Festival Inovasi Pemda Rangkaian Hari Otda Ke 27, Pemkot Makassar Unggulkan Kota Inovasi dan Resiliensi April 29, 2023-Berita
Kitasulsel—Makassar—Sebagai salah satu rangkaian puncak Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) yang ke 27, Pemkot Makassar turut menggelar Festival Inovasi Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia.
Festival ini digelar di Anjungan Pantai Losari, Sabtu (29/04/2023). Sebanyak 25 Inovasi Pemda di Indonesia memeriahkan festival tersebut.
Inovasi unggulan, prestasi hingga potensi daerah dipamerkan 25 Pemda tersebut dalam boothnya masing-masing.
Pemkot Makassar sebagai tuan rumah penyelenggaraan Peringatan Hari Otda ke 27 turut menyemarakkan festival tersebut.
Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi mendampingi langsung Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian didampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Bogor Bima Arya, dan sejumlah kepala daerah lainnya, mengunjungi booth-booth peserta Festival Inovasi Pemda.
Mendagri Tito dan jajaran pimpinan tidak lupa singgah di booth Pemkot Makassar. Berbagai Inovasi yang diunggulkan booth Pemkot Makassar dijelaskan langsung oleh Danny Pomanto.
Ia menjelaskan upaya Pemkot Makassar dalam membangun kota yang Resiliensi, Sombere and Smart City.
“Dua tujuan utama Pemkot Makassar yaitu membangun kota resiliensi dan membangun kota yang Sombere and Smart City,” kata Danny.
Danny melanjutkan Inovasi kota resiliensi dan kota inovasi menjadi keunggulan Kota Makassar. Maksud dari resiliensi, kata Danny Pomanto, yaitu bagaimana membangun kota yang berdaya tahan terhadap bencana.
“Dibuatlah program diantaranya pedestrian netrwork di 5000 lorong wisata, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, green corridor dengan 11.608 penanaman pohon baru, green alley dengan restorasi di 7.250 lorong, pengolahan sampah plastik di 998 bank sampah dan inovasi mobil listrik co’mo,” jelas Danny.
Adapun Makassar sebagai kota inovasi dengan program prioritas diantaranya homecare dan telemedicine, Japparate, wisata samalona, new karebosi, government center, lorong garden, rakorsus, macca, shalat subuh berjamaah, isolasi apung, pelayanan berbasis aplikasi atau hingga marvec.
Tidak hanya itu, Branding Makassar sebagai Kota Makan Enak turut hadir di booth Pemkot Makassar. Juga secara langsung seluruh jajaran pimpinan daerah diajak langsung menikmati salah satu kuliner khas Makassar yakni coto.
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru saja melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah untuk periode Agustus 2024 sebesar Rp160,8 miliar untuk 24 kabupaten/kota. Dengan demikian, sisa utang DBH Pemprov Sulsel ke daerah tersisa empat bulan, yakni periode September-Desember 2024.
“Sudah saya tanda tangan SPM-nya. Ya…, mungkin mungkin satu-dua hari ini masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten/kota,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Reza Faisal Saleh, Senin (30/6).
Reza menyebut, pembayaran utang DBH Pemprov Sulsel 2024 ke kabupaten/kota ini dilakukan secara bertahap. Ia berkomitmen akan menyelesaikan utang tersebut.
Disampaikan pula bahwa nominal pembayaran DBH dalam sebulan itu bervariasi sesuai persentase.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman memastikan pembayaran itu akan diselesaikan secepatnya. Menurutnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memastikan menyelesaikan utang tersebut. Hanya saja, Pemprov Sulsel akan melakukan pembayaran secara bertahap.
“Kalau fiskal kita sudah membaik pasti kewajiban Pemprov itu akan diselesaikan. Pak Gubernur sudah menunjukkan komitmennya. Sudah menganggarkan untuk membayar yang tersisa itu tapi secara bertahap. Kan APBD kita kan melakukan efisiensi,” kata Jufri di Kantor Gubernur, kemarin.
“Jadi kabupaten/kota dibayar secara bertahap. Tolong, kabupaten/kota itu pasti memahami,” lanjutnya.
Jufri menambahkan, penundaan pembayaran DBH ke kabupaten/kota menjadi pelajaran ke depan dan berjanji tidak akan mengulanginya.
“Kita harus belajar dari kondisi ini. Ke depannya kita melakukan mitigasi sehingga hal seperti ini tidak terulang. Pak Gubernur berkomitmen menyelesaikan itu di masa pemerintahannya,” tandasnya.
Lebih jauh Jufri menyatakan, peraturan baru saat ini, DBH masuk langsung ke rekening kabupaten/kota, tidak lagi melalui Pemprov Sulsel. Sehingga Pemprov tidak lagi menggunakan dana itu jika ada yang mendesak.
“Dulu begitu (DBH pusat ke Pemprov). Sekarang langsung ke kabupaten/kota. Jadi opsen pajak PKB dan MBLB dibayarkan langsung ke rekening kabupaten/kota. Dulu kan masih bergabung masuk di provinsi. Jadi kadang-kadang digunakan untuk hal yang lebih mendesak,” tutupnya. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login