Connect with us

Dengar Keluhan Masyarakat Bantaran Sungai Tallo, Fatmawati Rusdi Minta Camat Lurah Koordinasi

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi mengunjungi kawasan Bantaran Sungai Tallo. Tepatnya, RW 05/RT 03, Kelurahan Buloa, Kecamatan Tallo, Jumat, (5/05/2023).

Bersama anggota DPRD Komisi D Kota Makassar Mario David, dan Ketua Forum Kemanusiaan Makassar, dr Udin Malik Kunjungannya ini untuk menyapa warga sekaligus melihat kondisi rumah yang dipadati oleh para nelayan.

“Hari ini saya mengunjungi bantaran Sungai Tallo. Sambutan warga sangat luar biasa. Disini saya banyak mengamati bagaimana kehidupan warga yang sebagian besar berprofesi nelayan,” ucapnya.

Disana, Fatmawati berjalan dan mengelilingi setiap gang samping rumah nelayan sembari mendengar keluh kesah warga.

“Disini banyak mengeluhkan belum memiliki Mandi Cuci Kakus (MCK). Kita akan tampung semua,” ujarnya.

Kata Fatma, pihaknya akan segera menindaklanjuti Apalagi MCK ini merupakan salah satu sarana fasilitas umum yang penting keberadaannya karena digunakan bersama untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air oleh beberapa keluarga di lokasi pemukiman tersebut.

“Saya meminta kepada pak lurah untuk koordinasi dengan dinas terkait bantuan yang akan turun. Kita harus menyelesaikan secepat mungkin keluhan warga,” serunya.

Fatmawati menjelaskan saat ini pembangunan infrastruktur penanganan kumuh di Kelurahan Tallo menjadi perhatian Pemerintah Kota Makassar.

Mulai dari paving block, penutup saluran parit, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembuatan jamban (kloset, bak air, septic tank, resapan), jalur hijau median, instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) setempat atau komunal, dan drainase lingkungan.

Sementara, Ketua Forum Kemanusiaan dr. Udin Saputra Malik lebih fokus kepada anak-anak nelayan. Ia menekankan agar tidak ada yang putus sekolah.

“Semua anak harus sekolah jangan putus sekolah karena banyak beasiswa yang disiapkan oleh pemerintah,” ungkapnya.

Pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama dr. Udin Malik karena menurutnya, dua hal tersebut sangat menunjang masa depan Kota Makassar.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel