Connect with us

Kadis DKP Makassar Dampingi Walikota Terima Kunjungan Mendagri

Published

on

Kitasulsel–Makassar–Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke XXVII, tahun 2023, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Makassar Mahyudin, mendampingi Walikota Makassar Moh Ramdan Pomanto, menerima kunjungan Mendagri RI Jendral Pol (Purn) Tito Karnavian, Sabtu, (29/04/2023).

Tito menyebut program inovasi daerah ini patut menjadi contoh pemda dan memicu kreativitas kepala daerah yang berkunjung ke Makassar dalam rangka peringatan Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke XXVII atau ke-27 tahun ini.

Tito mengaku sudah lama mendengar konsep ini, dan kali ini dirinya takjub dengan berkunjung ke sana untuk membuktikannya sendiri, bangga dengan konsep Lorong Wisata (Longwis) gagasan Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

“Konsep Lorong Wisata sudah lama saya dengar dari Pak Wali, beliau punya konsep urban farming, lorong-lorong yang produktif agar masyarakat bisa mandiri. Dan memang saya pengen cek dan buktikan saja. Ternyata benar,” kata Tito di sela-sela kunjungannya ke Lorong Wisata Sidney, Kecamatan Tallo.

Tito menjelaskan, jika saja daerah-daerah yang mengalami kekurangan cabai dan mengalami inflasi cabai mau bekerja seperti itu maka persoalannya dapat teratasi.

Apalagi dengan adanya lahan, polibag, pemanfaatan lahan tidur, semuanya dapat dipakai. “Seperti di Lorong Sidney ini maka sangat bagus sekali,” sarannya.

Ditambah lagi, banyaknya kepala daerah ke Makassar maka menjadi momen tepat memicu kreativitas. “Ada aspirasi, inspirasi dari teman-teman kepala daerah agar bisa direplikasi di daerahnya,” ucapnya.

Moh Ramdhan Pomanto menyebutkan Lorong Wisata ialah sebuah multi inovasi yang melibatkan masyarakat secara keseluruhan. Yang mana masyarakat diberdayakan dengan adanya kemandirian berwirausaha di lorong-lorong.

Tercatat, dalam peringatan ini secara serentak dilakukan kunjungan oleh 558 kepala daerah ke 12 lorong wisata, dan total longwis saat ini sudah mencapai 1.700-an lorong, meningkat dari sebelumnya 1.096 lorong.

Seperti di Lorong Wisata Sidney ini, lanjut dia, masyarakat betul-betul sudah mandiri. Mereka sudah tidak ke pasar lagi, bahkan menghasilkan keuntungan.

Perihal dorongan Mendagri untuk menjadi percontohan daerah, Danny Pomanto mengaku siap saja. Apalagi, momen OTDA, disebutnya merupakan bagian awal dari sebuah event yang lebih besar lagi.

“Tentunya, program ini yang coba kita share ke semua forkompinda seluruh Indonesia,”
Di samping, hal menarik lainnya ialah karena pelakunya sendiri ialah masyarakat sehingga tak ada rekayasa di dalamnya, ujarnya.

“Semuanya bisa bertanya kepada masyarakat, bayangkan saja masyarakat awam dapat menjelaskan mekanisme budidaya lobster air tawar, budidaya maggot itulah yang luar biasa dari keterlibatan masyarakat. Dia dapat ilmunya dan dia bisa hidup dari situ,” ungkapnya.

Tito dan Danny Pomanto berkeliling di Lorong Wisata Sidney sekitar satu jam lebih. Mereka menyaksikan budidaya sayur dan perikanan masyarakat sembari bercengkrama dengan masyarakat. Kini, Longwis Sidney pun menjadi salah satu sumber pemasukan warga dengan Cafe Terapung di Sungai Tallo.

 

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Bayar DBH Rp160,8 Miliar ke 24 Kabupaten/Kota

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru saja melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah untuk periode Agustus 2024 sebesar Rp160,8 miliar untuk 24 kabupaten/kota. Dengan demikian, sisa utang DBH Pemprov Sulsel ke daerah tersisa empat bulan, yakni periode September-Desember 2024.

“Sudah saya tanda tangan SPM-nya. Ya…, mungkin mungkin satu-dua hari ini masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten/kota,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Reza Faisal Saleh, Senin (30/6).

Reza menyebut, pembayaran utang DBH Pemprov Sulsel 2024 ke kabupaten/kota ini dilakukan secara bertahap. Ia berkomitmen akan menyelesaikan utang tersebut.

Disampaikan pula bahwa nominal pembayaran DBH dalam sebulan itu bervariasi sesuai persentase.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman memastikan pembayaran itu akan diselesaikan secepatnya. Menurutnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memastikan menyelesaikan utang tersebut. Hanya saja, Pemprov Sulsel akan melakukan pembayaran secara bertahap.

“Kalau fiskal kita sudah membaik pasti kewajiban Pemprov itu akan diselesaikan. Pak Gubernur sudah menunjukkan komitmennya. Sudah menganggarkan untuk membayar yang tersisa itu tapi secara bertahap. Kan APBD kita kan melakukan efisiensi,” kata Jufri di Kantor Gubernur, kemarin.

“Jadi kabupaten/kota dibayar secara bertahap. Tolong, kabupaten/kota itu pasti memahami,” lanjutnya.

Jufri menambahkan, penundaan pembayaran DBH ke kabupaten/kota menjadi pelajaran ke depan dan berjanji tidak akan mengulanginya.

“Kita harus belajar dari kondisi ini. Ke depannya kita melakukan mitigasi sehingga hal seperti ini tidak terulang. Pak Gubernur berkomitmen menyelesaikan itu di masa pemerintahannya,” tandasnya.

Lebih jauh Jufri menyatakan, peraturan baru saat ini, DBH masuk langsung ke rekening kabupaten/kota, tidak lagi melalui Pemprov Sulsel. Sehingga Pemprov tidak lagi menggunakan dana itu jika ada yang mendesak.

“Dulu begitu (DBH pusat ke Pemprov). Sekarang langsung ke kabupaten/kota. Jadi opsen pajak PKB dan MBLB dibayarkan langsung ke rekening kabupaten/kota. Dulu kan masih bergabung masuk di provinsi. Jadi kadang-kadang digunakan untuk hal yang lebih mendesak,” tutupnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel