Wali Kota Danny Pomanto Jamu Makan Malam Peserta PSBM XXVII

Published

3 tahun ago

1 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menjamu makan malam ratusan peserta Pertemuan Saudagar Bugis Makassar (PSBM) di Anjungan Pantai Losari, Minggu, (30/04/2023).

Tak hanya dinner bersama, wali kota yang kerap disapa Danny Pomanto itu juga ikut memeriahkan suasana dengan bernyanyi lagu Pantai Losari dan berjoget bersama pascadinner dan akhir acara.

Momen persaudaraan antar Danny Pomanto dan Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) begitu terlihat. Hal itu juga tampak dari sumringahnya para tamu dan tuan rumah yang menyambutnya dengan suka cita.

Ya! Karena Pemkot Makassar yang dipimpin Danny dan jajaran tak tanggung-tanggung melayani peserta PSBM dan KKSS bak saudara kandung. Pujian itu berkali-kali dilontarkan para petinggi KKSS di acara pertama pada pagi hari hingga persembahan gala dinner.

Wali Kota dua periode ini bahkan mengiyakan bahwa dirinya dan KKSS memang sedarah. Olehnya sambutan hangat dan dukungan, ia berikan secara totalitas.

Dia teringat ketika berkunjung ke Amerika dan Australia, timnya kerap bersilaturahmi dengan KKSS. Dari situ, pemimpin berlatar arsitek ini memuji kekompakan paguyuban Sulsel ini.

“Tahun lalu saya diundang National Science Foundation (NSF) ke Amerika. Tetapi sebelum tiba di New York kami selalu singgah di KKSS. Begitu pula di Eropa, Australia. Kami sempat ber-Idul Adha di Sidney dan itu bergabung dengan keluarga besar Sulsel. Jadi luar biasa kekompakannya. Betul kita bukan hanya satu rumpun tetapi satu darah, satu rasa,” kata Danny Pomanto di sela-sela Farewell Dinner Peserta PSBM XXVIII, malam tadi.

Orang nomor satu di Makassar juga menyebut KKSS mewakili diaspora Indonesia yang sangat kuat di luar negeri. Makanya dia merasa terpanggil untuk menjalin hubungan yang solid termasuk mewariskan sejarah kebudayaan Sulsel.

Implementasi itu tengah ia rancang dengan bentuk pendidikan dengan membangun dua Kapal Pinisi dan dua rumah adat Sulsel yakni Rumah Adat Bugis-Makassar dan Rumah Adat Toraja di sekitar Anjungan Pantai Losari.

Untuk menambah pengalaman kepada generasi muda, pembangunan itu akan disaksikan siswa-siswi mulai dari awal didirikannya hingga selesai. “Generasi pelanjut perlu diberi pengalaman untuk memahami kebesaran budaya Sulsel,” ucapnya.

Di samping itu, dia juga mengajak para saudagar Bugis Makassar bekerjasama dalam membangun Kota Makassar.

Dewan Penasihat BPP KKSS Aksa Mahmud menghaturkan rasa terima kasihnya atas dukungan Pemkot Makassar melalui Danny Pomanto. “Terima kasih pak wali dan ibu semoga Allah mudahkan jalan dan sukses kedepannya,” harapnya.

Dalam sambutannya, Aksa juga menuturkan penguatan KKSS harus terus dilakukan dengan berkolaborasi dalam tiga pilar yakni Wali Kota Makassar, Gubernur dan Ketua KKSS.

Dia juga berharap dengan kerja sama itu makin membesarkan nama Saudagar Bugis Makassar.

Usai menggelar dinner, para peserta pun ikut memeriahkan acara dengan bernyanyi dan berjoget bersama. Acara juga diisi tari kebudayaan, Tari Kalompoanna Pa’rasanganta dari Yayasan Anging Mammiri.

Pengunjung sekitar Pantai Losari pun ikut menikmati. Beberapa dari mereka juga mengabadikan dengan gambar dan foto. Semua larut dalam momen hangat persaudaraan.

Luwu Timur

Potongan TBS Naik Jadi 4,5 Persen, Ketua Koperasi KIM: Petani Jangan Dijadikan Korban

Published

3 jam ago

11 Juni 2026

Redaksi Kitasulsel

KITASULSEL—LUWU TIMUR – Kebijakan kenaikan potongan Tandan Buah Segar (TBS) yang diterapkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Teguh Wira Pratama (TWP) menuai sorotan keras dari kalangan petani sawit. Potongan yang sebelumnya berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen kini disebut telah meningkat menjadi 4,5 persen, sehingga dinilai semakin membebani petani.

Ketua Koperasi KIM, Mudatsir Musmian, secara tegas mengecam kebijakan tersebut karena dianggap tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan petani sawit.

Menurut Mudatsir, pemerintah pusat saat ini tengah mendorong perbaikan tata niaga dan peningkatan pendapatan petani melalui berbagai kebijakan strategis. Namun, di saat harga sawit mulai menunjukkan perbaikan, justru muncul kebijakan kenaikan potongan yang dinilai merugikan petani.

“Kami sangat menyayangkan keputusan PKS PT TWP yang menaikkan potongan TBS hingga 4,5 persen. Sampai hari ini, pihak pabrik tidak pernah menyampaikan secara terbuka dasar perhitungan maupun landasan kebijakan tersebut kepada petani maupun mitra koperasi,” tegas Mudatsir, Selasa (10/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini potongan TBS yang diberlakukan masih berada pada kisaran 2,5 hingga 3,5 persen. Namun, kenaikan menjadi 4,5 persen dianggap tidak wajar karena tidak disertai transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kenaikan ini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan petani. Jangan sampai muncul anggapan bahwa kebijakan ini hanya akal-akalan untuk mengurangi harga yang diterima petani. Sebab, ketika harga sawit mulai membaik, justru potongan dinaikkan tanpa penjelasan yang jelas,” ujarnya.

Sebagai organisasi yang bermitra langsung dengan petani sawit, Koperasi KIM menyatakan keberatan atas kebijakan tersebut dan meminta agar setiap perubahan yang berdampak terhadap pendapatan petani dilakukan secara terbuka serta berdasarkan aturan yang jelas.

Mudatsir menilai kenaikan potongan sebesar 4,5 persen akan berdampak langsung terhadap berkurangnya pendapatan petani. Kondisi ini dinilai semakin memberatkan karena petani saat ini juga menghadapi tingginya biaya produksi, mulai dari harga pupuk, biaya perawatan kebun, hingga biaya operasional panen.

“Kebijakan ini sangat merugikan petani. Jika memang ada alasan teknis atau regulasi yang menjadi dasar kenaikan potongan, maka pihak pabrik wajib menyampaikan secara terbuka kepada publik. Transparansi adalah hal yang sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan dan keresahan di kalangan petani,” katanya.

Koperasi KIM juga mendesak manajemen PKS PT TWP untuk segera memberikan penjelasan resmi terkait dasar hukum, metode perhitungan, serta alasan kenaikan potongan TBS tersebut. Selain itu, pihaknya meminta pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai berpotensi merugikan petani.

“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar hak-hak petani tetap terlindungi. Jangan sampai petani menjadi pihak yang selalu menanggung beban dari setiap kebijakan yang tidak transparan,” tutup Mudatsir.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak PKS PT Teguh Wira Pratama (TWP) belum memberikan keterangan resmi terkait alasan kenaikan potongan TBS hingga 4,5 persen tersebut.