Syaharuddin Alrif Desak Gubernur Sulsel Serius Urusi Jalan Provinsi Rusak Parah
Kitasulsel—Wajo—Wakil Ketua DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrif mendesak gubernur Sulsel untuk serius mengurusi jalan provinsi di berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Seperti jalan provinsi sidrap soppeng, jalan provinsi anabanua (wajo) – wette (sidrap) dan jalan provinsi lainnya yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi Sulawesi selatan.
Sekretaris DPW Nasdem Sulsel itu mengatakan, jika masyarakat sudah lama menderita makan debu disaat kemarau. Saat musim hujan jalanan tersebut bagaikan kubangan lumpur.
Akibat banyaknya lubang, biaya transportasi jadi mahal dan lambat,” ujar Syahar–sapaan akrab Syaharuddin Alrif
Seperti jalan poros sidrap soppeng, Syahar mengaku kesal dengan kondisi jalan Poros Sidrap-Soppeng tersebut.
“Saya sangat kesal sekali dengan tidak becusnya penyelesain jalan poros Sidrap-Soppeng. Apa lagi kami di DPRD sudah berjuang untuk anggaran ruas Sidrap-Soppeng dan Pinrang senilai Rp64 miliar,” tegas Syahar.
Syahar mendesak Gubernur Sulsel untuk mempercepat penyelesaian masalah infrastruktur ini. “Janji gubernur tahun 2022 jalan poros semua diselesaikan. Sessajaki kalau begini anggaran sudah ada tapi tidak tuntaskan. Rakyat menderita tiap hari lewati jalan rusak,” ungkap Syahar.(*)
Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).
Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.
Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.
“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.
Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.
Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.
“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.
Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login