Connect with us

Usai Ditangani 2022, Gubernur : Tahun ini Kembali Dilanjutkan Penanganan Ruas Boro Jeneponto

Published

on

Kitasulsel—Jeneponto—Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Gubernur, Andi Sudirman Sulaiman mempriotaskan ruas jalan Boro di Kabupaten Jeneponto.

Hal itu diungkapkan Gubernur Andi Sudirman dalam acara 160 Tahun Kabupaten Jeneponto di Lapangan Passamaturukang, Kecamatan Binamu, Senin 1 Mei 2023.

“Insya Allah, tahun ini kembali kita tangani ruas jalan Boro di Jeneponto. Target kita, insya Allah akan dituntaskan segment yang rusak berat,” ungkapnya.

Ruas jalan ini menjadi salah satu fokus dikerjakan oleh Gubernur Sulsel secara bertahap. Dimana tahun 2022 lalu, telah ditangani.

Penanganan ruas Boro melalui APBD 2022 telah diresmikan oleh Gubernur Sulsel pada 25 Oktober 2022 lalu.

Bahkan kala itu, masyarakat Rumbia merasa senang dengan kehadiran pria yang akrab disapa Gubernur Andalan.

“Tahun lalu kita resmikan yang sudah ditangani. Alhamdulillah, sudah dinikmati manfaatnya oleh masyarakat,” ungkapnya.

Ruas Boro ini merupakan jalur alternatif yang menghubungkan Wilayah Kabupaten Gowa, Kabupaten Bantaeng dengan Kabupaten Jeneponto tanpa melalui jalan Nasional.

“Kita berharap ruas ini dapat mempermudah akses mobilitas barang dan jasa, yang muaranya akan menggeliatkan sektor perekonomian,” tuturnya.

Sementara itu, salah seorang warga Rumbia, bernama Jufri merasa bersyukur atas wujud kepedulian Gubernur Andi Sudirman terhadap masyarakat Butta Turatea.

“Dulu jalannya rusak, sangat hancur, masyarakat mau lewat sangat susah. Biasanya (sebelum diperbaiki) kalau kita ke kota menempuh 1 jam 30 menit atau bisa sampai 2 jam.  Sekarang, setelah ditangani Alhamdulillah bisa sampai 30 menit untuk ke kota,”  bebernya.

Masyarakat Rumbia, kata dia, sangat puas dan merasa terbantu. “Terimakasih Gubernur Andi Sudirman Sulaiman dengan bantuannya. Sebagai masyarakat kami berterimakasih atas bantuannya dan partisipasinya,” pungkasnya. (*)

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

NEWS

KPK Periksa Tujuh Bos Travel, Dalami Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024

Published

on

Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.

Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.

“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.

Pemeriksaan di Dua Lokasi

Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.

Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.

Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.

Pemeriksaan Berlanjut

Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.

Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.

“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.

Continue Reading

Trending