Connect with us

Danny Pomanto Sebut Masyarakat Soppeng Punya Kontribusi Besar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Makassar

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Ekonomi Kota Makassar tumbuh dengan pesat. Naik hingga 5,40% pada 2022 setelah sebelumnya berada di angka -1,27% di  2020 akibat pandemi Covid-19.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyebutkan bahwa capaian pertumbuhan ekonomi Makassar tidak lepas dari kontribusi masyarakat Kabupaten Soppeng.

Hal itu ia sampaikan dalam sambutannya pada acara Halal Bi Halal Dewan Pimpinan Pusat Kerukunan Keluarga Soppeng (DPP KKS), di Hotel Four Point by Sheraton, Rabu (26/4).

Ia juga berterima kasih kepada masyarakat Kabupaten Soppeng karena telah memberi kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.

“Ekonomi kita telah pulih menjadi 5,40%. Lebih tinggi secara nasional dan provinsi. Ini karena ditopang semua pihak, termasuk masyarakat Soppeng di dalamnya,” kata Danny Pomanto.

Kabupaten Soppeng memiliki keunggulan yang tidak dimiliki Kota Makassar. Selain mempunyai jiwa kepemimpinan, Kabupaten Soppeng juga memiliki tanah yang subur.

Terbukti banyak orang sukses yang berasal Kabupaten Soppeng. Salah satunya, Ketua DPP KKS Irjen Pol (Purn) Burhanuddin Andi yang merupakan mantan Kapolda Sulselbar.

“Soppeng itu daerah tersubur di Sulsel, makanya kenapa banyak orang-orang Soppeng pintar karena mereka makan dari tanah yang subur,” tuturnya.

Pada kesempatan itu, Danny Pomanto juga menitip pesan kepada masyarakat Soppeng yang tinggal di Kota Makassar agar selalu menyukseskan program Jagai Anakta.

“Kalau kita menjaga anakta’ itu sama dengan menjaga kota kita,” pesannya

Sementara itu, Ketua DPP KKS Irjen Pol (Purn) Burhanuddin Andi menyampaikan KKS bukan hanya milik pengurus atau segilintir orang, tapi masyarakat Soppeng di seluruh Indonesia.

Sehingga ia meminta kepada masyarakat Kabupaten Soppeng untuk selalu menjaga marwah daerah yang dikenal dengan julukan Kota Kelelawar atau Kota Kalong ini.

“Kita orang Soppeng tinggal di Makassar jadi kita wajib patuh terhadap peraturan di Kota Makassar,” tuturnya.

Pada momentum Halal Bi Halal, ia berpesan kepada seluruh masyarakat Soppeng untuk tidak menyebarkan hoax karena melanggar kaidah moral. Apalagi memasuki tahun politik seperti ini.

“Jadi meski berbeda cara pandang tapi kita tidak boleh terpecah belah sebagai orang Soppeng,” tegasnya.

Halal Bi Halal tersebut turut dihadiri Bupati Soppeng Kaswadi Razak dan Wakil Bupati Soppeng Lutfi Halide.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Nasional

Komisi VIII DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp50,10 Miliar untuk Rampungkan Proyek Strategis UIN Malang

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA – Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kementerian Agama sebesar Rp50,10 miliar yang bersumber dari skema Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Anggaran tersebut dialokasikan untuk menyelesaikan proyek strategis nasional The Development of UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II East Java Project.

Persetujuan itu ditetapkan dalam Rapat Kerja antara Menteri Agama dan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus pimpinan rapat, Abdul Wachid, mengatakan tambahan anggaran tersebut diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program pembangunan sarana pendidikan tinggi keagamaan yang telah berjalan dan segera dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.

“Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2026 yang berasal dari pinjaman/hibah luar negeri pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebesar Rp50.106.904.000,00. Keputusan ini diambil setelah mendengarkan urgensi paparan dari Menteri Agama guna memastikan aset-aset pendidikan negara yang telah dibangun dapat segera berfungsi penuh bagi masyarakat,” ujar Abdul Wachid.

Menteri Agama, Nasaruddin Umar, menyampaikan apresiasi atas dukungan cepat yang diberikan Komisi VIII DPR RI terhadap usulan tersebut. Menurutnya, tambahan anggaran itu sangat penting untuk membiayai pengadaan furnitur dan peralatan laboratorium yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam pagu anggaran dasar proyek.

Ia menjelaskan, pembangunan fisik delapan gedung baru di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang telah rampung dan seluruh pekerjaan konstruksi telah diselesaikan melalui kerja sama pendanaan dengan Saudi Fund for Development (SFD).

Delapan gedung yang telah selesai dibangun meliputi Asrama Mahasiswa Putra, Asrama Mahasiswa Putri, Gedung Islamic Tutorial Center, Gedung Fakultas Kedokteran, Gedung Fakultas Farmasi, Gedung Riset dan Data Center, serta Gedung Fakultas Teknik I dan Fakultas Teknik II.

“Komponen pekerjaan konstruksi delapan gedung alhamdulillah telah selesai dilaksanakan dan sudah diselesaikan pembayarannya. Namun, gedung-gedung ini belum bisa digunakan secara optimal tanpa adanya mebelair dan peralatan laboratorium.

Oleh karena itu, tambahan anggaran sebesar Rp50,10 miliar ini murni ditujukan untuk pengadaan furniture and equipment tersebut, demi mendukung keberlanjutan proyek hingga batas akhir kontrak atau closing date pada 31 Desember 2026 mendatang,” jelas Nasaruddin Umar.

Menurut Menag, keberadaan fasilitas pendukung seperti laboratorium modern dan sarana asrama yang memadai menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi keagamaan Islam.

Ia menilai, penyediaan fasilitas tersebut akan memperkuat operasional akademik sekaligus meningkatkan daya saing UIN Maulana Malik Ibrahim Malang di tingkat nasional maupun internasional.

“Kami mengharapkan pemenuhan fasilitas ini dapat segera dirasakan manfaatnya oleh para mahasiswa dan civitas akademika, dengan tetap mengedepankan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan di lingkungan Kementerian Agama,” katanya.

Proyek pengembangan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Phase II merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam memperkuat kualitas Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Selain meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana, proyek ini juga diharapkan mampu memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas serta mendukung pengembangan riset dan inovasi di lingkungan kampus.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Amin Suyitno, Inspektur Jenderal Kementerian Agama Khoirunnas, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Ilfi Nur Diana, serta jajaran pejabat tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

Dengan tambahan anggaran yang telah disetujui DPR RI, pemerintah menargetkan seluruh fasilitas penunjang dapat segera tersedia sehingga delapan gedung baru yang telah selesai dibangun dapat beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa serta civitas akademika.

Continue Reading

Trending