Connect with us

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Dampingi Walikota Makassar Terima Bantuan Pangan Beras Dari Pemerintah Pusat

Published

on

Kitasulsel–Makassar–Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Makassar Mahyudin, S.STP., M.Ap., Dampingi Walikota Makassar Ir. Moh Ramdan Pomanto, menerima bantuan Pangan Beras dari Pemerintah Pusat, Kamis (11/05/2023).

Pendistribusian digelar di Lorong Wisata Canberra, Jalan AP Pettarani V, ditandai dengan Pelepasan Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Bantuan Pangan 2023 oleh Wali Kota Makassar Ramdhan Pomanto bersama Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar Muhammad Imron Rosidi.

Bantuan Pangan tersebut melalui Badan Pangan Nasional periode Maret 2023 dan mulai didistribusikan ke 45 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Wali Kota Danny Pomanto mengatakan penyaluran cadangan beras pemerintah merupakan komitmen pemerintah terkhusus pemerintah pusat bagi seluruh masyarakat perihal pemenuhan kebutuhan pokok.

Menurutnya, bantuan pangan beras dari pemerintah pusat akan semakin mempercepat masyarakat untuk mencapai resiliensi atau berdaya tahan yang sudah dibangun pemerintah kota melalui Program Lorong Wisata.

“Ini kebijakan pemerintah pusat yang luar biasa walaupun pemerintah kota berusaha membuat masyarakat resiliensi di mana ada ketahanan pangan di lorong-lorong. Tapi dengan bantuan ini akan membuat semakin cepat masyarakat untuk mencapai resiliensi, terutama dalam menghadapi kemungkinan kemarau panjang,” ungkap Danny Pomanto.

Kebijakan ini jelas kata Danny Pomanto memberi tanda bahwa semangat pemerintah pusat dalam pemenuhan kebutuhan pokok terutama menjaga stabilitas pangan dan menekan lonjakan inflasi sejalan dengan pemberdayaan dan keterlibatan masyarakat atau public engagement yang sudah dibangun di lorong-lorong.

Danny Pomanto menyebutkan sudah ada 1.700 lebih lorong wisata yang sudah dibentuk Pemkot Makassar dari target 2.000 lorong wisata tahun ini.

Sehingga dua program pemerintah pusat dan kota bertemu sebagai bagian dari perkuatan masyarakat dalam membangun reseliensi sosial, ekonomi, dalam rangka menghadapi segala kemungkinan ke depan.

Sebab ada semangat masyarakat membangun dirinya untuk kemandirian pangan dan kemandirian ekonomi di sel-sel kecil dari kota ini yaitu melalui lorong.

“Jadi reseliensi masyarakat akan terbangun dengan penyaluran cadangan beras pemerintah ini dan reseliensi sosial juga akan terbangun dengan kekompakan penyaluran bibit-bibit oleh Pemkot,” ujarnya.

Sementara, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar Muhammad Imron Rosidi mengatakan khusus untuk Makassar ada 45 ribu KPM yang menerima bantuan beras dari pemerintah pusat.

“Untuk KPM Makassar agak relatif besar sekitar 45 ribu KPM atau 450 ton beras. Mudah-mudahan tujuh hari kedepan bisa selesai,” tuturnya.

Bantuan Pangan Beras dari Pemerintah Pusat ini akan diberikan selama tiga bulan ke 45 ribu KPM di Makassar. Periode Maret, April, dan Mei.

“Sekarang ini yang kita lepas baru Maret, setelah ini kita lanjut April dan Mei. Masing-masing KPM dapat 10 kilogram beras setiap bulan,” ucapnya.

Kata Muhammad Imron, bantuan ini menggunakan beras medium lokal dari Sulsel

“Mudah-mudahan secara kualitas beras yang terbaik. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar dengan baik” tutupnya.

Diketahui, 450 ton beras ini akan didistribusikan ke 153 kelurahan di Kota Makassar untuk selanjutnya disalurkan ke 45 ribu KPM.

Continue Reading
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Kabupaten Sidrap

Bupati Sidrap Ikuti Rapat Komisi II DPR RI Bahas Tata Kelola Birokrasi

Published

on

Kitasulsel–SIDRAP Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) , H. Syaharuddin Alrif, mengikuti rapat Komisi II DPR RI secara daring dari ruang kerjanya, Senin (30/6/2025).

Bupati Syaharuddin Alrif, dalam kesempatan itu didampingi Pj. Sekda Sidrap, Andi Rahmat Saleh, Plt. Kepala BKPSDM, Andi Bustanil, Kabag Organisasi, Erni, dan jajaran terkait.

Rapat tersebut membahas tiga hal penting terkait tata kelola birokrasi bersama sejumlah mitra kerja, antara lain Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik, serta para kepala daerah dari berbagai wilayah.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan rapat membahas persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang dijadwalkan maksimal Juni 2025 untuk CPNS dan Oktober 2025 untuk CPPPK.

“Kami ingin mendengar laporan terkait persiapan pengangkatan CPNS dan CPPPK yang telah diputuskan untuk dipercepat,” ujarnya saat membuka rapat.

Selain itu, rapat membahas kebijakan BKN terkait mutasi dan promosi di lingkungan pemerintah daerah. Rifqi menyebut pihaknya kerap menerima laporan kepala daerah mengenai lambatnya terbit pertimbangan teknis (pertek) dari BKN sehingga menghambat rotasi dan promosi ASN di daerah.

Pembahasan ketiga terkait kebijakan work from anywhere (WFA) bagi ASN sesuai PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025. Komisi II DPR RI ingin memastikan kebijakan ini tidak mengganggu kinerja dan kualitas pelayanan birokrasi di Indonesia.

“Kebijakan WFA merupakan kebijakan pemerintah, dan kami ingin memastikan bahwa kebijakan ini tidak mengganggu kinerja birokrasi kita,” pungkas Rifqi.

Sebelumnya, Kementerian PANRB telah melakukan sosialisasi PermenPANRB Nomor 4 Tahun 2025 kepada pejabat struktural dan fungsional di seluruh kementerian sebagai bagian dari upaya adaptasi birokrasi terhadap dinamika kebutuhan kerja saat ini. (*)

Continue Reading

Trending

Copyright © 2024 Kitasulsel