Gala Dinner OTDA ke XXVII, Ikan Bakar Manjakan Lidah Ratusan Kepala Daerah Se Indonesia
Kitasulsel—Makassar—Kemeriahan puncak Hari Otonomi Daerah (OTDA) ke XXVII masih berlangsung. Peringatannya dilanjutkan dengan malam apresiasi kinerja pemda yang dikemas dalam bentuk Gala Dinner.
Ratusan kepala daerah se-Indonesia hadir dalam Gala Dinner yang digelar di Four Point Sheraton Hotel, Sabtu (29/4/2023).
Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto beserta jajaran Pemerintah Kota Makassar menyambutnya dengan begitu hangat, santai dan konseptual.
Ratusan kepala daerah datang mengenakan pakaian batik lontara dilengkapi dengan passapu yang terpasang gagah di atas kepala masing-masing kepala daerah.
Sesampainya di meja yang telah disediakan, para tamu disambut dengan tarian khas Kota Makassar yakni Tarian Kalompoanna parasanganta.
Dimana tarian kalompoanna parasanganta ini menggambarkan bagaimana empat etnis di Kota Makassar bersatu yakni Bugis, Toraja, mandar dan Makassar.
Selain tarian, ratusan tamu juga disuguhkan dengan makanan khas Kota Makassar seperti ikan bakar dan beraneka ragam seafood serta makanan penutup yakni pisang ijo. Seluruh tamu pun nampak sangat menikmati tarian dan menu makanan yang disajikan.
Karenanya, Danny merasa terhormat.
“Alhamdulillah kehadiran ratusan kepala daerah di Kota Makassar menjadi bahagian dari kebahagiaan kami. Makassar sangat bersyukur bisa menerima dan memberikan yang terbaik untuk para tamu,” ucap Danny.
Tak ingin menyianyiakan kesempatan tersebut, Danny tak lupa mengundang langsung seluruh kepala daerah se-Indonesia untuk menghadiri dan berpartisipasi dalam event berskala international yakni Makassar F8 yang rencana akan digelar pada bulan Agustus 2023 mendatang.
Ia juga mempertegas tagline kota Makassar yakni Makassar Kota Makan Enak yang tersedia 24 jam dengan menu yang berbeda-beda namun tetap nikmat.
NEWS
Hebat! Anggaran ‘Siluman’ Rp60 Miliar Lolos, Eks Pimpinan DPRD Sulsel: Tak Pernah Dibahas di Banggar
KITASULSEL—MAKASSAR – Dugaan kejanggalan dalam penganggaran pengadaan bibit nanas senilai Rp60 miliar pada APBD Provinsi Sulawesi Selatan 2024 kian menguat. Sejumlah mantan pimpinan DPRD Sulsel secara tegas menyatakan bahwa proyek bernilai jumbo tersebut tidak pernah melalui mekanisme pembahasan resmi di Badan Anggaran (Banggar).
Eks Ketua DPRD Sulsel periode 2019–2024, Andi Ina Kartika Sari, mengungkapkan bahwa dirinya telah memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan pada Kamis (16/4/2026) sebagai saksi. Ia hadir bersama tiga mantan Wakil Ketua DPRD lainnya untuk memberikan keterangan terkait proyek yang kini menjadi sorotan hukum.
“Kami hadir untuk mengonfirmasi keterangan guna melengkapi berkas tersangka. Baik di tingkat pimpinan maupun Banggar, tidak pernah ada penyampaian soal anggaran nanas,” ujar Andi Ina kepada awak media, Jumat (17/4).
Pernyataan senada disampaikan mantan Wakil Ketua DPRD Sulsel, Ni’matullah Erde. Ia menilai terdapat kejanggalan serius dalam proses penyusunan anggaran tersebut. Menurutnya, pembahasan legislatif kala itu lebih terfokus pada program prioritas lain, khususnya pengembangan komoditas pisang cavendish.
“Seingat kami, pengadaan bibit nanas tidak pernah dibahas secara spesifik. Justru yang menjadi perhatian utama adalah program pengembangan pisang cavendish,” jelasnya.
Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sendiri disebut telah mengantongi sejumlah dokumen penting, termasuk risalah rapat Banggar dan draf APBD 2024. Dokumen ini menjadi dasar untuk menelusuri asal-usul munculnya anggaran yang dinilai “misterius” tersebut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap para mantan legislator. Ia menyebut, proses ini penting untuk mengungkap apakah terjadi pelanggaran prosedur dalam penganggaran.
“Pemeriksaan ini krusial untuk menggali mekanisme penganggaran bibit nanas dalam APBD. Dari empat pimpinan yang dipanggil, satu orang tidak hadir,” ujarnya.
Indikasi ‘Penumpang Gelap’ Anggaran
Tidak masuknya proyek tersebut dalam pembahasan resmi Banggar memunculkan dugaan adanya praktik “penumpang gelap” dalam penyusunan APBD. Jika benar penganggaran dilakukan tanpa proses legislatif yang semestinya, maka hal ini berpotensi melibatkan oknum di level teknis eksekutif maupun pihak lain yang memiliki akses dalam proses finalisasi anggaran.
Kasus yang kini dijuluki “Nanas Berduri” ini diprediksi akan berkembang lebih luas, seiring upaya penyidik menelusuri siapa pihak yang paling bertanggung jawab atas munculnya anggaran bernilai puluhan miliar rupiah tersebut.
Kesaksian para eks pimpinan DPRD Sulsel menjadi pintu masuk penting dalam mengurai simpul perkara, sekaligus menguji transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Selatan.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur









You must be logged in to post a comment Login