Connect with us

Gala Dinner OTDA ke XXVII, Ikan Bakar Manjakan Lidah Ratusan Kepala Daerah Se Indonesia

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Kemeriahan puncak Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke XXVII masih berlangsung. Peringatannya dilanjutkan dengan malam apresiasi kinerja pemda yang dikemas dalam bentuk Gala Dinner.

Ratusan kepala daerah se-Indonesia hadir dalam Gala Dinner yang digelar di Four Point Sheraton Hotel, Sabtu (29/4/2023).

Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto beserta jajaran Pemerintah Kota Makassar menyambutnya dengan begitu hangat, santai dan konseptual.

Ratusan kepala daerah datang  mengenakan pakaian batik lontara dilengkapi dengan passapu yang terpasang gagah di atas kepala masing-masing kepala daerah.

Sesampainya di meja yang telah disediakan, para tamu disambut dengan tarian khas Kota Makassar yakni Tarian Kalompoanna parasanganta.

Dimana tarian kalompoanna parasanganta ini menggambarkan bagaimana empat etnis di Kota Makassar bersatu yakni Bugis, Toraja, mandar dan Makassar.

Selain tarian, ratusan tamu juga disuguhkan dengan makanan khas Kota Makassar seperti ikan bakar dan beraneka ragam seafood serta makanan penutup yakni pisang ijo. Seluruh tamu pun nampak sangat menikmati tarian dan menu makanan yang disajikan.

Karenanya, Danny merasa terhormat.

“Alhamdulillah kehadiran ratusan kepala daerah di Kota Makassar menjadi bahagian dari kebahagiaan kami. Makassar sangat bersyukur bisa menerima dan memberikan yang terbaik untuk para tamu,” ucap Danny.

Tak ingin menyianyiakan kesempatan tersebut, Danny tak lupa mengundang langsung seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam event berskala international yakni Makassar F8 yang rencana akan digelar pada bulan Agustus 2023 mendatang.

Ia juga mempertegas tagline kota Makassar yakni Makassar Kota Makan Enak yang tersedia 24 jam dengan menu yang berbeda-beda namun tetap nikmat.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Bayar DBH Rp160,8 Miliar ke 24 Kabupaten/Kota

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru saja melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah untuk periode Agustus 2024 sebesar Rp160,8 miliar untuk 24 kabupaten/kota. Dengan demikian, sisa utang DBH Pemprov Sulsel ke daerah tersisa empat bulan, yakni periode September-Desember 2024.

“Sudah saya tanda tangan SPM-nya. Ya…, mungkin mungkin satu-dua hari ini masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten/kota,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Reza Faisal Saleh, Senin (30/6).

Reza menyebut, pembayaran utang DBH Pemprov Sulsel 2024 ke kabupaten/kota ini dilakukan secara bertahap. Ia berkomitmen akan menyelesaikan utang tersebut.

Disampaikan pula bahwa nominal pembayaran DBH dalam sebulan itu bervariasi sesuai persentase.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman memastikan pembayaran itu akan diselesaikan secepatnya. Menurutnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memastikan menyelesaikan utang tersebut. Hanya saja, Pemprov Sulsel akan melakukan pembayaran secara bertahap.

“Kalau fiskal kita sudah membaik pasti kewajiban Pemprov itu akan diselesaikan. Pak Gubernur sudah menunjukkan komitmennya. Sudah menganggarkan untuk membayar yang tersisa itu tapi secara bertahap. Kan APBD kita kan melakukan efisiensi,” kata Jufri di Kantor Gubernur, kemarin.

“Jadi kabupaten/kota dibayar secara bertahap. Tolong, kabupaten/kota itu pasti memahami,” lanjutnya.

Jufri menambahkan, penundaan pembayaran DBH ke kabupaten/kota menjadi pelajaran ke depan dan berjanji tidak akan mengulanginya.

“Kita harus belajar dari kondisi ini. Ke depannya kita melakukan mitigasi sehingga hal seperti ini tidak terulang. Pak Gubernur berkomitmen menyelesaikan itu di masa pemerintahannya,” tandasnya.

Lebih jauh Jufri menyatakan, peraturan baru saat ini, DBH masuk langsung ke rekening kabupaten/kota, tidak lagi melalui Pemprov Sulsel. Sehingga Pemprov tidak lagi menggunakan dana itu jika ada yang mendesak.

“Dulu begitu (DBH pusat ke Pemprov). Sekarang langsung ke kabupaten/kota. Jadi opsen pajak PKB dan MBLB dibayarkan langsung ke rekening kabupaten/kota. Dulu kan masih bergabung masuk di provinsi. Jadi kadang-kadang digunakan untuk hal yang lebih mendesak,” tutupnya. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel