Mashur Bin Mohammad Alias Sebut Wali Kota Danny Pomanto Beri Dukungan dan Kontribusi Suksesnya PSBM XXIII
Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menghadiri dan memberikan dukungan terhadap kelancaran acara Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) yang berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Minggu, (30/04/2023).
Pertemuan Saudagar Bugis Makassar yang XXIII dengan tema Mendorong Spirit Saudagar Bugis Makassar ini digelar oleh Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS).
Kesuksesan penyelenggaraan PSBM kali ini, menurut Ketua Panitia PSBM XXIII, Mashur Bin Mohammad Alias merupakan kerja sama seluruh pihak termasuk Pemkot Makassar yang turut berpartisipasi.
“Kami dari PSBM menghaturkan terima kasih atas segala dukungan Pak Wali, segala bantuan peran aktif seluruh staf bapak yang membuat kegiatan hari ini sukses,” kata Mashur dalam sambutannya di sela-sela acara, siang tadi.
“Tidak akan jadi acara ini tanpa dukungan pak gubernur dan wali kota,” tambahnya.
Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto hadir sekira pukul 08.30 Wita. Danny duduk satu meja bundar dengan Ketua Dewan Pembina KKSS Aksa Mahmud, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) KKSS Muchlis Patahna dan Gubernur Sulsel Sudirman Sulaiman.
Sebagai tuan rumah, Wali Kota dua periode ini mengikuti acara dengan hikmat hingga selesai, pada siang hari.
Bagi Danny Pomanto, dengan pertemuan dan silaturahmi saudagar ini memberikan kontribusi positif bagi perekonomian Kota Makassar.
Wali Kota berlatar arsitek ini berharap para pengusaha atau saudagar Bugis Makassar ini dapat membantu kemajuan Kota Makassar.
Sinergitas dan kekompakan itu sangat dibutuhkan antara saudagar-pengusaha dengan pemerintah untuk membangun Makassar pascapandemi. Pasalnya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri harus ada kerja kolaborasi untuk membangun Makassar.
Diketahui, PSBM rutin digelar sejak dibentuk pada 2000 atas inisiasi Jusuf Kalla, Aksa Mahmud dan Alwi Hamu. PSBM pun sukses merangkul para saudagar Bugis Makassar yang telah mengembangkan usahanya di berbagai daerah.
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login