Danny Pomanto Pamerkan Proses Pembuatan Kapal Pinisi Sambut MNEK 2023 May
Kitasulsel–Makassar–Kesempatan menjadi tuan rumah Multilateral Naval Exercise Komodo (MNEK) 2023 tidak disia-siakan Pemkot Makassar.
Kapal Pinisi yang merupakan perahu tradisional suku Bugis-Makassar Sulawesi Selatan (Sulsel) bakal dipamerkan pada saat MNEK 2023.
Menariknya, masyarakat juga bisa melihat langsung proses pembuatan Kapal Pinisi di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI) Jalan Metro Tanjung Bunga.
Event bertaraf international itu rencananya akan digelar 5-8 Juni 2023 dan melibatkan perwakilan dari 50 negara.
Memastikan semua persiapan berjalan lancar, Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto langsung meninjau lokasi pembuatan Kapal Pinisi, Selasa (9/05/2023).
Danny Pomanto didampingi Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Makassar Muhammad Roem dan Sekretaris Dinas Kebudayaan Muhammad Fadli.
Selain menjadi lokasi pembuatan Kapal Pinisi, di sana juga dibangun Tugu MNEK 2023 yang akan diresmikan nanti.
Wali Kota Makassar Danny Pomanto tidak hanya ingin memperkenalkan Kapal Pinisi ke mata dunia, tapi juga menunjukkan bagaimana proses pembuatannya.
Kata Danny Pomanto, ini juga bisa menjadi destinasi wisata edukasi agar masyarakat khususnya pelajar di Kota Makassar, termasuk wisatawan bisa belajar bagaimana proses pembuatan Kapal Pinisi.
“Orang juga bisa nonton kita bikin Kapal Pinisi. Jadi saya mau pendidikan anak-anak, jadi anak-anak SD lihat terus mulai dari awal sampai akhir,” ungkapnya.
Ia bahkan ingin ada kamera yang merekam proses pembuatan Kapal Pinisi di Kawasan CPI. Apalagi ini kali pertama kapal tradisional Suku Bugis-Makassar itu dibuat di kota.
“Biasanya kan di Ara Bulukumba, ini kita bisa lihat langsung di kota proses pembuatannya,” tuturnya.
Proses pembuatan Kapal Pinisi ini juga nantinya bisa dilihat oleh tamu-tamu MNEK perwakilan 50 negara yang hadir.
Sehingga ia agar dikerjakan dengan maksimal. “Ini juga nanti akan saya pamerkan untuk para Jenderal TNI AL. Makanya semangatki,” tukas Danny Pomanto.
Sementara Kepala Dispar Makassar Muhammad Roem mengatakan pembuatan Kapal Pinisi di Kawasan CPI sudah mulai dilakukan.
Jika tidak ada kendala, pada saat MNEK Juni 2023 nanti body kapal sudah terbentuk.
“Sudah proses pemasukan bahan baku, pengerjaannya 240 hari. Jadi saat MNEK itu sudah jadi bodynya,” ucap Muhammad Roem.
Ia berharap kawasan ini menjadi destinasi wisata edukasi baru bagi warga Makassar. Sebab proses pembuatannya bisa dilihat secara langsung.
Sementara itu, Komandan Sub Satgas ENCAP MNEK Kolonel Marinir Firman Gunawan mengapresiasi Wali Kota Danny Pomanto karena tidak main-main dalam menyambut MNEK di Makassar.
“Terima kasih pak wali, penempatan Monumen MNEK sangat strategis,” tutupnya.
Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).
Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.
Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.
Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.
“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.
Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.
Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.
“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.
Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)
-
Politics9 bulan agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
12 bulan agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
1 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
2 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
1 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
-
2 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
1 tahun agoDuet Birokrat dan Legislatif, NasDem Usung Syahar-Kanaah di Pilkada Sidrap
You must be logged in to post a comment Login