Hadiri Upacara Hardiknas, Wakil Wali Kota Makassar Harap Pendidikan Mencetak Generasi Cerdas

Published

2 tahun ago

2 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi mengikuti Upacara Peringatan Hari Pendidikan Nasional Tingkat Kota Makassar 2023, di SMPN 13 Makassar, Selasa (2/5/2023).

Momentum tersebut dijadikan Fatmawati sebagai ajang menghimbau para pendidik untuk menciptakan generasi cerdas dan unggul lewat 18 revolusi pendidikan yang dicanangkan dalam kepemimpinan Danny- Fatma.

Katanya, 18 revolusi pendidikan merupakan jawaban atas masalah yang dihadapi saat ini di dunia pendidikan.

“Revolusi pendidikan ini dimaksud karena saya dan pak Wali Kota, Danny Pomanto menginginkan perubahan drastis dalam waktu yang cepat dan tepat,” ucapnya.

Kata Fatmawati, poin pertama dari 18 Revolusi Pendidikan itu menekankan “Semua Anak Bisa Sekolah”.

Dengan begitu tak ada lagi anak yang tidak dapat menikmati pendidikan atau anak Makassar putus sekolah lantaran tak mendapatkan jatah kursi di sekolahnya.

Karenanya, Fatmawati berharap agar pendidikan di Indonesia khususnya di Kota Makassar mampu mencetak generasi penerus yang tak hanya cerdas namun juga berbudi Pancasila.

“Selain cerdas generasi juga harus memiliki jiwa dan mental yang berbudi pancasila. Dengan begitu anak-anak penerus kita bisa berpartisipasi aktif dalam memajukan bangsa,” harapnya.

Sementara, Wali Kota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto yang juga menjadi pembina upacara pada peringatan Hardiknas 2023 ini mengungkapkan pemerintah mencanangkan seluruh anak didik harus mengikuti pembelajaran gassing.

“Kita sudah mulai 50 guru kita dengan beberapa murid. Saya targetkan 21.500 anak anak kita harus tersentuh dengan program ini,” sebutnya.

Ia juga menyebutkan dirinya bersama Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi dan Bunda Paud, Indira Yusuf Ismail sangat konsen mengenai pendidikan.

“Saya dengar bunda PAUD dan ibu wawali sedang mencanangkan beberapa guru-guru untuk pergi belajar ke Singapura dengan suka rela. Saya secara pribadi memiliki hubungan yang baik dengan negara negara itu, kita manfaatkan hubungan baik kita. Kalau perlu kita menggagas ke Australia atau negara lainnya untuk belajar dan diterapkan di negara kita,” pungkasnya.

Provinsi Sulawesi Selatan

Pemprov Bayar DBH Rp160,8 Miliar ke 24 Kabupaten/Kota

Published

3 jam ago

1 Juli 2025

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–MAKASSAR Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) baru saja melakukan pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) ke daerah untuk periode Agustus 2024 sebesar Rp160,8 miliar untuk 24 kabupaten/kota. Dengan demikian, sisa utang DBH Pemprov Sulsel ke daerah tersisa empat bulan, yakni periode September-Desember 2024.

“Sudah saya tanda tangan SPM-nya. Ya…, mungkin mungkin satu-dua hari ini masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten/kota,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Reza Faisal Saleh, Senin (30/6).

Reza menyebut, pembayaran utang DBH Pemprov Sulsel 2024 ke kabupaten/kota ini dilakukan secara bertahap. Ia berkomitmen akan menyelesaikan utang tersebut.

Disampaikan pula bahwa nominal pembayaran DBH dalam sebulan itu bervariasi sesuai persentase.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel Jufri Rahman memastikan pembayaran itu akan diselesaikan secepatnya. Menurutnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memastikan menyelesaikan utang tersebut. Hanya saja, Pemprov Sulsel akan melakukan pembayaran secara bertahap.

“Kalau fiskal kita sudah membaik pasti kewajiban Pemprov itu akan diselesaikan. Pak Gubernur sudah menunjukkan komitmennya. Sudah menganggarkan untuk membayar yang tersisa itu tapi secara bertahap. Kan APBD kita kan melakukan efisiensi,” kata Jufri di Kantor Gubernur, kemarin.

“Jadi kabupaten/kota dibayar secara bertahap. Tolong, kabupaten/kota itu pasti memahami,” lanjutnya.

Jufri menambahkan, penundaan pembayaran DBH ke kabupaten/kota menjadi pelajaran ke depan dan berjanji tidak akan mengulanginya.

“Kita harus belajar dari kondisi ini. Ke depannya kita melakukan mitigasi sehingga hal seperti ini tidak terulang. Pak Gubernur berkomitmen menyelesaikan itu di masa pemerintahannya,” tandasnya.

Lebih jauh Jufri menyatakan, peraturan baru saat ini, DBH masuk langsung ke rekening kabupaten/kota, tidak lagi melalui Pemprov Sulsel. Sehingga Pemprov tidak lagi menggunakan dana itu jika ada yang mendesak.

“Dulu begitu (DBH pusat ke Pemprov). Sekarang langsung ke kabupaten/kota. Jadi opsen pajak PKB dan MBLB dibayarkan langsung ke rekening kabupaten/kota. Dulu kan masih bergabung masuk di provinsi. Jadi kadang-kadang digunakan untuk hal yang lebih mendesak,” tutupnya. (*)