Connect with us

Pemkot dan Direktorat Kearsipan Daerah I Jajaki Implementasi Aplikasi Srikandi di Makassar

Published

on

Kitasulsel–MAKASSAR,- Pemkot Makassar bersama Direktorat Kearsipan Daerah I Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menjajaki implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dan Tertib Arsip di Lingkungan Kota Makassar.

Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto menyambut baik upaya implementasi sistem aplikasi terbaru kearsipan ini.

Dia menuturkan, ini langkah maju dalam sistem kearsipan, apalagi saat ini sudah masuk dalam era digitalisasi.

Berkaitan dengan arsip dan kesejarahan ini, Danny Pomanto sapaan akrab Ramdhan Pomanto, berkomitmen untuk membangun pengalaman bersejarah, seperti membangun Kapal Pinisi di kawasan CPI.

Kapal Pinisi, ujar dia, bagian dari perahu tradisional suku Bugis-Makassar. Jadi dirinya tidak hanya ingin memperkenalkan Kapal Pinisi ke mata dunia, tetapi juga menunjukkan bagaimana proses pembuatannya.

“Ini agar ada edukasi ke masyarakat khususnya pelajar di Kota Makassar, termasuk wisatawan bisa belajar bagaimana proses pembuatan Kapal Pinisi. Jadi saya mau pendidikan anak-anak, jadi anak-anak SD lihat terus mulai dari awal sampai akhir,” ungkapnya.

Danny Pomanto bahkan bercerita panjang lebar mengenai sejarah diaspora orang-orang Bugis-Makassar.

Itulah salah satu komitmen Danny Pomanto dalam hal kesejarahan.

Sementara itu, Direktur Kearsipan Daerah I Rudi Anton mengatakan, dalam audiensinya dengan Wali Kota Makassar, banyak hal yang dibicarakan.

Berkaitan dengan kearsipan, jelas Rudi, mereka mencoba mengerucutkan beberapa hal penting untuk menyelamatkan arsip-aset Kota Makassar.

Kedua, Pemkot dan Direktorat membangun dan menyamakan pemikiran tentang arsip keluarga di Kota Makassar agar bisa dibackup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Makassar.

Ketiga, karena sudah ada transformasi digital maka ada persiapan-persiapan yang dilakukan.

Sebagai contoh, arsip tekstual sejak Makassar berdiri itu harus segera dijelaskan statusnya, misalnya yang bernilai sejarah harus segera diserahkan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dari situ, banyak pembicaraan yang berkembang mengenai sejarah Makassar secara utuh.

“Dan Pak Wali saya pikir paham betul sejarah Makassar yang dikaitkan dengan dunia internasional. Meskipun begitu, apa yang dibicarakan tentu perlu dibuktikan dengan arsip juga. Intinya kita berusaha menertibkan arsip yang sudah tercipta sebelum beralih ke transformasi digital,” kata Rudi usai audiensi dengan Danny Pomanto di Kediaman Wali Kota Makassar, Jl Amirullah, Rabu, (10/05/2023).

Di satu sisi, lanjut dia, timnya juga mendukung agar sistem berbasis elektronik mulai sejalan dengan total dan utuh di Makassar.

“Dengan adanya Srikandi hampir tidak ada penciptaan arsip berkas. Semua komunikasi, transkrip, dan korespondensi antara satuan kerja mulai dari tingkat kota hingga kelurahan, misalnya sudah berkorespondensi melalui aplikasi itu,” paparnya.

Kelebihan sistem ini akan membuat aksesibilitas yang mudah, dan mempermudah masyarakat berurusan dengan Pemda. Pasalnya, tidak perlu datang lagi ke kantor tetapi pengurusannya sudah by aplikasi Srikandi.

Begitu pula dengan akses terhadap pengetahuan untuk siswa maupun mahasiswa, terutama publik.

Plt Kadis Kominfo Makassar Ismawaty Nur mengungkapkan, perihal implementasi Srikandi itu, hingga kini, Diskominfo Makassar aktif membimbing penggunaan aplikasi Srikandi yang berkolaborasi dengan Dinas Kearsipan.

Termasuk, pihaknya sudah menerapkan di dinas-dinas untuk melihat apa saja kendala sehingga dapat meminimalisir masalah yang ada.

“Harapannya bulan depan sudah launching/efektif di seluruh SKPD. Dan ini sambil terus kami pantau,” harapnya.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

on

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2017 Zox News Theme. Theme by MVP Themes, powered by WordPress.