Connect with us

Kadis DKP Makassar Dampingi Walikota Terima Kunjungan Mendagri

Published

on

Kitasulsel–Makassar–Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXVII, tahun 2023, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Makassar Mahyudin, mendampingi Walikota Makassar Moh Ramdan Pomanto, menerima kunjungan Mendagri RI Jendral Pol (Purn) Tito Karnavian, Sabtu, (29/04/2023).

Tito menyebut program inovasi daerah ini patut menjadi contoh pemda dan memicu kreativitas kepala daerah yang berkunjung ke Makassar dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke XXVII atau ke-27 tahun ini.

Tito mengaku sudah lama mendengar konsep ini, dan kali ini dirinya takjub dengan berkunjung ke sana untuk membuktikannya sendiri, bangga dengan konsep Lorong Wisata (Longwis) gagasan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

“Konsep Lorong Wisata sudah lama saya dengar dari Pak Wali, beliau punya konsep urban farming, lorong-lorong yang produktif agar masyarakat bisa mandiri. Dan memang saya pengen cek dan buktikan saja. Ternyata benar,” kata Tito di sela-sela kunjungannya ke Lorong Wisata Sidney, Kecamatan Tallo.

Tito menjelaskan, jika saja daerah-daerah yang mengalami kekurangan cabai dan mengalami inflasi cabai mau bekerja seperti itu maka persoalannya dapat teratasi.

Apalagi dengan adanya lahan, polibag, pemanfaatan lahan tidur, semuanya dapat dipakai. “Seperti di Lorong Sidney ini maka sangat bagus sekali,” sarannya.

Ditambah lagi, banyaknya kepala daerah ke Makassar maka menjadi momen tepat memicu kreativitas. “Ada aspirasi, inspirasi dari teman-teman kepala daerah agar bisa direplikasi di daerahnya,” ucapnya.

Moh Ramdhan Pomanto menyebutkan Lorong Wisata ialah sebuah multi inovasi yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Yang mana masyarakat diberdayakan dengan adanya kemandirian berwirausaha di lorong-lorong.

Tercatat, dalam peringatan ini secara serentak dilakukan kunjungan oleh 558 kepala daerah ke 12 lorong wisata, dan total longwis saat ini sudah mencapai 1.700-an lorong, meningkat dari sebelumnya 1.096 lorong.

Seperti di Lorong Wisata Sidney ini, lanjut dia, masyarakat betul-betul sudah mandiri. Mereka sudah tidak ke pasar lagi, bahkan menghasilkan keuntungan.

Perihal dorongan Mendagri untuk menjadi percontohan daerah, Danny Pomanto mengaku siap saja. Apalagi, momen OTDA, disebutnya merupakan bagian awal dari sebuah event yang lebih besar lagi.

“Tentunya, program ini yang coba kita share ke semua forkompinda seluruh Indonesia,”
Di samping, hal menarik lainnya ialah karena pelakunya sendiri ialah masyarakat sehingga tak ada rekayasa di dalamnya, ujarnya.

“Semuanya bisa bertanya kepada masyarakat, bayangkan saja masyarakat awam dapat menjelaskan mekanisme budidaya lobster air tawar, budidaya maggot itulah yang luar biasa dari keterlibatan masyarakat. Dia dapat ilmunya dan dia bisa hidup dari situ,” ungkapnya.

Tito dan Danny Pomanto berkeliling di Lorong Wisata Sidney sekitar satu jam lebih. Mereka menyaksikan budidaya sayur dan perikanan masyarakat sembari bercengkrama dengan masyarakat. Kini, Longwis Sidney pun menjadi salah satu sumber pemasukan warga dengan Cafe Terapung di Sungai Tallo.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.