Pj Sekprov Sulsel Akui Perlu Langkah Strategis dan Inovasi Penurunan Stunting

Kitasulsel—Makassar—Pj Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang, mengakui perlu ada langkah strategis dan inovasi untuk mempercepat penurunan stunting di Sulsel.
Untuk itu, atas nama Pemprov Sulsel dirinya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Diseminasi Program Komunikasi Perubahan Perilaku untuk Pencegahan Stunting di Sulsel. Menurutnya, buku pedoman strategis Komunikasi Perubahan Prilaku (KPP) akan membantu para pengambil kebijakan, pelaksana teknis, kader, tokoh masyarakat dan lain-lain dalam pencegahan stunting.

“Hari ini kita melakukan diseminasi dengan maksud para peserta dapat memperoleh informasi, sadar, menerima dan mau melaksanakan informasi sesuai buku KPP,” ungkap Darmawan Bintang dalam sambutannya saat mewakili Gubernur Sulsel, di Hotel Claro Makassar, Selasa, 9 Mei 2023.
Ia menilai, target penurunan stunting hingga 14 persen di Provinsi Sulsel dapat terwujud. Apalagi, berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2022 yang baru saja dirilis beberapa waktu yang lalu, menunjukkan bahwa prevalensi stunting di Provinsi Sulsel berhasil diturunkan dari 27,4% pada tahun 2021 menjadi 27,2% pada tahun 2022.

“Kita membutuhkan rata-rata penurunan pravalensi stunting dalam kurun waktu 3 Tahun (2022-2024) sekitar 4,5% pertahun untuk mencapai target penurunan hingga 14% pada tahun 2024 nanti,” lanjutnya.
Untuk itu, diperlukan langkah-langkah strategis dan inovasi dalam percepatan penurunan stunting, dengan cara berkolaborasi atau bersinergi dengan
seluruh pemangku kepentingan. Yaitu lembaga pemerintah dan non pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dunia usaha dan media massa.
Ia menjelaskan, salah satu pilar dari lima pilar dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting yang masih menjadi permasalahan sulit di masyarakat adalah pilar kedua, yaitu peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat.
Ia menjelaskan, KPP ini terkait beberapa hal. Yaitu dan kampanye melaksanakan
penguatan kapasitas berkelanjutan, melakukan institusi dalam KPP untuk penurunan stunting dan melakukan penguatan peran organisasi keagamaan
dalam KPP untuk penurunan stunting.
Pesan-pesan perubahan perilaku untuk
pencegahan stunting perlu disusun bersama dengan memperhitungkan masalah perilaku, pesan kunci,
media, kanal informasi, pihak yang terlibat, serta memperhitungkan pendekatan-pendekatan KPP seperti advokasi, mobilisasi masyarakat, kampanye publik, dan komunikasi antar pribadi.
“Kita berharap kehadiran buku KPP dapat
memberikan dampak atau menjadi salah satu contoh agar buku pedoman tersebut dapat diimplementasikan di Kabupaten Kota yang belum memiliki buku pedoman strategi KPP pencegahan stunting,” harapnya.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada UNICEF, Tanoto Foundation, Yayasan Jenewa Madani Indonesia, yang telah mendukung pemerintah dalam upaya pencegahan stunting di Sulsel melalui serangkaian program komunikasi perubahan perilaku,” ucapnya.
Turut hadir dalam acara tersebut, para Kepala Perangkat Daerah di lingkup Pemprov Sulsel, Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Unicef Indonesia, dan Direktur Jenewa Madani Indonesia. (*)

Kabupaten Sidrap
Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).
Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.
Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.
Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.
“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.
Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)
-
Politics9 bulan ago
Indo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun ago
Informasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan ago
Tangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun ago
Pj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun ago
Video Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun ago
IBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun ago
Dari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun ago
Duet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login