Usai Ditangani 2022, Gubernur : Tahun ini Kembali Dilanjutkan Penanganan Ruas Boro Jeneponto
Kitasulsel—Jeneponto—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman mempriotaskan ruas jalan Boro di Kabupaten Jeneponto.
Hal itu diungkapkan Gubernur Andi Sudirman dalam acara 160 Tahun Kabupaten Jeneponto di Lapangan Passamaturukang, Kecamatan Binamu, Senin 1 Mei 2023.
“Insya Allah, tahun ini kembali kita tangani ruas jalan Boro di Jeneponto. Target kita, insya Allah akan dituntaskan segment yang rusak berat,” ungkapnya.
Ruas jalan ini menjadi salah satu fokus dikerjakan oleh Gubernur Sulsel secara bertahap. Dimana tahun 2022 lalu, telah ditangani.
Penanganan ruas Boro melalui APBD 2022 telah diresmikan oleh Gubernur Sulsel pada 25 Oktober 2022 lalu.
Bahkan kala itu, masyarakat Rumbia merasa senang dengan kehadiran pria yang akrab disapa Gubernur Andalan.
“Tahun lalu kita resmikan yang sudah ditangani. Alhamdulillah, sudah dinikmati manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.
Ruas Boro ini merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Wilayah Kabupaten Gowa, Kabupaten Bantaeng dengan Kabupaten Jeneponto tanpa melalui jalan Nasional.
“Kita berharap ruas ini dapat mempermudah akses mobilitas barang dan jasa, yang muaranya akan menggeliatkan sektor perekonomian,” tuturnya.
Sementara itu, salah seorang warga Rumbia, bernama Jufri merasa bersyukur atas wujud kepedulian Gubernur Andi Sudirman terhadap masyarakat Butta Turatea.
“Dulu jalannya rusak, sangat hancur, masyarakat mau lewat sangat susah. Biasanya (sebelum diperbaiki) kalau kita ke kota menempuh 1 jam 30 menit atau bisa sampai 2 jam. Sekarang, setelah ditangani Alhamdulillah bisa sampai 30 menit untuk ke kota,” bebernya.
Masyarakat Rumbia, kata dia, sangat puas dan merasa terbantu. “Terimakasih Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dengan bantuannya. Sebagai masyarakat kami berterimakasih atas bantuannya dan partisipasinya,” pungkasnya. (*)
Kitasulsel–JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago menegaskan bahwa wacana pelarangan vape yang disampaikan pemerintah tidak ditujukan untuk seluruh produk rokok elektrik, melainkan hanya yang terbukti berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika.
Penegasan tersebut disampaikan Djamari di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2026), untuk meluruskan persepsi publik yang menganggap pemerintah akan melarang seluruh peredaran vape di Indonesia.
“Saya kan tadi memberitahukan untuk dicoba dipelajari untuk kita ngambil tindakan tegas,” ujar Djamari kepada wartawan.
Saat ditanya apakah kebijakan itu akan berlaku untuk semua rokok elektrik, Djamari memastikan bahwa fokus pemerintah adalah produk vape yang disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika.
“Oh, yang berkaitan dengan narkoba,” tegasnya.
Sebelumnya, Djamari menyampaikan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pemberantasan narkotika dilakukan hingga ke akar-akarnya. Arahan tersebut disampaikan dalam agenda pemusnahan barang bukti narkotika di Balai Besar Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional (BNN), Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (23/7/2026).
Dalam kesempatan itu, Djamari menginstruksikan Kepala BNN, Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk segera melakukan koordinasi guna memperketat tata kelola perdagangan rokok elektrik di Indonesia.
“Hari ini saya instruksikan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN), Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Hukum, Kepala Badan POM, serta Direktur Jenderal Bea Cukai untuk segera duduk bersama dalam waktu singkat, rumuskan dan atur kembali secara ketat tata kelola niaga rokok elektrik di Indonesia,” kata Djamari.
Ia menekankan pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap jalur impor maupun distribusi rokok elektrik guna mencegah penyalahgunaannya sebagai media peredaran narkotika jenis baru.
Menurut Djamari, pemerintah akan mendasarkan setiap kebijakan pada hasil kajian lintas kementerian dan lembaga. Apabila kajian tersebut menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan vape lebih besar daripada manfaatnya dan terus dimanfaatkan sebagai pintu masuk narkotika, pemerintah tidak akan ragu mengambil langkah yang lebih tegas.
“Jika hasil kajian bersama menunjukkan komoditas ini lebih banyak risikonya dan terus dijadikan pintu masuk narkotika jenis baru, saya perintahkan untuk tidak ragu menerapkan pelarangan total vape di Indonesia,” tandasnya.
Pemerintah menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat pemberantasan narkotika sekaligus melindungi masyarakat dari potensi penyalahgunaan rokok elektrik sebagai sarana peredaran maupun konsumsi narkoba.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login