Dukung Makassar Kota Makan Enak, PD RPH Siapkan Penjualan Daging 24 Jam

Published

1 tahun ago

11 Mei 2023

Kitasulsel–MAKASSAR,- PD RPH Kota Makassar akan segera membuka layanan penjualan daging selama 24 jam untuk mendukung Makassar Kota Makan Enak.

Hal ini sejalan dengan program RPH, yakni menjadikan Perusda milik Pemkot Makassar ini sebagai sentra penjualan daging yang lebih Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) yang menyiapkan kebutuhan daging selama 24 jam.

Menurut Plt Dirut PD RPH Idris Ahmad bahwa hampir semua kuliner khas yang enak di kota Makassar berbahan dasar daging. Sehingga menjadi kewajiban bagi perusahaan plat merah Makassar ini untuk menjamin ketersedian bahan baku daging setiap waktu kapanpun dibutuhkan selama 24 jam.

“Jika Makassar Kota Makan Enak memiliki tagline 24 jam makan enak maka bahan bakunya pun harus tersedia 24 jam. Bisa belanja langsung di tempat (RPH) dan juga secara online,” katanya, Kamis (11/05/2023).

Selain itu, kata Idris RPH ke depan juga mencanangkan beberapa program bisnis namun tetap selaras dengan kebijakan Pemerintah Kota Makassar.

Diantaranya, ikut berkontribusi menekan inflasi, melindungi konsumen dari konsumsi daging tidak sehat dan halal, serta mengajak pelaku usaha kuliner untuk mendukung Makassar Halal Tourism, termasuk penerapan Perwali No.9 Tahun 2022 tentang Penjamin Kualitas Daging yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal di Kota Makassar.

“Soal inflasi, Kita punya program Mobile Meat Shop. Jadi akan menjual daging dengan foodtruck dengan menggelar pasar murah daging secara rutin di kantor-kantor pemerintah seperti Balai Kota, kecamatan, maupun kelurahan dan pastinya akan menjual produk daging sapi yang lebih dijamin kesehatan dan kehalalannya karena melalui proses yang sesuai standar,” terangnya.

Berbagai produk daging tersedia secara lengkap seperti daging sapi, daging giling, daging semur, short plate, bakso, steak, wagyu, sate, termasuk produk abon dan lainnya.

Sementara untuk perlindungan konsumen, agenda halal tourism, dan penerapan Perwali No.9 Tahun 2022, PD RPH juga tengah berkolaborasi dengan Bapenda dan PD Pasar Makassar Raya guna memastikan para penjual daging dan pelaku usaha kuliner berbahan baku daging mendapatkan sumber daging yang dijamin halal dan sehat.

Tak hanya itu, Idris juga membeberkan beberapa program bisnis lainnya yang tengah dicanangkan PD RPH tahun ini seperti, unit usaha penggemukan dan pembibitan sapi, produksi makanan & olahan, produksi pupuk organik & pakan ternak, penyediaan hewan qurban dan jasa pemotongan, serta beberapa jasa sewa seperti sewa kandang, cold storage, mobil pengangkut dengan pendingin, dan restraining box.

Dengan demikian, Idris mengaku optimis tahun ini PD RPH bisa berkontribusi secara maksimal dalam meningkatkan pendapatan daerah di Kota Makassar.

DPR Makassar

Pj Gubernur dan DPRD Sulsel Sepakati APBD Sehat Tahun Anggaran 2025

Published

20 jam ago

20 September 2024

Redaksi Kitasulsel

Kitasulsel–Makassar Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menghadiri rapat Paripurna dengan agenda utama Persetujuan Bersama Gubernur dan DPRD Sulsel terhadap Ranperda APBD 2025, di Kantor DPRD Sulsel, Jumat, 20 September 2024.

Adapun Pendapatan Daerah sebesar Rp9,378 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp9,214 triliun lebih dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp164 miliar rupiah.

“Pada penyusunan dan pembahasan Anggaran Pendapat Belanja Daerah APBD Pokok 2025 juga diharapkan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terkait prioritas kebutuhan masyarakat yang ada di Sulawesi Selatan.

Memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah Sulawesi Selatan dalam menjalankan fungsinya,” kata Anggota DPRD Sulsel, Irwan Hamid saat menyampaikan laporan hasil kerja Badan Pekerja Badan Anggaran DPRD Sulawesi Selatan.

Lanjutnya, bahwa fungsi ini untuk pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan diberbagai sektor dan untuk pemberdayaan masyarakat, APBD juga sumber teknis dari idealisme yang ingin diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang muaranya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karenanya dalam penyusunannya harus berdasarkan prinsip efisien, efektivitas, ekonomis dan tepat sasaran. Yang paling penting lagi, APBD harus mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dan punya kapasitas menyelesaikan sebagian besar problem masyarakat,” sebutnya.

Adapun Penjabat Gubernur Prof Zudan mengapresiasi hal ini yang merupakan paripurna terakhir dari masa jabatan DPRD Sulsel periode 2019-2024 ini untuk menyusun APBD sehat.

“Hari ini, hari terakhir rapat Paripurna setelah lima tahun anggota DPRD ini bekerja, bermitra dengan jajaran Pemerintah Provinsi. Nah hari ini ada legacy yang sangat bagus. Yaitu kehendak menyusun APBD yang sehat,” sebutnya.

Bahwa APBD sehat harus dilaksanakan dari APBD Perubahan 2024 dan APBD induk (2025). “Sehingga semua kewajiban pada pihak ketiga selesai. Tidak lagi tutup lubang gali lubang.

Tapi didesain dengan sistem penganggaran yang tepat. Yang compliance (memenuhi peraturan, prosedur dan segala standar yang ditetapkan) dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelasnya.

Hal lain disampaikan, bahwa DPRD, Gubernur dan TAPD itu menyepakati untuk pengembangan SDM, pemberian beasiswa bagi ASN, para mahasiswa, pelajar, tokoh yang berprestasi untuk diberikan beasiswa dalam rangka pengembangan SDM di Sulawesi Selatan.

Demikian juga pengembangan event-event budaya, pengembangan UMKM, ekonomi kreatif, termasuk pengembangan pariwisata.

Selain itu, juga terus untuk fokus program nasional untuk menangani kemiskinan, stunting, inflasi, kemudian berbagai persoalan lain yang kita masukan ke dalam delapan program prioritas termasuk Program 4 Plus 2, stunting, gizi buruk, anak tidak sekolah, inflasi, kemiskinan, kemiskinan ekstrem. (*)