Ketua TP PKK – Wakil Wali Kota Makassar Dorong Kualitas UMKM Kuliner di Lorong Wisata Kyoto
Kitasulsel—Makassar—Ketua TP PKK Kota Makassar Indira Yusuf Ismail bersama Wakil Wali Kota Makassar Fatmawati Rusdi menyambangi Lorong Wisata (Longwis) Kyoto di Kecamatan Tamalate.
Indira dan Fatma datang bersama-sama untuk meninjau pengembangan potensi Longwis Kyoto. Diketahui hingga saat ini Pemerintah Kota Makassar terus gencar mendorong kemandirian ekonomi ribuan lorong-lorong di Makassar.
Adapun Longwis Kyoto memiliki keunikan visual dengan mural seni dan budaya yang memenuhi sepanjang tembok. Juga terdapat sanggar batara gowa hingga kebun sayur yang dirawat oleh warga setempat.
Namun khusus di Longwis ini, Indira dan Fatma bersemangat mendorong pertumbuhan salah satu UMKM kuliner khas bugis kue surabi milik warga.
“Saya kesini kata ibu Wakil Wali Kota, produk kue surabinya enak,” ujar Indira.
Indira pun meminta warga di Longwis Kyoto untuk mengembangkan usaha kue surabi dengan memperhatikan kualitas produk yang dipasarkan.
“Kita mau UMKM kita naik, kualitasnya harus diperbaiki packagingnya harus ada, orang sudah bisa gojek, pesan pake aplikasi,” ujar Indira.
Apalagi dengan adanya gedung outdoor sanggar di Lorong Wisata ini kerap dijadikan lokasi pertemuan atau acara pemerintah setempat.
Sehingga potensi tumbuhnya UMKM kuliner dianggap sangat baik. “Harapan kita kan kalau ada kegiatan, makanannya dari lorong, kue kue dari produk UMKM,” harapnya.
Sementara itu Fatmawati Rusdi gesit mencatat berbagai kebutuhan UMKM kuliner Longwis Kyoto. Dia ingin agar segala keperluan produk dan penataan Longwis Kyoto bisa dijalankan.
“Misalnya produk kue surabi ini langsung adakan 10 tungku, warga setempat yang mau belajar diberi pelatihan,” kata Fatma.
Dirinya pun meminta Camat dan Kepala Dinas Pariwisata yang turut hadir mendampingi agar segera menindak lanjuti kebutuhan UMKM lorong lewat Inkubator UKM Kota Makassar.
“Jadi kalau yang butuh misal packagingnya bisa ke inkubator center. Supaya packagingnya UMKM Makassar satu model,” terangnya.
Usai mengunjungi Longwis Kyoto, Indira dan Fatma lanjut meninjau kondisi Inkubator UMK Kota Makassar yang saat ini masih dalam proses pengembangan.
Program inisiasi Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto ini akan memfasilitasi para pelaku usaha dan UMKM untuk menjadi pengusaha yang lebih baik dan kreatif.
Selain itu, sasaran dari program ini bukan hanya UMKM yang sudah memiliki nama, tetapi juga untuk UMKM yang masih baru.
Turut hadir di kunjungan Inkubator UMK Kota Makassar, Camat Tamalate, Camat Rappocini, Kadis Pariwisata dan Kadis Ketahanan Pangan.
Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru saja melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah untuk periode Agustus 2024 sebesar Rp160,8 miliar untuk 24 kabupaten/kota. Dengan demikian, sisa utang DBH Pemprov Sulsel ke daerah tersisa empat bulan, yakni periode September-Desember 2024.
“Sudah saya tanda tangan SPM-nya. Ya…, mungkin mungkin satu-dua hari ini masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten/kota,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Reza Faisal Saleh, Senin (30/6).
Reza menyebut, pembayaran utang DBH Pemprov Sulsel 2024 ke kabupaten/kota ini dilakukan secara bertahap. Ia berkomitmen akan menyelesaikan utang tersebut.
Disampaikan pula bahwa nominal pembayaran DBH dalam sebulan itu bervariasi sesuai persentase.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman memastikan pembayaran itu akan diselesaikan secepatnya. Menurutnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memastikan menyelesaikan utang tersebut. Hanya saja, Pemprov Sulsel akan melakukan pembayaran secara bertahap.
“Kalau fiskal kita sudah membaik pasti kewajiban Pemprov itu akan diselesaikan. Pak Gubernur sudah menunjukkan komitmennya. Sudah menganggarkan untuk membayar yang tersisa itu tapi secara bertahap. Kan APBD kita kan melakukan efisiensi,” kata Jufri di Kantor Gubernur, kemarin.
“Jadi kabupaten/kota dibayar secara bertahap. Tolong, kabupaten/kota itu pasti memahami,” lanjutnya.
Jufri menambahkan, penundaan pembayaran DBH ke kabupaten/kota menjadi pelajaran ke depan dan berjanji tidak akan mengulanginya.
“Kita harus belajar dari kondisi ini. Ke depannya kita melakukan mitigasi sehingga hal seperti ini tidak terulang. Pak Gubernur berkomitmen menyelesaikan itu di masa pemerintahannya,” tandasnya.
Lebih jauh Jufri menyatakan, peraturan baru saat ini, DBH masuk langsung ke rekening kabupaten/kota, tidak lagi melalui Pemprov Sulsel. Sehingga Pemprov tidak lagi menggunakan dana itu jika ada yang mendesak.
“Dulu begitu (DBH pusat ke Pemprov). Sekarang langsung ke kabupaten/kota. Jadi opsen pajak PKB dan MBLB dibayarkan langsung ke rekening kabupaten/kota. Dulu kan masih bergabung masuk di provinsi. Jadi kadang-kadang digunakan untuk hal yang lebih mendesak,” tutupnya. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login