Connect with us

Masyarakat Diharapkan Waspada Terhadap Penipuan Bantuan Mengatasnamakan Kadis PU Makassar

Published

on

Kitasulsel—Makassar—Kepala Dinas PU Kota Makassar, Zuhelsi Zubir, mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap penipuan yang menggunakan namanya.

Penipu tersebut menawarkan bantuan melalui media sosial atau pesan Whatsapp dengan berbagai persyaratan yang tidak jelas.

Dalam pernyataannya, Zuhelsi Zubir menegaskan bahwa tidak pernah memberikan instruksi kepada siapa pun untuk menawarkan bantuan melalui media sosial atau pesan WhatsApp.

Dia juga mengimbau masyarakat untuk selalu memastikan informasi yang diterima dari pihak yang bersangkutan terlebih dahulu.

“Kami meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan penawaran bantuan dari pihak yang tidak jelas identitasnya. Apabila ada aduan atau pertanyaan seputar Dinas PU Kota Makassar, silakan menghubungi kami melalui media sosial resmi kami atau datang langsung ke kantor kami,” ujar Zuhelsi Zubir, Minggu (07/05/2023).

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya selalu siap untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menghindari penipuan yang merugikan masyarakat.

“Kami berkomitmen untuk memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami selalu siap untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya seputar layanan kami. Kami juga akan berkoordinasi dengan pihak keamanan untuk mengantisipasi penipuan yang merugikan masyarakat,” tambahnya.

Zuhelsi Zubir menghimbau masyarakat untuk tidak terkecoh dengan modus penipuan seperti ini dan selalu berhati-hati dalam menerima tawaran bantuan dari pihak yang tidak jelas identitasnya. Jika terdapat indikasi penipuan, masyarakat diminta untuk segera melaporkannya ke pihak keamanan terdekat.

Dalam situasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk selalu waspada terhadap penipuan yang menggunakan nama atau identitas orang lain.

Selalu pastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang terpercaya dan jangan ragu untuk melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum memberikan informasi pribadi atau melakukan transaksi.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel