Disnakertrans – TP PKK Sulsel Gelar Pelatihan Peningkatan Produktifitas

Published

1 tahun ago

9 Mei 2023

Kitasulsel—Makassar—Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerjasama dengan Tim Penggerak (TP) PKK Sulsel menggelar Pelatihan Peningkatan Produktifitas Angkatan I dan II Tahun Anggaran 2023. Pelatihan dilaksanakan selama lima hari, 8 – 12 Mei 2023, di Hotel Lynt Makassar.

Kepala Disnakertrans Sulsel, Ardiles Saggaf, mengatakan, pihaknya bekerjasama dengan PKK dan Dekranasda Sulsel untuk mengurangi angka pengangguran. PKK dan Dekranasda sangat berperan penting dalam membantu pemerintah.

“Berdasarkan data BPS, angka pengangguran turun. Ini berkat peran PKK dan Dekranasda Sulsel,” kata Ardiles, saat pembukaan Pelatihan Peningkatan Produktifitas Angkatan I dan II Tahun Anggaran 2023, Senin, 8 Mei 2023.

Ardiles mengatakan, UMKM merupakan garda terdepan perekonomian nasional dan daerah. Di Sulsel, jumlah UMKM yang terdata mencapai 1,5 juta.

“Melalui pelatihan ini, kita harap bisa semakin meningkatkan kinerja dan produktifitas daripada UMKM kita,” imbuhnya.

Sementara, Staf Ahli TP PKK Sulsel mewakili Ketua TP PKK Sulsel, Sukarniaty Kondolele, saat membuka pelatihan, mengatakan, kegiatan ini diselenggarakan lima hari. Substansinya diharapkan bisa menjadi modal bagi para pelaku UMKM untuk membuka peluang kerja dan meningkatkan produktifitas. Khususnya permodalan dan marketing.

“Modal dan market sangat penting dalam peningkatan produktifitas,” kata Sukarniaty.

Inovasi, menurut Sukarniaty, juga sangat dibutuhkan dalam peningkatan produktifitas produk. Termasuk dalam marketing, mengkolaborasikan dengan teknologi.

“Membangun jaringan dan networking juga sangat penting. Jadi sering-seringlah datang ke kegiatan seperti ini,” imbuhnya. (*)

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

20 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)