Wali Kota Danny Pomanto Jamu Makan Malam Peserta PSBM XXVII

Published

3 tahun ago

1 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjamu makan malam ratusan peserta Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) di Anjungan Pantai Losari, Minggu, (30/04/2023).

Tak hanya dinner bersama, wali kota yang kerap disapa Danny Pomanto itu juga ikut memeriahkan suasana dengan bernyanyi lagu Pantai Losari dan berjoget bersama pascadinner dan akhir acara.

Momen persaudaraan antar Danny Pomanto dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) begitu terlihat. Hal itu juga tampak dari sumringahnya para tamu dan tuan rumah yang menyambutnya dengan suka cita.

Ya! Karena Pemkot Makassar yang dipimpin Danny dan jajaran tak tanggung-tanggung melayani peserta PSBM dan KKSS bak saudara kandung. Pujian itu berkali-kali dilontarkan para petinggi KKSS di acara pertama pada pagi hari hingga persembahan gala dinner.

Wali Kota dua periode ini bahkan mengiyakan bahwa dirinya dan KKSS memang sedarah. Olehnya sambutan hangat dan dukungan, ia berikan secara totalitas.

Dia teringat ketika berkunjung ke Amerika dan Australia, timnya kerap bersilaturahmi dengan KKSS. Dari situ, pemimpin berlatar arsitek ini memuji kekompakan paguyuban Sulsel ini.

“Tahun lalu saya diundang National Science Foundation (NSF) ke Amerika. Tetapi sebelum tiba di New York kami selalu singgah di KKSS. Begitu pula di Eropa, Australia. Kami sempat ber-Idul Adha di Sidney dan itu bergabung dengan keluarga besar Sulsel. Jadi luar biasa kekompakannya. Betul kita bukan hanya satu rumpun tetapi satu darah, satu rasa,” kata Danny Pomanto di sela-sela Farewell Dinner Peserta PSBM XXVIII, malam tadi.

Orang nomor satu di Makassar juga menyebut KKSS mewakili diaspora Indonesia yang sangat kuat di luar negeri. Makanya dia merasa terpanggil untuk menjalin hubungan yang solid termasuk mewariskan sejarah kebudayaan Sulsel.

Implementasi itu tengah ia rancang dengan bentuk pendidikan dengan membangun dua Kapal Pinisi dan dua rumah adat Sulsel yakni Rumah Adat Bugis-Makassar dan Rumah Adat Toraja di sekitar Anjungan Pantai Losari.

Untuk menambah pengalaman kepada generasi muda, pembangunan itu akan disaksikan siswa-siswi mulai dari awal didirikannya hingga selesai. “Generasi pelanjut perlu diberi pengalaman untuk memahami kebesaran budaya Sulsel,” ucapnya.

Di samping itu, dia juga mengajak para saudagar Bugis Makassar bekerjasama dalam membangun Kota Makassar.

Dewan Penasihat BPP KKSS Aksa Mahmud menghaturkan rasa terima kasihnya atas dukungan Pemkot Makassar melalui Danny Pomanto. “Terima kasih pak wali dan ibu semoga Allah mudahkan jalan dan sukses kedepannya,” harapnya.

Dalam sambutannya, Aksa juga menuturkan penguatan KKSS harus terus dilakukan dengan berkolaborasi dalam tiga pilar yakni Wali Kota Makassar, Gubernur dan Ketua KKSS.

Dia juga berharap dengan kerja sama itu makin membesarkan nama Saudagar Bugis Makassar.

Usai menggelar dinner, para peserta pun ikut memeriahkan acara dengan bernyanyi dan berjoget bersama. Acara juga diisi tari kebudayaan, Tari Kalompoanna Pa’rasanganta dari Yayasan Anging Mammiri.

Pengunjung sekitar Pantai Losari pun ikut menikmati. Beberapa dari mereka juga mengabadikan dengan gambar dan foto. Semua larut dalam momen hangat persaudaraan.

NEWS

Ketua Bawaslu Sulsel: Perempuan NU Memiliki Jejak Panjang dalam Perjuangan Demokrasi Indonesia

Published

7 jam ago

15 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel—Makassar– Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, Mardiana Rusli, bersama ketua Taysan UMI Prof H Laode dan Dr. Fathur Rahim Kepala Kesbangpol kota Makassar menjadi narasumber pada kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) yang diselenggarakan oleh KOPRI PC PMII Kota Makassar dengan tema *“Demokrasi Indonesia: Tantangan dan Harapan”*. Kegiatan tersebut berlangsung di Balai Diklat Keagamaan Makassar, Sabtu (13/6/2026), dan diikuti oleh kader-kader perempuan PMII dari berbagai perguruan tinggi di Kota Makassar.

Dalam pemaparannya, Mardiana Rusli menegaskan bahwa perempuan, khususnya kader-kader Nahdlatul Ulama, memiliki sejarah panjang dan kontribusi besar dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Menurutnya, gerakan politik perempuan NU tidak lahir secara instan, melainkan melalui proses panjang yang penuh perjuangan dan keberanian.

“Perempuan NU telah menunjukkan kiprah politik dan kebangsaan sejak masa perintisan. Mereka hadir sebagai pelopor yang membuka ruang partisipasi perempuan dalam kehidupan sosial, politik, dan keagamaan di Indonesia,” ujar Mardiana.

Ia menjelaskan bahwa pada Muktamar NU tahun 1940, dua tokoh perempuan, Nyai Raden Djuaesih dari Bandung dan Nyai Raden Hindun dari Surabaya, tampil sebagai pelopor perempuan yang berani menyampaikan gagasan di forum resmi organisasi. Langkah tersebut menjadi tonggak penting lahirnya gerakan perempuan di lingkungan NU.

Perjuangan tersebut kemudian berlanjut dengan berdirinya organisasi perempuan NU, yakni Muslimat NU pada 29 Maret 1946 dan Fatayat NU pada tahun 1950 yang dirintis oleh “Tiga Serangkai”, yaitu Chuzaimah Mansur, Aminah Mansur, dan Murthosiyah.

Mardiana juga mengulas keterlibatan perempuan NU dalam Pemilu 1955, yang merupakan pemilu demokratis pertama di Indonesia. Saat itu, terdapat lima kader perempuan NU yang berhasil terpilih menjadi anggota DPR, yaitu Asmah Sjachrunie, Mariam Kanta Sumpena, Mahmudah Mawardi, Marjamah Djunaidi, dan Hadinijah Hadi Ngabdulhadi.

“Sejarah ini menunjukkan bahwa perempuan NU bukan hanya menjadi pelengkap dalam demokrasi, tetapi menjadi pelaku utama yang turut menentukan arah perjalanan bangsa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Mardiana Rusli juga mengajak kader-kader PMII, khususnya kader KOPRI, untuk aktif mengambil peran dalam ruang publik dan proses demokrasi. Ia menilai tahapan Pemilu dan Pilkada merupakan momentum yang tepat bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas diri sekaligus berkontribusi dalam menjaga kualitas demokrasi.

Menurutnya, keterlibatan sebagai penyelenggara adhoc, baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan/desa, dapat menjadi salah satu bentuk pengabdian nyata bagi bangsa dan negara.

“Pemilu dan Pilkada bukan hanya ruang kontestasi politik, tetapi juga ruang pembelajaran kepemimpinan, integritas, dan pelayanan publik. Saya berharap kader-kader PMII berani mengambil peran sebagai penyelenggara adhoc, pengawas partisipatif, maupun penggerak pendidikan demokrasi di tengah masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan bahwa masa depan demokrasi Indonesia sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi generasi muda. Karena itu, kader PMII dan KOPRI diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang mendorong demokrasi yang lebih substantif, inklusif, dan berintegritas.

Kegiatan Sekolah Kader Kopri (SKK) tersebut berlangsung interaktif dengan diskusi mengenai tantangan demokrasi kontemporer, penguatan partisipasi politik perempuan, serta peran generasi muda dalam menjaga nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan.