Dibawah Kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman, Tren Pengangguran di Sulsel Mengalami Penurunan
Kitasulsel—Makassar—Pengangguran di Sulawesi Selatan mengalami penurunan 24,62 ribu orang.
Hal itu berdasarkan Berita Resmi Statistik (BRS) Bada Pusat Statistik Sulsel melalui laman Youtube resminya, 5 Mei 2023.
Kepala BPS Sulsel, Aryanto memaparkan, bahwa per bulan Februari 2023, penduduk usia kerja 7,08 juta orang atau mengalami kenaikan 103,03 ribu orang.
Penduduk usia kerja itu terdiri dari 4,56 juta orang angkatan kerja dan 2,52 juta bukan angkatan kerja.
Dari 4,56 juta orang angkatan kerja terdiri dari 4,32 juta orang bekerja dan 0,24 juta orang pengangguran. Jika dibandingkan Februari tahun 2022, angka pengangguran berkurang 24,62 ribu orang.
“Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi sulawesi Selatan Bulan Februari 2023 sebesar 5,26 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, 5,75 persen. Bahkan lebih rendah dibandingkan dengan masa sebelum pandemi (Februari 2020 = 5,70 persen),” jelasnya.
TPT Provinsi Sulsel bahkan lebih rendah dibandingkan pengangguran Nasional 5,45 persen.
Untuk bulan Februari 2023, tingkat pengangguran sebesar 5,26 persen; di tahun 2022, 5,75 persen; tahun 2021, 5,79 persen; dan tahun 2020, 5,70 persen.
Sektor pertanian menyerap tenaga kerja terbesar di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sebesar 36,74 persen.
Tren perbaikan ketenagakerjaan itu tidak lepas dari peran serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dibawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, “Alhamdulillah, angka pengangguran di Sulawesi Selatan mengalami penurunan 24,62 ribu orang atau 5,26 persen, lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, 5,75 persen,” ungkapnya.
Pemprov Sulsel, kata dia, terus berinovasi menghadirkan program dengan peningkatan SDM untuk pembukaan lapangan pekerjaan. Hal itu akan berdampak pada perekonomian serta menekan angka pengangguran melalui penciptaan lapangan pekerjaan.
Faktor lain terjadinya penurunan persentase TPT, kata dia, dengan sejumlah program dalam mendorong peningkatan UMKM.
“Kita melakukan langkah-langkah dalam mendorong peningkatan UMKM, masyarakat ekonomi kecil dan menengah, sehingga memberikan pengaruh dalam penurunan angka pengangguran kita,” jelasnya. (*)
Kitasulsel–JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan proses pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) oleh pemerintah telah diputuskan. Saat ini, pemerintah hanya menuntaskan tahapan administrasi sebelum kebijakan tersebut resmi direalisasikan.
Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai menghadiri kegiatan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu. Menurutnya, keputusan mengenai pengalihan pengelolaan KCIC pada prinsipnya telah rampung dan kini tinggal menunggu penyelesaian administrasi.
“Keputusannya sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal proses administrasi yang sedang berjalan. Begitu urusan Danantara selesai, nanti kami laporkan kembali kepada Presiden,” ujarnya.
Purbaya menjelaskan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pengelolaan KCIC nantinya akan diserahkan dari Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) kepada Kementerian Keuangan untuk diselesaikan.
Ia menegaskan penyelesaian persoalan KCIC tidak harus menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah skema pembiayaan alternatif melalui berbagai instrumen dan kendaraan investasi yang dimiliki.
“KCIC saat ini masih berada di Danantara. Nanti akan diserahkan kepada saya sesuai perintah Presiden untuk kami selesaikan. Namun, tidak harus menggunakan APBN karena kami memiliki berbagai instrumen dan vehicle pembiayaan yang bisa digunakan untuk menangani KCIC,” jelasnya.
Meski demikian, Menkeu belum mengungkapkan secara rinci mekanisme penyelesaian yang akan diterapkan. Ia menyebut penjelasan lebih lanjut baru akan disampaikan setelah proses penyerahan pengelolaan KCIC selesai dilakukan.
Purbaya juga membantah isu yang menyebut KCIC akan dikelola dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, tidak ada rencana pemerintah untuk mengubah status pengelolaan perusahaan tersebut menjadi BLU.
“Pokoknya diserahkan kepada saya, nanti kami yang menyelesaikannya,” tegas Purbaya.
Pemerintah berharap penyelesaian proses administrasi dapat segera rampung sehingga langkah penataan pengelolaan KCIC dapat dilakukan secara optimal guna mendukung keberlanjutan operasional dan pengembangan layanan kereta cepat di Indonesia.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login