Danny Pomanto Sebut Masyarakat Soppeng Punya Kontribusi Besar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makassar
Kitasulsel—Makassar—Ekonomi Kota Makassar tumbuh dengan pesat. Naik hingga 5,40% pada 2022 setelah sebelumnya berada di angka -1,27% di 2020 akibat pandemi Covid-19.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyebutkan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Makassar tidak lepas dari kontribusi masyarakat Kabupaten Soppeng.
Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya pada acara Halal Bi Halal Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Soppeng (DPP KKS), di Hotel Four Point by Sheraton, Rabu (26/4).
Ia juga berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Soppeng karena telah memberi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.
“Ekonomi kita telah pulih menjadi 5,40%. Lebih tinggi secara nasional dan provinsi. Ini karena ditopang semua pihak, termasuk masyarakat Soppeng di dalamnya,” kata Danny Pomanto.
Kabupaten Soppeng memiliki keunggulan yang tidak dimiliki Kota Makassar. Selain mempunyai jiwa kepemimpinan, Kabupaten Soppeng juga memiliki tanah yang subur.
Terbukti banyak orang sukses yang berasal Kabupaten Soppeng. Salah satunya, Ketua DPP KKS Irjen Pol (Purn) Burhanuddin Andi yang merupakan mantan Kapolda Sulselbar.
“Soppeng itu daerah tersubur di Sulsel, makanya kenapa banyak orang-orang Soppeng pintar karena mereka makan dari tanah yang subur,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Danny Pomanto juga menitip pesan kepada masyarakat Soppeng yang tinggal di Kota Makassar agar selalu menyukseskan program Jagai Anakta.
“Kalau kita menjaga anakta’ itu sama dengan menjaga kota kita,” pesannya
Sementara itu, Ketua DPP KKS Irjen Pol (Purn) Burhanuddin Andi menyampaikan KKS bukan hanya milik pengurus atau segilintir orang, tapi masyarakat Soppeng di seluruh Indonesia.
Sehingga ia meminta kepada masyarakat Kabupaten Soppeng untuk selalu menjaga marwah daerah yang dikenal dengan julukan Kota Kelelawar atau Kota Kalong ini.
“Kita orang Soppeng tinggal di Makassar jadi kita wajib patuh terhadap peraturan di Kota Makassar,” tuturnya.
Pada momentum Halal Bi Halal, ia berpesan kepada seluruh masyarakat Soppeng untuk tidak menyebarkan hoax karena melanggar kaidah moral. Apalagi memasuki tahun politik seperti ini.
“Jadi meski berbeda cara pandang tapi kita tidak boleh terpecah belah sebagai orang Soppeng,” tegasnya.
Halal Bi Halal tersebut turut dihadiri Bupati Soppeng Kaswadi Razak dan Wakil Bupati Soppeng Lutfi Halide.
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login