Gala Dinner OTDA ke XXVII, Ikan Bakar Manjakan Lidah Ratusan Kepala Daerah Se Indonesia
Kitasulsel—Makassar—Kemeriahan puncak Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke XXVII masih berlangsung. Peringatannya dilanjutkan dengan malam apresiasi kinerja pemda yang dikemas dalam bentuk Gala Dinner.
Ratusan kepala daerah se-Indonesia hadir dalam Gala Dinner yang digelar di Four Point Sheraton Hotel, Sabtu (29/4/2023).
Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto beserta jajaran Pemerintah Kota Makassar menyambutnya dengan begitu hangat, santai dan konseptual.
Ratusan kepala daerah datang mengenakan pakaian batik lontara dilengkapi dengan passapu yang terpasang gagah di atas kepala masing-masing kepala daerah.
Sesampainya di meja yang telah disediakan, para tamu disambut dengan tarian khas Kota Makassar yakni Tarian Kalompoanna parasanganta.
Dimana tarian kalompoanna parasanganta ini menggambarkan bagaimana empat etnis di Kota Makassar bersatu yakni Bugis, Toraja, mandar dan Makassar.
Selain tarian, ratusan tamu juga disuguhkan dengan makanan khas Kota Makassar seperti ikan bakar dan beraneka ragam seafood serta makanan penutup yakni pisang ijo. Seluruh tamu pun nampak sangat menikmati tarian dan menu makanan yang disajikan.
Karenanya, Danny merasa terhormat.
“Alhamdulillah kehadiran ratusan kepala daerah di Kota Makassar menjadi bahagian dari kebahagiaan kami. Makassar sangat bersyukur bisa menerima dan memberikan yang terbaik untuk para tamu,” ucap Danny.
Tak ingin menyianyiakan kesempatan tersebut, Danny tak lupa mengundang langsung seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam event berskala international yakni Makassar F8 yang rencana akan digelar pada bulan Agustus 2023 mendatang.
Ia juga mempertegas tagline kota Makassar yakni Makassar Kota Makan Enak yang tersedia 24 jam dengan menu yang berbeda-beda namun tetap nikmat.
Provinsi Sulawesi Selatan
Pemprov Sulsel Sesuaikan TPP ASN 20 Persen Mulai 2026, Jaga Proporsi Belanja Pegawai Sesuai Ketentuan Nasional
Kitasulsel–Makassar – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) melakukan penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) mulai tahun 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari penguatan fiskal daerah dan penataan struktur belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Pemprov Sulsel, Erwin Sodding, menjelaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan untuk memastikan proporsi belanja pegawai berada dalam batas ideal sebagaimana ketentuan nasional. Pemerintah pusat menetapkan mandatory spending (belanja wajib) maksimal 30 persen dari total belanja APBD yang harus dipenuhi pemerintah daerah paling lambat tahun 2027.
“Faktanya, porsi belanja pegawai kita memang sudah cukup besar. Sementara pemerintah daerah ditargetkan pada 2027 agar belanja pegawai tidak melebihi 30 persen dari total APBD,” ujar Erwin saat dihubungi, Kamis (19/2/2026).
Ia menambahkan, kebijakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari dinamika fiskal nasional, khususnya terkait pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang turut memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah, termasuk Sulawesi Selatan.
Menurutnya, selama ini TKD cukup menopang struktur fiskal APBD Sulsel. Namun dalam kondisi saat ini, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian pada sejumlah alokasi anggaran yang bersifat tidak wajib.
“Selama ini, TKD cukup menopang fiskal APBD Sulsel. Namun dalam kondisi saat ini, mau tidak mau ada beberapa area yang harus disesuaikan,” jelasnya.
Dalam implementasinya, penyesuaian TPP ASN dilakukan secara proporsional dengan besaran 20 persen. Erwin memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menyentuh komponen gaji pokok maupun hak wajib ASN lainnya. Penyesuaian hanya diberlakukan pada komponen tambahan, termasuk TPP.
Ia juga menegaskan bahwa kebijakan serupa tidak hanya diterapkan di Sulawesi Selatan, tetapi juga di berbagai daerah lain sebagai respons atas kebijakan fiskal nasional dan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
Meski mengalami penyesuaian, Erwin mengklaim bahwa besaran TPP ASN Pemprov Sulsel masih relatif kompetitif dibandingkan sejumlah daerah lain. Ia menyebut, di beberapa daerah terdapat penyesuaian TPP hingga 50 persen bahkan 70 persen, dan ada pula yang hampir tidak lagi memberikan TPP.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Sulsel menargetkan struktur belanja daerah yang lebih sehat, berimbang, dan berkelanjutan. Dengan demikian, ruang fiskal diharapkan lebih optimal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan publik serta kesejahteraan masyarakat.
Sebagai informasi, UU Nomor 1 Tahun 2022 mengamanatkan pembatasan proporsi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total belanja APBD. Pemerintah daerah diberikan waktu penyesuaian selama lima tahun sejak undang-undang tersebut diundangkan, yakni hingga 2027.
-
Nasional8 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics1 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login