelenggara adhoc, pengawas partisipatif, maupun penggerak pendidikan demokrasi di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi generasi muda. Karena itu, kader PMII dan KOPRI diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berintegritas.

Kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) tersebut berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai tantangan demokrasi kontemporer, penguatan partisipasi politik perempuan, serta peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan.