Pelindo Regional 4 Gelar Forum Humas “Peran Strategis Kehumasan di Era Transformasi Keterbukaan Informasi”
Kitasulsel–MAKASSAR-– PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 4 menggelar Forum Humas dengan mengangkat tema “Peran Strategis Kehumasan di Era Transformasi Keterbukaan Informasi” untuk menambah wawasan dan skill semua humas di 22 cabang Pelindo Regional 4,Senin 15/05/2023.
Selama tiga hari kegiatan berlangsung, Kamis hingga Sabtu (11 – 13 Mei 2023), seluruh Humas Pelindo Regional 4 mendapatkan bekal melalui Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik dengan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, Agus Wijayanto Nugroho, Pelatihan Public Handling oleh Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muslim Indonesia UMI, Hadawiah, dan Pelatihan Public Speaking oleh Fiko Andriansyah dari BEDA Consulting.
“Saya mengapresiasi atas segala upaya bapak ibu yang sebelumnya telah dilakukan sebagai humas, menjadi garda terdepan dalam memastikan pesan dan upaya yang dilakukan Perusahaan tersampaikan. Semua itu berarti penting karena humas merupakan satu enabler agar bisnis perusahaan bisa menjadi kondusif,” kata Group Head Sekretariat Perusahaan Pelindo, Ali Mulyono, saat membuka kegiatan tersebut.
Menurutnya, salah satu pencapaian Pelindo adalah mendapatkan predikat Informatif dari Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2022. “Sebagai tindak lanjutnya, Pelindo menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP), untuk mendapatkan penguatan dalam menjalankan layanan PPID atau Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pelindo Group, khusus Regional 4,” ujar Ali.
Sementara itu, Regional Head 4 Pelindo, Enriany Muis menuturkan bahwa “Berbagai informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Jika tidak diolah dengan baik, masyarakat bisa saja memperoleh informasi yang tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan dan data yang sebenarnya. Di sinilah fungsi Humas dibutuhkan, bagaimana menyajikan informasi yang ada di perusahaan dengan baik dan benar serta intens.”
Dia juga mengatakan bahwa Forum Humas Regional 4 merupakan bekal untuk seluruh Humas di Regional 4 dalam menjalankan fungsi kehumasannya. “Oleh sebab itu selama tiga hari kegiatan berlangsung, seluruh PPID di Regional 4 yang hadir mengikuti Workshop Keterbukaan Informasi Publik, Pelatihan Media Handling, dan Pelatihan Public Speaking untuk memperkaya wawasan dan skill dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai Humas di Regional 4,” kata Enriany.
“Kami berharap melalui kegiatan ini, semua pelaksana kehumasan di Regional 4 dapat lebih meningkatkan kinerja masing-masing dan dapat memberikan layanan Keterbukaan Informasi Publik secara maksimal,” tutup Enriany.
Kitasulsel–JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan korupsi kuota tambahan haji tahun 2023–2024 dengan memeriksa sejumlah pimpinan biro travel secara maraton.
Pada Rabu (8/4/2026), penyidik KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap tujuh bos biro travel di dua lokasi berbeda, yakni di Jakarta dan wilayah Jawa Timur.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan kuota haji.
“Hari ini KPK kembali menjadwalkan pemeriksaan saksi dalam dugaan tindak pidana terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024, total ada tujuh biro di dua tempat,” ujar Budi melalui pesan singkat.
Pemeriksaan di Dua Lokasi
Untuk lokasi pertama di Jawa Timur, pemeriksaan dilakukan di kantor BPKP Perwakilan Jawa Timur dengan menghadirkan empat saksi dari kalangan pimpinan biro travel.
Mereka yang diperiksa yakni NR selaku Direktur PT Al Madinah Mutiara Sunnah, FN selaku Direktur Utama PT Aliston Buana Wisata, NA selaku Direktur PT Barokah Dua Putri Mandiri, serta BK selaku Direktur PT Kamilah Wisata Muslim.
Sementara itu, di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, penyidik memeriksa tiga pimpinan biro travel lainnya, yakni HRA selaku Direktur PT Madani Prabu Jaya, AAB selaku Direktur Utama PT An Naba International, dan KS selaku Direktur PT Ananda Dar Al Haromain.
Pemeriksaan Berlanjut
Sehari sebelumnya, Selasa (7/4), KPK juga telah memanggil lima pimpinan biro travel haji dan umrah untuk diperiksa di Gedung Merah Putih. Namun, dari lima saksi yang dipanggil, hanya satu yang memenuhi panggilan.
Saksi yang hadir adalah CMH selaku Direktur PT Al Aqsha Jisru Dakwah dan Direktur PT Edipeni Travel. Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik mendalami mekanisme pengisian kuota haji khusus yang berasal dari kuota tambahan.
“Saksi lainnya tidak hadir dan meminta penjadwalan ulang pemeriksaannya,” tambah Budi.
KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyidikan guna mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik korupsi dalam pengelolaan kuota haji, termasuk menelusuri peran pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi kuota tambahan tersebut.
-
Nasional10 bulan agoAndi Syakira Harumkan Nama Sidrap, Lolos ke Panggung Utama Dangdut Academy 7 Indosiar,Bupati SAR:Kita Support Penuh!
-
3 tahun agoInformasi Tidak Berimbang,Dewan Pengurus KKS Kairo Mesir Keluarkan Rilis Kronologi Kejadian di Mesir
-
Politics2 tahun agoIndo Barometer:Isrullah Ahmad -Usman Sadik Pepet Budiman-Akbar,IBAS-Puspa Tak Terkejar
-
2 tahun agoTangis Haru Warnai Pelepasan Status ASN Hj Puspawati Husler”Tetaplah Kuat Kami Bersamamu”
-
2 tahun agoPj Gubernur Bahtiar Paparkan Rencana Pembangunan Sulsel di Depan Presiden Jokowi
-
3 tahun agoVideo Menolak Berjabat Tangan Dengan Seorang Warga Viral ,Ketua DPRD Luwu Timur Dinilai Tidak Mencerminkan Diri Sebagai Wakil Rakyat
-
3 tahun agoDari Kotamobagu, BMR Anies Bertekat Menangkan Anies Baswedan*
-
2 tahun agoIBAS Is Back: Siap Maju di Kontestasi Pilkada Luwu Timur
You must be logged in to post a comment Login