OC-Global Jepang Garap Pulau Barrang Lompo, Jadikan Percontohan Proyek Pengembangan Smart Island di Makassar
Kitasulsel–MAKASSAR,- Oriental Consultants Global (OC-Global) mulai melirik pengembangan industri perikanan di Pulau Barrang Lompo Makassar, Sulawesi Selatan.
Rencana itu ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LOI) antara Pemkot Makassar dan OC-Global Jepang, di Kediaman Pribadi Wali Kota Makassar Jalan Amirullah, Kamis (11/05/2023).
LOI yang ditandatangani Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto dan Yuhel Kameoka perwakilan dari OC-Global perihal Proyek Kelistrikan dan Rantai Dingin Industri Perikanan di Pulau Terpencil di Kota Makassar.
Proyek Kelistrikan dan Rantai Dingin (Cold Chain) Industri Perikanan menyasar Pulau Barrang Lompo sebagai lokasi yang akan menjadi percontohan pengembangan Smart Island di Kota Makassar.
Wali Kota Moh Ramdhan Pomanto menyambut baik rencana pengembangan industri perikanan di Pulau Barrang Lompo. Apalagi program yang menyentuh sektor perikanan diakuinya masih kurang.
“Hadirnya teman-teman dari Jepang ini memberikan kegiatan bermanfaat pada sektor perikanan dengan menggunakan teknologi yang mereka (OC-Global) buat,” kata Danny Pomanto.
Sehingga pemerintah kota, kata Danny Pomanto akan memberikan support agar proyek tersebut berjalan dengan lancar. Tentunya sesuai dengan aturan yang berlaku.
Ia berharap dengan berjalannya proyek ini dapat meningkatkan kualitas industri perikanan di Kota Makassar. Tidak hanya di sektor perikanan tangkap tapi juga di sektor budidaya perikanan.
“Yang paling utama itu adalah bagaimana hulu hilir perikanan tangkap membuat kualitas ikan lebih baik. Baik dalam penyimpanan maupun cara tangkap. Saya juga tadi sampaikan bagaimana memikirkan tentang budidaya perikanan,” ujarnya.
Jika proyek ini sukses, jeps kata Danny Pomanto akan berpengaruh pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar. Juga berkontribusi besar terhadap food security yang juga selama ini sudah dibangun pemerintah kota lewat Program Lorong Wisata.
“Kontribusinya jelas, kualitas ikan kita bagus. Kita tahu restoran kita butuh pasokan ikan maka dengan seperti itu maka food security kita juga berkualitas, bukan hanya kecukupan pangan ikan saja tapi kualitas ikan dan hasil laut yang bagus,” tuturnya.
Sementara, Yuhel Kameoka perwakilan OC-Global menyampaikan ada beberapa proyek yang akan dikembangkan di Pulau Barrang Lompo Makassar.
Pertama, pemasangan cold chain atau cold storage (pabrik es) untuk meningkatkan kualitas tangkapan nelayan di pulau.
“Jadi kalau kualitas ikannya bagus maka dapat meningkatkan harga dan income masyarakat di pulau (nelayan),” ujar Yuhel Kameoka.
Kedua, OC-Global fokus di bidang kelistrikan. Yaitu bagaimana pulau-pulau yang ada di Makassar khususnya Pulau Barrang Lompo bisa mendapat menikmati listrik selama 24 jam.
“Rencana selanjutnya kita berusaha bagaimana setiap pulau mendapat listrik 24 jam. Kita akan lihat ke depan, kalau hasilnya bagus kita pertimbangkan untuk dikembangkan di pulau lain yang ada di Kota Makassar,” tutupnya.
Turut mendampingi Kepala Bagian Kerja Sama Andi Zulfitra Dianta, Kepala Dinas PM-PTSP Andi Zulkifli Nanda, Kepala Bappeda Helmy Budiman.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Ismawaty Nur, Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (DP2) Evy Aprialti, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Ferdy.
Kitasulsel–JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) memperkuat sinergi untuk mempercepat pelaksanaan program perbaikan atau bedah rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung pengentasan kemiskinan melalui program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Komitmen tersebut disepakati dalam pertemuan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Senin (20/7/2026) malam.
Dalam pertemuan itu, Gus Ipul menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pendidikan anak dari keluarga miskin, tetapi juga diintegrasikan dengan berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat.
“Anaknya sekolah, orang tuanya diintervensi dengan berbagai program strategis Pak Presiden, seperti pemberdayaan, PBI, salah satunya juga adalah renovasi rumah,” ujar Gus Ipul.
Ia mengungkapkan, pada tahun 2026 pemerintah menargetkan 10.000 unit rumah orang tua siswa Sekolah Rakyat mendapat bantuan perbaikan. Dari jumlah tersebut, sekitar 2.000 rumah telah melalui proses verifikasi, namun baru 911 rumah yang dinyatakan memenuhi persyaratan.
Menurut Gus Ipul, terdapat dua kendala utama yang menyebabkan banyak rumah belum lolos verifikasi.
Kendala pertama adalah persoalan legalitas atau kepemilikan tanah. Sementara kendala kedua berkaitan dengan ketentuan penerima manfaat yang mengharuskan terdapat beberapa rumah dalam satu desa agar program dapat dijalankan.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Kemensos mengusulkan agar bukti kepemilikan tanah dapat menggunakan surat keterangan dari RT, RW, atau pemerintah kelurahan apabila dokumen kepemilikan resmi belum tersedia.
Selain itu, Gus Ipul juga mengusulkan agar persyaratan jumlah minimal penerima manfaat di setiap desa dapat lebih fleksibel sehingga rumah yang layak diperbaiki tetap dapat menerima bantuan meskipun jumlahnya sedikit.
“Di Sekolah Rakyat itu penjangkauan, tidak ada tes akademik. Yang dijangkau adalah mereka yang benar-benar memenuhi syarat dan berasal dari desil paling bawah,” jelasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan dukungan penuh terhadap percepatan program tersebut.
Menurutnya, Sekolah Rakyat merupakan salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang harus mendapat dukungan lintas kementerian.
“Karena arahan Presiden itu Sekolah Rakyat adalah program unggulan dan strategis dari Bapak Presiden Prabowo, maka saya pasti mendukung,” tegas Maruarar.
Ia memastikan Kementerian PKP akan segera berkoordinasi untuk menindaklanjuti berbagai usulan yang disampaikan Kemensos agar program renovasi rumah bagi orang tua siswa Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel, Inspektur Jenderal Heri Jerman, Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Sri Haryati, serta Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Roberia.
Melalui kolaborasi ini, pemerintah berharap program Sekolah Rakyat tidak hanya membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, tetapi juga meningkatkan kualitas tempat tinggal dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan nasional.
-
Nasional1 tahun agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login