Connect with us

Ketua TP PKK – Wakil Wali Kota Makassar Dorong Kualitas UMKM Kuliner di Lorong Wisata Kyoto

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail bersama Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menyambangi Lorong Wisata (Longwis) Kyoto di Kecamatan Tamalate.

Indira dan Fatma datang bersama-sama untuk meninjau pengembangan potensi Longwis Kyoto. Diketahui hingga saat ini Pemerintah Kota Makassar terus gencar mendorong kemandirian ekonomi ribuan lorong-lorong di Makassar.

Adapun Longwis Kyoto memiliki keunikan visual dengan mural seni dan budaya yang memenuhi sepanjang tembok. Juga terdapat sanggar batara gowa hingga kebun sayur yang dirawat oleh warga setempat.

Namun khusus di Longwis ini, Indira dan Fatma bersemangat mendorong pertumbuhan salah satu UMKM kuliner khas bugis kue surabi milik warga.

“Saya kesini kata ibu Wakil Wali Kota, produk kue surabinya enak,” ujar Indira.

Indira pun meminta warga di Longwis Kyoto untuk mengembangkan usaha kue surabi dengan memperhatikan kualitas produk yang dipasarkan.

“Kita mau UMKM kita naik, kualitasnya harus diperbaiki packagingnya harus ada, orang sudah bisa gojek, pesan pake aplikasi,” ujar Indira.

Apalagi dengan adanya gedung outdoor sanggar di Lorong Wisata ini kerap dijadikan lokasi pertemuan atau acara pemerintah setempat.

Sehingga potensi tumbuhnya UMKM kuliner dianggap sangat baik. “Harapan kita kan kalau ada kegiatan, makanannya dari lorong, kue kue dari produk UMKM,” harapnya.

Sementara itu Fatmawati Rusdi gesit mencatat berbagai kebutuhan UMKM kuliner Longwis Kyoto. Dia ingin agar segala keperluan produk dan penataan Longwis Kyoto bisa dijalankan.

“Misalnya produk kue surabi ini langsung adakan 10 tungku, warga setempat yang mau belajar diberi pelatihan,” kata Fatma.

Dirinya pun meminta Camat dan Kepala Dinas Pariwisata yang turut hadir mendampingi agar segera menindak lanjuti kebutuhan UMKM lorong lewat Inkubator UKM Kota Makassar.

“Jadi kalau yang butuh misal packagingnya bisa ke inkubator center. Supaya packagingnya UMKM Makassar satu model,” terangnya.

Usai mengunjungi Longwis Kyoto, Indira dan Fatma lanjut meninjau kondisi Inkubator UMK Kota Makassar yang saat ini masih dalam proses pengembangan.

Program inisiasi Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto ini akan memfasilitasi para pelaku usaha dan UMKM untuk menjadi pengusaha yang lebih baik dan kreatif.

Selain itu, sasaran dari program ini bukan hanya UMKM yang sudah memiliki nama, tetapi juga untuk UMKM yang masih baru.

Turut hadir di kunjungan Inkubator UMK Kota Makassar, Camat Tamalate, Camat Rappocini, Kadis Pariwisata dan Kadis Ketahanan Pangan.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DISKOMINFO KAB SIDRAP

BPS Sulsel: 1 dari 5 Rumah Tangga Miliki Mobil, Sidrap Tertinggi 27,38 Persen

Published

on

KITASULSEL—MAKASSAR — Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) mencatat bahwa satu dari lima rumah tangga di Sulsel telah memiliki mobil atau kendaraan roda empat/lebih. Data tersebut menunjukkan adanya disparitas tingkat kepemilikan kendaraan antar daerah, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, infrastruktur, hingga karakteristik wilayah.

Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) tercatat sebagai daerah dengan tingkat kepemilikan mobil tertinggi di Sulsel, yakni mencapai 27,38 persen. Artinya, lebih dari seperempat rumah tangga di daerah tersebut telah memiliki kendaraan roda empat.

Posisi kedua ditempati Kabupaten Wajo dengan persentase 27,08 persen, disusul Luwu Timur sebesar 24,18 persen. Sementara itu, Kota Makassar sebagai pusat ekonomi dan kota metropolitan di Sulsel berada di peringkat keempat dengan tingkat kepemilikan mobil sebesar 23,16 persen.

Angka tersebut menunjukkan bahwa bahkan di kota terbesar sekalipun, mobil belum menjadi moda transportasi yang dimiliki mayoritas rumah tangga.

Pada kelompok menengah, tingkat kepemilikan mobil berada di kisaran 18 hingga 22 persen. Daerah-daerah yang masuk dalam kategori ini antara lain Kabupaten Soppeng, Kota Parepare, Kota Palopo, Kabupaten Bone, dan Kabupaten Maros.

Di sisi lain, sejumlah wilayah masih mencatatkan angka kepemilikan mobil di bawah 15 persen. Kabupaten Jeneponto menjadi daerah dengan tingkat kepemilikan terendah, yakni 10,67 persen. Disusul Takalar sebesar 11,45 persen dan Kepulauan Selayar 11,62 persen. Ini berarti, di wilayah-wilayah tersebut, kurang dari satu dari sepuluh rumah tangga memiliki kendaraan roda empat.

Data BPS ini menegaskan bahwa akses terhadap mobil masih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi masyarakat, kualitas infrastruktur, serta kebutuhan mobilitas di masing-masing daerah. Di banyak wilayah Sulsel, sepeda motor dan transportasi umum masih menjadi tulang punggung pergerakan masyarakat sehari-hari.

Perbedaan tingkat kepemilikan kendaraan ini juga dapat menjadi indikator daya beli masyarakat sekaligus gambaran perkembangan ekonomi daerah. Pemerintah daerah pun diharapkan dapat menjadikan data tersebut sebagai rujukan dalam perencanaan kebijakan transportasi dan pembangunan infrastruktur yang lebih merata.

Continue Reading

Trending